Wamenkeu nilai pemanfataan “big data” bisa optimalkan penerimaan pajak

Teknologi Data Besar Jadi Pengungkit Baru Penerimaan Pajak

Kabarsatunusa.com – Pemanfaatan data besar dan kecerdasan buatan dinilai akan semakin penting dalam upaya memperluas serta mengoptimalkan penerimaan pajak Indonesia. Teknologi tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk memahami aktivitas ekonomi dengan lebih baik, memperkuat administrasi, dan mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menempatkan transformasi perpajakan sebagai salah satu unsur penting dalam strategi fiskal ke depan. Dalam International Tax Conference 2026 di Jakarta, Rabu, ia menyoroti kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan disiplin fiskal yang tetap terjaga.

Keseimbangan itu tidak hanya bergantung pada penerimaan negara. Pemerintah juga memerlukan belanja yang berkualitas dan sumber pembiayaan yang dikelola secara hati-hati. Dalam kerangka tersebut, reformasi pajak menjadi bagian penting untuk memperkuat fondasi fiskal tanpa mengabaikan kondisi perekonomian.

“Namun, untuk mewujudkan reformasi perpajakan yang bermakna, diperlukan lebih dari sekadar ambisi kebijakan. Hal ini membutuhkan bukti yang kuat serta komitmen yang kokoh terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking),” kata Juda.

Data dan AI untuk Kebijakan yang Lebih Presisi

Penggunaan big data dan artificial intelligence atau AI dapat membantu pengelolaan perpajakan menjadi lebih terarah. Data yang tersedia dalam jumlah besar berpotensi memberi gambaran lebih utuh mengenai perubahan pola ekonomi, aktivitas digital, serta area yang membutuhkan perhatian dalam administrasi pajak.

Nilai utama teknologi bukan semata-mata terletak pada kemampuan mengolah informasi dengan cepat. Hasil pengolahan data perlu diterjemahkan secara cermat menjadi keputusan yang adil, dapat dijalankan, dan memiliki dasar analisis yang kuat. Karena itu, riset, pengujian kebijakan, dan evaluasi hasil tetap memegang peranan sentral.

Juda mendorong Direktorat Jenderal Pajak bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang paling relevan. Ia juga menginginkan adanya pertemuan yang lebih erat antara peneliti, pembuat kebijakan, dan pelaksana di lapangan.

“Jika memungkinkan, uji berbagai usulan perbaikan, ukur hasilnya, dan manfaatkan temuan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan administrasi sehari-hari,” kata Juda.

Pendekatan tersebut penting karena kebijakan pajak berkaitan langsung dengan banyak kepentingan: penerimaan negara, kepatuhan wajib pajak, kepastian aturan, kemampuan administrasi, hingga daya tahan ekonomi. Uji coba dan pengukuran hasil dapat membantu memastikan suatu gagasan tidak berhenti sebagai konsep, melainkan dinilai manfaat serta risikonya sebelum diterapkan lebih luas.

Call for Paper Mengangkat Tantangan Ekonomi Digital

Pada 2026, Kementerian Keuangan kembali mengundang akademisi untuk mengirimkan karya ilmiah melalui call for paper bertema “Transforming Tax Policy and Administration to Drive Sustainable Growth and Revenue in the Digital Economy”. Tema tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembaruan kebijakan dan tata kelola pajak dalam ekonomi yang semakin terdigitalisasi.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa ajang tahun ini menerima kontribusi untuk sepuluh subtema yang membahas ruang lingkup luas kebijakan penerimaan negara. Pembahasannya mencakup rancangan kebijakan, aspek keadilan, penegakan aturan, serta administrasi perpajakan pada era digital.

Subtema tersebut juga mencakup penguatan basis penerimaan melalui penyempurnaan desain kebijakan, peningkatan penegakan, dan administrasi yang lebih efektif. Meski membicarakan isu yang beragam, seluruhnya diarahkan pada sasaran yang sama: memperbarui cara kebijakan perpajakan dirumuskan, diterapkan, dan ditegakkan agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital.

Bagi pembaca, agenda ini menunjukkan bahwa penguatan pajak tidak semata berbicara tentang peningkatan penerimaan. Perhatian juga diarahkan pada kualitas desain aturan dan kemampuan sistem administrasi dalam mengikuti bentuk kegiatan ekonomi yang terus berubah. Kebijakan yang kuat membutuhkan pemahaman yang cukup atas persoalan yang dihadapi, bukan hanya respons jangka pendek.

435 Karya Masuk, Enam Kandidat Bersaing

Call for Paper Kementerian Keuangan 2026 menerima 435 karya dari penulis di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. Setelah melewati penelaahan menyeluruh, sebanyak 30 karya dipilih menjadi finalis. Dari jumlah tersebut, 10 karya masuk daftar pendek untuk evaluasi lanjutan.

Pada tahap berikutnya, enam kandidat ditetapkan untuk bersaing memperebutkan empat penghargaan utama dan dua penghargaan kehormatan. Seleksi berlapis tersebut mencerminkan upaya untuk menghimpun penelitian yang kuat, ketat, dan objektif sebagai bahan memperkaya pembahasan kebijakan perpajakan.

“Kebijakan perpajakan sering kali sangat kompleks, dan tidak ada satu penelitian pun yang dapat mengubahnya dalam semalam. Namun, penelitian berkualitas tinggi dapat membantu kita merumuskan pertanyaan yang lebih tepat, memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai berbagai permasalahan, serta mengeksplorasi pilihan dan skenario kebijakan yang lebih efektif,” kata Bimo.

Bimo juga menekankan bahwa hasil penelitian tidak selalu dapat langsung diubah menjadi kebijakan pemerintah. Penerjemahan sebuah rekomendasi ke dalam program yang dapat dilaksanakan memerlukan pertimbangan hukum, fiskal, administrasi, serta kesiapan implementasi. Berbagai unsur itu kerap berada di luar cakupan satu penelitian.

Meski demikian, penelitian tetap bernilai penting karena membantu memperjelas masalah, menguji asumsi yang selama ini digunakan, dan membuka pilihan bagi pembuat kebijakan. Dalam konteks transformasi digital, kombinasi antara riset yang kredibel, pemanfaatan data besar, dan pelaksanaan administrasi yang baik menjadi landasan penting bagi reformasi pajak yang berkelanjutan.