KPK ungkap OTT Dirjen ATR/BPN dan Kakantah terkait pengurusan HGB

KPK Dalami Dugaan Suap Pengurusan HGB di Bogor

Kabarsatunusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami operasi tangkap tangan yang melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta pimpinan Kantor Pertanahan. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor.

Dalam operasi tangkap tangan ke-20 yang dilakukan KPK sepanjang 2026 itu, sebanyak 17 orang diamankan. Sejumlah pejabat yang turut ditangkap antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik sedang menelusuri peristiwa yang diduga terjadi dalam proses administrasi HGB di wilayah Kabupaten Bogor. HGB merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang memungkinkan pemegangnya mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan pertanahan.

“Peristiwa tertangkap ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB atau hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Penyidik Telusuri Dugaan Penerimaan Lain

KPK tidak hanya memeriksa dugaan terkait proses pengurusan HGB. Tim penyidik juga menduga terdapat penerimaan lain yang melibatkan penyelenggara negara. Dugaan tersebut menjadi alasan KPK mengamankan pihak-pihak tambahan dalam kegiatan penindakan tersebut.

“Diduga ada penerimaan-penerimaan lainnya sehingga dalam peristiwa tertangkap tangan ini juga tim mengamankan sejumlah pihak lain,” katanya.

Hingga tahap ini, lembaga antirasuah belum memerinci bentuk penerimaan yang sedang didalami, pihak pemberi maupun penerima, nilai uang atau barang yang diamankan, serta hubungan masing-masing orang yang dibawa dalam operasi tersebut. Keterangan lebih lengkap masih menunggu hasil gelar perkara untuk menentukan konstruksi hukum kasus.

Operasi tangkap tangan merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan ketika KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi secara langsung atau dalam rangkaian peristiwa yang berkaitan erat. Sesudah penangkapan, penyidik menghimpun keterangan awal, memeriksa barang bukti, dan menilai peran setiap orang yang diamankan sebelum menetapkan langkah hukum berikutnya.

Penetapan Status Menunggu Gelar Perkara

Budi menyatakan KPK belum dapat memaparkan kronologi secara utuh karena proses ekspose masih berlangsung. Dalam tahap tersebut, tim penindakan dan penyidik mengevaluasi bukti awal yang diperoleh untuk menentukan apakah terdapat kecukupan dasar hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Untuk detail dari konstruksi perkara ini, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, nanti kami akan update kembali karena malam ini masih akan dilakukan ekspose untuk menetapkan tersangka ya,” ujarnya.

Penetapan tersangka menjadi tahap penting karena akan memperjelas sangkaan yang disematkan, peran pihak yang diduga terlibat, serta pasal yang akan digunakan dalam penyidikan. Sebelum keputusan itu diumumkan, status seluruh pihak yang diamankan belum dapat disimpulkan sebagai tersangka.

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki batas waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum 17 orang yang ditangkap. Dalam rentang waktu tersebut, pemeriksaan dapat mencakup klarifikasi terhadap pihak yang diamankan, pencocokan informasi, serta pendalaman barang bukti yang diperoleh tim di lapangan.

Perhatian pada Layanan Pertanahan

Kasus ini menempatkan layanan pertanahan, khususnya proses yang berkaitan dengan HGB, dalam sorotan publik. Pengurusan hak atas tanah dan izin terkait bangunan memiliki dampak besar bagi masyarakat maupun kegiatan usaha karena menyangkut kepastian administrasi, pemanfaatan lahan, serta perlindungan atas hak yang tercatat.

Karena itu, proses hukum yang sedang dilakukan KPK penting untuk menjelaskan apakah terdapat penyimpangan dalam pelayanan publik, termasuk kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau penerimaan yang tidak semestinya. Penjelasan resmi juga diperlukan agar informasi mengenai perkara tidak berkembang melampaui fakta yang telah diverifikasi penyidik.

Publik masih menunggu pengumuman lanjutan dari KPK mengenai hasil gelar perkara, identitas tersangka apabila telah ditetapkan, dan rincian dugaan tindak pidana yang mendasari operasi tangkap tangan tersebut. Sampai informasi itu disampaikan, pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan tetap berlangsung dalam batas waktu yang ditentukan hukum acara.