SMI kucurkan Rp8,1 triliun pinjaman daerah di Bali Nusra

SMI Salurkan Rp8,1 Triliun untuk Pembiayaan Fasilitas Publik di Bali dan Nusa Tenggara

Kabarsatunusa.com – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah menyalurkan pinjaman daerah senilai Rp8,1 triliun hingga Juli 2026 untuk mendukung 16 fasilitas publik di Bali dan Nusa Tenggara. Pembiayaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan hingga infrastruktur konektivitas.

Skema pinjaman daerah ini diarahkan kepada proyek yang telah menjadi bagian dari perencanaan pemerintah daerah dan memiliki dampak sosial serta ekonomi yang terukur. Pembangunan jalan, rumah sakit, pelabuhan, pasar, serta jaringan irigasi pertanian menjadi beberapa sektor yang memperoleh dukungan pembiayaan.

“Proyek yang dibiayai itu sudah masuk rencana pemda dan proyek tersebut memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat, itu pengukuran kami,” kata Direktur Operasional dan Keuangan SMI Aradita Priyanti di sela forum ekonomi Balinomics Triwulan II-2026 di Legian, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Pembiayaan untuk Tujuh Pemda di Bali

Di Bali, terdapat tujuh pemerintah daerah yang telah memanfaatkan fasilitas pinjaman dari badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Pemanfaatannya mencakup perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, serta pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung.

Perluasan RSUD Bangli menjadi salah satu contoh proyek yang menunjukkan manfaat langsung bagi layanan publik. Pembiayaan sebesar Rp75 miliar melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2021 digunakan untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam melayani masyarakat.

Tambahan fasilitas membuat kapasitas pelayanan rumah sakit meningkat, termasuk pada ruang perawatan, jumlah tempat tidur, dan akses warga terhadap layanan kesehatan. Dampak pengembangan tersebut juga terlihat pada kinerja pendapatan rumah sakit.

Pada 2022, RSUD Bangli mencatatkan pendapatan Rp55 miliar. Setelah proses perluasan, pendapatan rumah sakit meningkat menjadi Rp85 miliar pada 2023. Peningkatan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan sisi operasional rumah sakit, tetapi juga memperluas peluang masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan di daerahnya.

“Untuk RSUD Bangli misalnya ada tambahan fasilitas sehingga kapasitas meningkat misalnya ruang perawatan, tempat tidur dan akses kesehatan masyarakat. Begitu juga jalan, berdampak menurunkan logistik, jalan jadi bagus,” ucapnya.

Proyek Kesehatan dan Pasar di Nusa Tenggara

Penyaluran pembiayaan juga menjangkau wilayah Nusa Tenggara. Sejumlah proyek yang telah dibangun melalui anggaran pinjaman daerah antara lain RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pasar Jelojok di Lombok Tengah.

RSUD Provinsi NTB memperoleh pinjaman PEN 2021 sebesar Rp500 miliar. Pengembangan fasilitas tersebut turut dikaitkan dengan kenaikan pendapatan rumah sakit. Pada 2022, pendapatan RSUD Provinsi NTB tercatat Rp397 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp525 miliar pada 2023.

Keberadaan rumah sakit yang lebih siap melayani pasien memiliki arti penting bagi warga, terutama karena fasilitas kesehatan publik berperan dalam menyediakan perawatan, rawat inap, dan layanan pendukung lainnya. Di sisi lain, pembangunan pasar dapat mendukung ruang aktivitas ekonomi masyarakat melalui fasilitas perdagangan yang lebih memadai.

Untuk proyek jalan, manfaat yang diharapkan mencakup perbaikan akses antarwilayah dan efisiensi pergerakan barang. Jalan yang lebih baik dapat membantu menekan hambatan logistik, sekaligus memperkuat konektivitas menuju pusat layanan, kawasan permukiman, maupun kegiatan ekonomi lokal.

Komitmen Nasional Capai Rp37,19 Triliun

Di tingkat nasional, total komitmen pembiayaan SMI hingga Juli 2026 mencapai Rp37,19 triliun. Dana itu telah diakses oleh 79 pemerintah daerah untuk membiayai 96 proyek di berbagai wilayah Indonesia.

Porsi proyek terbesar berada di Pulau Jawa. Nilai komitmennya mencapai Rp15,8 triliun untuk pembiayaan 15 fasilitas publik. Sebaran proyek tersebut menunjukkan bahwa pinjaman daerah digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Pendekatan pembiayaan ini menekankan kesesuaian proyek dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Dengan demikian, dana pinjaman tidak berdiri sendiri sebagai sumber anggaran, melainkan menjadi bagian dari pelaksanaan proyek yang telah direncanakan dan dinilai memiliki manfaat bagi publik.

Bagi Bali dan Nusa Tenggara, penyaluran Rp8,1 triliun hingga Juli 2026 memperlihatkan fokus pembiayaan pada layanan yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga. Rumah sakit, jalan, pasar, pelabuhan, dan irigasi memiliki fungsi berbeda, namun seluruhnya berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, mobilitas, aktivitas ekonomi, serta dukungan bagi sektor pertanian.

Hasil dari pembangunan tersebut dapat dilihat tidak hanya melalui aset fisik yang selesai dibangun, tetapi juga dari kapasitas layanan yang bertambah. Contoh RSUD Bangli dan RSUD Provinsi NTB memperlihatkan bagaimana peningkatan fasilitas kesehatan berjalan beriringan dengan pertumbuhan pendapatan rumah sakit pada 2023.