Selesai jabat sekjen tahun ini, Guterres harap PBB ciptakan perdamaian

Guterres Menjelang Akhir Masa Jabatan: PBB Diharapkan Tetap Menjadi Penggerak Perdamaian

Kabarsatunusa.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa memasuki Sidang ke-81 Majelis Umum dengan sejumlah tantangan besar, mulai dari konflik internasional hingga tekanan keuangan organisasi. Di tengah situasi itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan harapannya agar lembaga multilateral tersebut terus mengambil peran utama dalam membangun masa depan yang lebih aman dan damai.

Sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka di Markas PBB, New York, pada Selasa waktu setempat. Momentum ini memiliki arti pribadi bagi Guterres karena menjadi kehadiran terakhirnya dalam sidang tersebut sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Masa tugas keduanya akan berakhir pada 31 Desember 2026.

“Dengan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB sebagai kehadiran terakhir bagi saya sebagai Sekretaris Jenderal, saya memiliki harapan yang besar akan masa depan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih damai berkat usaha-usaha yang terjadi di sini,” kata Guterres melalui media sosial X.

Masa Tugas Berakhir pada 2026

Guterres mulai memimpin Sekretariat PBB pada 2017. Setelah menjalani masa jabatan pertama, ia kembali dipercaya untuk periode lima tahun kedua yang kini mendekati penghujung. Berakhirnya masa kepemimpinannya juga membuat proses pemilihan Sekretaris Jenderal berikutnya menjadi salah satu perhatian penting dalam agenda organisasi dunia itu.

Pemilihan calon Sekretaris Jenderal PBB baru sebenarnya telah dimulai pada sesi sebelumnya. Penanganan prosedurnya kini diteruskan kepada Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Dalam mekanisme yang berlaku, Dewan Keamanan PBB akan mengajukan calon pilihan mereka, lalu Majelis Umum menetapkan calon tersebut sebagai pemimpin baru PBB.

Proses ini penting karena posisi Sekretaris Jenderal bukan hanya menjalankan fungsi administratif. Jabatan tersebut juga memiliki peran diplomatik besar dalam menyuarakan kepentingan perdamaian, mendorong kerja sama antarnegara, serta menjaga perhatian dunia terhadap persoalan kemanusiaan dan pembangunan.

Majelis Umum sebagai Ruang Menghadapi Persoalan Dunia

Guterres menggambarkan Majelis Umum PBB sebagai tempat berbagai masalah global paling besar dan paling berdampak dapat dibahas secara terbuka. Forum ini mempertemukan negara-negara anggota dengan latar kepentingan, kapasitas ekonomi, serta pandangan politik yang berbeda-beda.

Melalui Majelis Umum, isu yang menyangkut perdamaian, kesehatan, kemiskinan, pembangunan, perubahan iklim, bantuan kemanusiaan, dan kerja sama internasional memperoleh ruang pembahasan bersama. Walaupun tidak setiap pertemuan menghasilkan kesepakatan segera, forum tersebut tetap menjadi salah satu wadah utama bagi negara-negara untuk menyampaikan posisi dan mencari titik temu.

Harapan Guterres terhadap masa depan yang “lebih baik, lebih sehat, dan lebih damai” juga menekankan bahwa keamanan dunia tidak berdiri sendiri. Perdamaian berkaitan dengan kualitas kehidupan masyarakat, ketahanan layanan kesehatan, kondisi ekonomi, serta kemampuan negara-negara bekerja sama ketika menghadapi persoalan lintas batas.

Ia juga menyatakan dukungan kepada Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman, yang menjabat sebagai Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Posisi presiden sidang berperan mengarahkan jalannya agenda Majelis Umum dan memfasilitasi pembahasan antardelegasi selama masa persidangan.

Debat Umum Digelar pada September

Rangkaian pertemuan tingkat tinggi dalam kerangka Sidang Majelis Umum akan berlangsung selama sepekan. Sesi Debat Umum dijadwalkan digelar pada 22 hingga 26 September, kemudian dilanjutkan pada 28 September. Dalam bagian sidang inilah para pemimpin dan perwakilan negara biasanya menyampaikan pandangan mereka mengenai kondisi dunia serta prioritas kebijakan masing-masing.

Rusia dijadwalkan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. Ia akan menyampaikan pernyataan di hadapan Majelis Umum pada 26 September. Kehadiran perwakilan dari berbagai negara dalam debat tersebut menunjukkan pentingnya forum PBB sebagai ruang diplomasi, bahkan ketika hubungan antarnegara sedang berada dalam tekanan.

Bagi masyarakat internasional, sesi Debat Umum kerap menjadi kesempatan untuk melihat arah pembicaraan global dalam satu panggung. Pernyataan dari kepala negara, kepala pemerintahan, maupun menteri luar negeri dapat memperlihatkan isu yang dianggap mendesak oleh tiap negara, sekaligus membuka peluang dialog lebih lanjut di luar ruang sidang utama.

Tantangan Keuangan Menjadi Sorotan

Sidang kali ini berlangsung ketika PBB masih menghadapi kesulitan keuangan. Tekanan tersebut dipicu oleh keterlambatan pembayaran iuran keanggotaan dari sejumlah negara anggota. Kondisi keuangan menjadi persoalan penting karena kegiatan organisasi, termasuk pelaksanaan program dan operasionalnya, bergantung pada kontribusi yang telah disepakati negara-negara anggota.

Tantangan pendanaan memperlihatkan bahwa kerja sama multilateral memerlukan dukungan nyata, bukan hanya pernyataan politik. Ketika kewajiban keuangan tertunda, kemampuan lembaga internasional untuk menjalankan tugasnya dapat ikut terpengaruh. Situasi ini menambah kompleksitas agenda PBB saat dunia juga terus berhadapan dengan beragam krisis.

Menjelang akhir masa tugasnya, Guterres menempatkan perdamaian sebagai tujuan yang harus terus diperjuangkan melalui forum internasional. Sidang ke-81 Majelis Umum PBB menjadi salah satu penanda penting bagi transisi kepemimpinan organisasi tersebut, sekaligus ujian bagi negara-negara anggota untuk mempertahankan komitmen pada dialog, kerja sama, dan penyelesaian persoalan dunia secara bersama-sama.