Skip to content
Yellow Desk
Agustus 3, 2026
Politik

Topics Covered: Wakil Ketua DPRD Soroti Ketidakhadiran Pimpinan Daerah Parigi Moutong di Penas KTNA Saat Bencana Melanda

Jennifer Miller 3 mins read

Topics Covered: Ketidakhadiran Pimpinan Daerah Parigi Moutong di Penas KTNA Saat Bencana Melanda Topics Covered: Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin

Topics Covered: Wakil Ketua DPRD Soroti Ketidakhadiran Pimpinan Daerah Parigi Moutong di Penas KTNA Saat Bencana Melanda

Topics Covered: Ketidakhadiran Pimpinan Daerah Parigi Moutong di Penas KTNA Saat Bencana Melanda

Topics Covered: Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, mengkritik ketidakhadiran para pemimpin daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dalam Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-XVII di Gorontalo. Sorotan ini dilontarkan di tengah kondisi darurat yang mengancam wilayah tersebut akibat gempa dan banjir. Sayutin menegaskan bahwa kehadiran pemimpin daerah sangat penting untuk mengkoordinasikan respons bencana dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi.

Status tanggap darurat telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah setelah gempa berkekuatan 6,7 mengguncang Parigi Moutong pada 16 Juni 2026. Bencana ini memicu banjir yang melumpuhkan sejumlah komunitas, dengan 25 KK atau 110 orang terkena dampak pada Sabtu (20/6) malam. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebutkan bahwa 285 jiwa atau 91 KK mengalami kerusakan akibat gempa. Keseluruhan bencana ini menyoroti pentingnya kehadiran pemimpin dalam situasi krisis.

Kerusakan Infrastruktur di Parigi Moutong

Menurut laporan BPBD, gempa magnitudo 7,6 menyebabkan kerusakan pada 87 rumah, termasuk 83 rusak ringan, 3 rusak sedang, dan 1 rusak berat. Kondisi ini juga memengaruhi fasilitas publik seperti dua kantor pemerintahan, serta masjid, gereja, sekolah, dan pura. Sayutin Budianto mengingatkan bahwa infrastruktur keagamaan dan pendidikan harus diperbaiki secara cepat untuk memulihkan kehidupan masyarakat. Topics Covered: Penas KTNA menjadi momentum penting untuk meninjau kembali prioritas pemerintah dalam menghadapi bencana.

“Kehadiran pimpinan daerah tidak boleh dipertukarkan dengan agenda non-darurat, terutama saat wilayah sedang menghadapi krisis,” ujar Sayutin Budianto.

Dalam situasi darurat, birokrasi harus fokus pada keselamatan rakyat. Sayutin menegaskan bahwa agenda nasional bisa diwakilkan oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kelautan, tetapi kehadiran pemimpin secara fisik dibutuhkan untuk koordinasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Topics Covered: Dengan kurangnya perwakilan dari para pemimpin, tim lapangan terpaksa bertindak sendiri, sehingga mengurangi efisiensi penanganan bencana.

Para pemimpin daerah dikhawatirkan menghambat respons bencana karena ketidakhadiran mereka memaksa tim lapangan mengambil tindakan tanpa arahan langsung. Sayutin meminta pemimpin daerah meninjau kembali prioritas mereka selama masa tanggap darurat. Topics Covered: Kehadiran mereka di lokasi bencana menjadi simbol dukungan moral bagi warga yang terdampak, serta pertanda komitmen terhadap penanggulangan krisis.

Koordinasi BTT dan Bantuan Darurat

Ketidakhadiran pemimpin daerah dapat memperlambat pengerahan alat berat dan alokasi anggaran tak terduga (BTT). Dinas teknis seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan membutuhkan disposisi langsung dari pemimpin untuk tindakan strategis. Topics Covered: Dalam penanganan bencana, kehadiran fisik pemimpin tidak bisa digantikan oleh kehadiran virtual, apalagi saat bencana memicu evakuasi warga.

Dengan kondisi darurat yang berlangsung dari 17 hingga 23 Juni 2026, Sayutin mengingatkan bahwa pemimpin harus tetap berada di wilayahnya. Topics Covered: Prioritas utama adalah memastikan rakyat selamat, terutama di tengah tantangan yang dihadapi. Ia menekankan bahwa kehadiran mereka di lokasi bencana adalah kunci untuk memberikan kepastian dan arah yang jelas kepada tim penanganan.

Penas KTNA ke-XVII di Gorontalo seharusnya menjadi platform untuk mengevaluasi keberhasilan tanggap darurat. Sayutin Budianto menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi ini menambah kompleksitas tugas pemimpin. Topics Covered: Pemimpin daerah diwajibkan menempatkan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan korporasi atau golongan. Koordinasi yang efektif antara pemerintah dan warga adalah tuntutan utama dalam setiap situasi darurat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *