Kejari Karawang tetapkan pejabat bank tersangka dugaan korupsi KPR

Pejabat Bank Himbara Jadi Tersangka Kelima Kasus Korupsi KPR Karawang

Kabarsatunusa.com – Seorang pejabat bank BUMN berinisial DMP resmi berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penetapan ini membuat total tersangka dalam perkara tersebut naik menjadi lima orang. DMP diketahui menjabat sebagai Retail Risk Officer di salah satu bank Himbara yang menjadi pemberi fasilitas kredit pada proyek perumahan di wilayah Klari.

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, mengumumkan penetapan tersangka baru itu pada Selasa di Karawang. Ia menjelaskan bahwa penyidik menemukan jejak transaksi keuangan antara tersangka HJ—salah satu dari empat tersangka yang lebih dulu ditetapkan—dengan DMP. Dari rangkaian transfer tersebut, teridentifikasi aliran dana sebesar Rp1.455.339.000 yang diterima DMP dari HJ. Uang itu, menurut penyidik, diberikan dengan tujuan memperlancar proses pengajuan KPR pada proyek Citra Swarna Grande milik PT Bumi Arta Sedayu (BAS) ke bank Himbara cabang Karawang.

Latar Belakang Kasus dan Peran Pengembang

Perkara ini berakar pada dugaan rekayasa sistematis dalam pengajuan kredit perumahan yang dilakukan oleh PT BAS, sebuah perusahaan pengembang yang menjadi bagian dari Citra Swarna Group. Grup tersebut bergerak di sektor pembangunan perumahan dan kawasan komersial. PT BAS menerima fasilitas kredit dari bank milik negara untuk membangun dua proyek, yakni Perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence, yang berlokasi di wilayah Klari, Kabupaten Karawang, dan dikerjakan pada rentang tahun 2021 hingga 2024.

Empat tersangka yang lebih dulu ditetapkan—berinisial VY, HJ, OH, dan HH—merupakan pejabat serta pegawai PT BAS. Mereka diduga membentuk tim khusus yang menangani pengajuan KPR secara terstruktur. Praktik yang terindikasi mencakup penggunaan joki atau pinjam nama, manipulasi data peminjam, hingga pembuatan dokumen palsu semata-mata untuk meloloskan kredit yang seharusnya tidak memenuhi syarat.

Skala Kerugian Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kerugian negara sementara dalam perkara ini mencapai Rp237.078.338.982. Angka tersebut berasal dari 445 debitur yang tercatat dalam sistem kredit bank terkait. Besaran kerugian ini menjadikan kasus KPR Karawang salah satu perkara korupsi sektor perbankan dengan nilai kerugian yang signifikan di tingkat daerah.

Mekanisme Korupsi yang Terindikasi

Penyidik mengidentifikasi pola kerja yang terorganisir dalam pengajuan kredit fiktif. Tim khusus di sisi pengembang diduga menyusun berkas peminjam secara massal, menggunakan identitas orang lain tanpa persetujuan (joki), mengubah data penghasilan dan pekerjaan, serta menyiapkan dokumen pendukung yang tidak autentik. Seluruh langkah itu bertujuan agar kredit KPR disetujui oleh bank Himbara tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya.

Keterlibatan pejabat bank dalam skema ini memperluas lingkaran tanggung jawab hukum. Dengan penetapan DMP sebagai tersangka, penyidik menegaskan bahwa proses persetujuan kredit tidak hanya dimanipulasi dari sisi peminjam, tetapi juga dari sisi pemberi kredit. Hal ini mengindikasikan adanya koordinasi antara pihak pengembang dan oknum di dalam bank untuk menembus mekanisme risiko yang seharusnya menjadi benteng terakhir.

Dasar Hukum dan Penahanan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DMP langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 jo. pasal 20 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta pasal 605 ayat (1) huruf b jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Implikasi bagi Sektor Perbankan dan Pengawasan Kredit

Kasus ini menyoroti celah dalam mekanisme pengawasan kredit perumahan di tingkat cabang bank Himbara. Posisi Retail Risk Officer seharusnya menjadi garda terakhir sebelum kredit disetujui, sehingga keterlibatan pejabat pada level tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kontrol internal di unit kerja terkait. Bagi masyarakat, perkara ini juga menjadi pengingat bahwa fasilitas KPR yang seharusnya menjadi instrumen inklusi keuangan dapat berubah menjadi instrumen kerugian negara apabila prosesnya direkayasa oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sistem.

Dengan lima tersangka yang kini berhadapan dengan proses hukum, Kejaksaan Negeri Karawang menyatakan akan terus mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin teridentifikasi dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Perkara ini masih dalam tahap penyidikan dan akan berlanjut ke tahap penuntutan apabila berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti.