Menko Yusril tegaskan bukan penulis buku “Islam ala Prabowo”

Yusril Ihza Mahendra Jelaskan Perannya dalam Buku “Islam ala Prabowo”

Kabarsatunusa.com – Sebuah buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali memicu perdebatan di ruang publik Indonesia. Buku tersebut memetakan bagaimana Presiden Prabowo Subianto mengartikan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kebijakan kenegaraannya. Di tengah sorotan yang mengarah pada nama-nama besar di balik penerbitan karya itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra akhirnya angkat bicara untuk meluruskan posisinya.

Yusril menegaskan bahwa ia bukan penulis buku tersebut. Keterlibatannya, kata dia, sebatas sebagai salah satu narasumber yang diwawancarai oleh tim penyusun. Ia tidak pernah dilibatkan dalam proses penggagasan, pemilihan judul, maupun pembiayaan penerbitan. Penjelasan ini disampaikan Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa.

“Saya tidak menulis buku itu. Saya hanya diwawancarai oleh tim penyusunnya.”

Wawancara Lama yang Tidak Diikuti Proses Penerbitan

Menurut Yusril, wawancara yang menjadi sumber materi dalam buku itu dilakukan cukup lama sebelum dirinya dilantik sebagai anggota Kabinet Merah Putih. Karena jarak waktu yang sudah cukup jauh, ia mengaku tidak lagi mengingat secara pasti siapa yang melakukan wawancara tersebut. Ia juga tidak mengetahui apakah pewawancara itu merupakan bagian langsung dari tim penyusun buku, terlebih karena ia tidak mengenal orang itu secara pribadi.

Yang lebih penting, Yusril menyatakan bahwa setelah wawancara selesai, ia tidak pernah melihat transkrip maupun naskah hasil wawancara sampai buku tersebut resmi diterbitkan. Artinya, ia tidak memiliki kendali editorial atas bagaimana kata-katanya dituangkan ke dalam halaman buku. Baru setelah buku beredar, ia membacanya secara utuh dari awal hingga akhir.

Penilaian Akademik atas Konten Wawancara

Setelah membaca keseluruhan isi buku, Yusril menilai bahwa sebagian besar apa yang ia sampaikan dalam wawancara telah dituangkan dengan cukup baik. Ia tidak melihat persoalan mendasar dalam substansi yang bersumber dari wawancara dengannya. Pandangan-pandangan yang ia sampaikan, tegasnya, merupakan pandangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

“Saya baru membaca buku itu secara utuh sampai selesai. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara tersebut merupakan pandangan saya dan tentu dapat saya pertanggungjawabkan secara akademik.”

Yusril menambahkan bahwa ia tidak keberatan pandangannya dimuat dalam buku tersebut dan siap mempertanggungjawabkannya secara akademik. Sikap ini penting untuk dipahami dalam konteks bahwa seorang menteri koordinator yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara memiliki bobot publikasi tersendiri, sehingga setiap keterkaitan dengan karya publikasi politik-keagamaan akan selalu menarik perhatian.

Membedakan Substansi dan Persepsi Judul

Yusril menekankan bahwa penjelasan yang ia sampaikan bertujuan meluruskan posisi dirinya dalam buku itu. Ia berharap publik dapat membaca karya tersebut secara utuh dan membedakan antara substansi isi buku dengan persepsi yang mungkin timbul akibat pilihan judulnya. Baginya, yang terpenting adalah bahwa isi wawancara tersebut memang merupakan pandangannya sendiri, bukan interpretasi pihak lain.

“Saya tidak keberatan pandangan tersebut dimuat dan saya siap mempertanggungjawabkannya secara akademik.”

Konteks Politik dan Publikasi Buku di Indonesia

Penerbitan buku yang mengaitkan tokoh politik dengan ajaran agama bukan hal baru dalam lanskap politik Indonesia. Sejak era reformasi, berbagai karya yang membingkai kepemimpinan politik melalui lensa keagamaan telah beredar, baik sebagai bahan kampanye maupun sebagai narasi penguatan legitimasi. Buku-buku semacam ini kerap menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi, aktivis, dan masyarakat umum karena menyentuh persimpangan antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan.

Keberadaan seorang menteri koordinator sebagai narasumber dalam buku semacam ini menambah dimensi tersendiri. Yusril Ihza Mahendra sendiri dikenal sebagai tokoh hukum dan politik yang telah lama berkiprah di berbagai level pemerintahan, termasuk sebagai Menteri Sekretaris Negara di era sebelumnya. Keterlibatannya, meskipun sebatas wawancara, otomatis menarik perhatian karena nama besarnya sering diasosiasikan dengan otoritas dan kredibilitas.

Dalam konteks Kabinet Merah Putih yang sedang menjalankan agenda pemerintahan, klarifikasi semacam ini memiliki fungsi penting: mencegah publik mengasumsikan bahwa seorang menteri secara aktif mengkurasi atau mendukung narasi tertentu yang belum tentu mewakili kebijakan resmi pemerintah. Dengan menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam penggagasan maupun pembiayaan, Yusril memisahkan peran pribadinya sebagai akademisi dan praktisi hukum dari peran resminya sebagai pejabat negara.

Bagi pembaca yang ingin memahami buku tersebut secara lebih utuh, langkah yang disarankan adalah membaca karya itu secara keseluruhan sebelum membentuk penilaian. Sebagaimana diingatkan oleh Yusril sendiri, substansi isi dan persepsi yang lahir dari judul merupakan dua hal yang berbeda. Pemisahan ini menjadi kunci agar diskusi publik tetap berada pada ranah akademik dan tidak terjebak pada asumsi yang belum terverifikasi.