BPS: Pengobatan mandiri turun jadi 78,43 persen pada 2025

Pilihan Berobat Sendiri Menurun, Akses Layanan Kesehatan Dinilai Membaik

Kabarsatunusa.com – BPS – Proporsi masyarakat yang memilih mengobati sakitnya secara mandiri menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkanya turun dari 84,23 persen pada 2021 menjadi 78,43 persen pada 2025. Perubahan ini dipandang sebagai salah satu sinyal meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan.

Meski pengobatan mandiri masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat ketika mengalami keluhan kesehatan, penurunan persentasenya memberi gambaran bahwa semakin banyak orang mempertimbangkan konsultasi, pemeriksaan, maupun penanganan melalui fasilitas kesehatan. Akses yang membaik menjadi bagian penting dari perubahan perilaku tersebut.

Morbiditas dan Kebutuhan Layanan yang Belum Terpenuhi Turut Turun

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menjelaskan bahwa perkembangan itu sejalan dengan penurunan angka morbiditas serta kebutuhan layanan kesehatan yang belum terpenuhi atau unmet needs. Pada 2021, angka morbiditas tercatat sebesar 14,64 persen. Empat tahun kemudian, nilainya menjadi 12,66 persen.

Dalam periode yang sama, angka unmet needs juga bergerak turun, dari 5,44 persen menjadi 5,32 persen. Meski penurunannya tidak besar, data tersebut dapat dibaca sebagai dorongan positif bagi upaya memperluas jangkauan layanan kesehatan. Ketika masyarakat lebih mudah memperoleh layanan yang dibutuhkan, keputusan penanganan kesehatan juga berpeluang menjadi lebih tepat.

“Tapi menurunnya angka kesakitan dan semakin baiknya akses terhadap layanan kesehatan belum otomatis berarti bahwa setiap keputusan kesehatan yang diambil masyarakat sudah tepat,” kata Sonny di Jakarta, Senin.

Pesan tersebut menegaskan bahwa perbaikan indikator kesehatan tidak cukup hanya dinilai dari tingkat kunjungan ke layanan medis atau menurunnya angka sakit. Literasi kesehatan tetap menentukan, terutama saat seseorang harus memutuskan apakah keluhan dapat ditangani sendiri atau membutuhkan pemeriksaan tenaga kesehatan.

Pengeluaran Obat Dibeli Sendiri Masih Perlu Menjadi Perhatian

Sonny juga menyoroti pola pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan konsumsi dan kesehatan. Hampir seperlima pengeluaran bulanan masyarakat dialokasikan untuk makanan. Di luar kebutuhan tersebut, terdapat pula belanja obat-obatan yang dibeli secara mandiri ketika seseorang sakit.

“Ditambah pengeluaran kesehatan untuk obat-obatan yang dia beli sendiri. Jadi kalau sakit itu ternyata 47 persen masyarakat Indonesia yang sakit memilih untuk membeli obat-obatan sendiri dibanding mengacu pada resep,” katanya.

Angka 47 persen tersebut menunjukkan bahwa keputusan membeli obat tanpa mengacu pada resep masih merupakan bagian nyata dari perilaku kesehatan masyarakat. Pengobatan mandiri dapat muncul karena keluhan dianggap ringan, obat mudah didapat, atau seseorang merasa telah mengenali gejalanya. Namun, pilihan itu tetap membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai obat, aturan pemakaian, serta potensi risiko yang mungkin timbul.

Penggunaan produk kesehatan yang tidak sesuai ketentuan dapat membuat penanganan keluhan menjadi kurang efektif. Karena itu, masyarakat perlu memberi perhatian pada informasi penggunaan yang tersedia, memastikan produk yang digunakan legal, dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh keluhan dapat diatasi dengan obat yang dibeli sendiri.

Peran BPOM dalam Menjaga Produk dan Informasi Kesehatan

Besarnya peran masyarakat dalam membeli makanan maupun obat secara mandiri membuat pengawasan produk menjadi semakin penting. Sonny menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki posisi yang makin strategis untuk memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar.

Tugas tersebut tidak semata berkaitan dengan pengawasan terhadap produk. Publik juga perlu memahami cara mengenali produk yang legal dan memiliki sertifikasi, mengetahui aturan penggunaannya, serta menyadari risiko ketika produk dikonsumsi secara tidak tepat. Kemampuan memilah informasi kesehatan yang benar dari informasi yang keliru juga menjadi kebutuhan yang semakin relevan.

Di tengah banyaknya informasi yang dapat diakses masyarakat, keputusan kesehatan sebaiknya tidak hanya dipengaruhi oleh klaim yang beredar luas. Informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan dapat memengaruhi cara seseorang memilih obat, pangan olahan, atau bentuk penanganan atas keluhan yang dialami. Edukasi yang mudah dipahami menjadi pelengkap penting bagi pengawasan produk.

Data Menjadi Dasar Penyusunan Kebijakan yang Lebih Tepat

BPS melihat penguatan ekosistem data sebagai bagian dari langkah untuk mendukung kebijakan kesehatan dan pengawasan produk. Data tidak hanya menggambarkan besarnya suatu persoalan, melainkan juga dapat membantu melihat lokasi, pola, dan perilaku yang perlu mendapat perhatian.

“Di sinilah data dan sains data memiliki peran yang semakin penting. Data tidak hanya membantu kita memahami apa yang terjadi, tetapi juga membantu kita memahami bagaimana dan di mana perilaku tersebut terjadi dan pola perilaku apa yang perlu kita cermati,” katanya.

Pemanfaatan data yang baik dapat membantu lembaga terkait menyusun intervensi yang lebih terarah. Misalnya, informasi mengenai tingkat kesadaran masyarakat, pola pembelian produk, atau pemahaman atas penggunaan obat dapat digunakan untuk menentukan fokus edukasi dan pengawasan.

BPS menyatakan komitmennya untuk mendukung BPOM dalam membangun ekosistem data yang kuat. Tujuannya adalah agar kebijakan dijalankan dengan pijakan ilmiah dan dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kami membantu dalam penyusunan metodologi sampling, sampling survei yang dilakukan oleh Badan POM. Misalkan survei kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan,” katanya.

Turunnya angka pengobatan mandiri menjadi 78,43 persen pada 2025 dapat menjadi penanda kemajuan akses dan kepercayaan terhadap layanan kesehatan. Namun, data tersebut juga mengingatkan bahwa pilihan masyarakat saat sakit perlu terus didukung dengan pengetahuan yang benar, produk yang aman, serta kebijakan yang dibentuk melalui data dan sains.