BGN bersama pemda evaluasi total 172 SPPG di Pati

Evaluasi 172 Dapur MBG di Pati Diperluas Usai Kejadian Keracunan Makanan

Kabarsatunusa.com – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini ditempuh setelah kejadian keracunan makanan serta untuk memastikan setiap dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi prosedur penyiapan pangan yang aman.

Peninjauan tidak hanya diarahkan pada kondisi bangunan atau kelengkapan fasilitas dapur. Pemerintah daerah juga akan memeriksa kemampuan operasional setiap SPPG, termasuk kesesuaian antara kapasitas dapur dan jumlah penerima manfaat yang harus dilayani.

Pengawasan SOP menjadi perhatian utama

Wakil Kepala BGN Trenggono menyatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan terhadap seluruh titik layanan. BGN juga ingin memastikan pembenahan tata kelola yang dilakukan sejak pergantian kepemimpinan benar-benar diterapkan secara konsisten di semua SPPG.

“Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola dan menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik. Namun di antara semua, ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kami evaluasi terus,” kata Trenggono.

Kepatuhan pada standar operasional menjadi elemen penting dalam layanan makanan skala besar. Tahapan penyiapan makanan, kebersihan sarana, kesiapan tenaga kerja, serta pengelolaan jumlah porsi perlu berjalan sesuai ketentuan agar layanan kepada penerima manfaat dapat berlangsung aman dan tertib.

BGN menegaskan tidak akan membiarkan dapur yang dinilai tidak layak atau belum mampu mencapai standar keamanan pangan tetap beroperasi tanpa tindakan. Hasil pemeriksaan dapat berujung pada penghentian sementara kegiatan sebuah SPPG, bahkan penghentian permanen apabila kondisi dapurnya dinilai buruk.

“SPPG seperti yang saya sampaikan pada yang lalu, yang jelas dihentikan sementara (suspend). Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kami di BGN,” tuturnya.

Pemkab Pati akan memeriksa seluruh SPPG

Pelaksana Tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten akan menindaklanjuti evaluasi tersebut melalui pemeriksaan langsung ke seluruh dapur. Kegiatan itu melibatkan jajaran pemerintah daerah dan unsur lintas sektor agar penilaian setiap lokasi dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu dalam melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati,” ucapnya.

Pemeriksaan lapangan akan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kesiapan masing-masing dapur. Selain melihat fasilitas, petugas perlu menilai apakah suatu SPPG memiliki daya dukung memadai untuk menangani jumlah penerima manfaat yang telah menjadi tanggung jawabnya.

Aspek kapasitas menjadi salah satu fokus karena dapur dengan ruang, peralatan, atau kemampuan produksi terbatas dapat menghadapi tekanan besar apabila harus menyiapkan makanan dalam jumlah sangat tinggi. Karena itu, kesesuaian skala pelayanan dan kemampuan dapur menjadi bagian penting dari evaluasi.

“Misalnya dapur ini kecil, dia ternyata mendapatkan pengelolaan manfaat ini sampai 2.500 sampai 3.000, itu yang akan kami evaluasi,” ucapnya.

Hasil pemeriksaan menjadi rekomendasi untuk BGN

Setelah peninjauan selesai, Pemkab Pati akan menyusun rekomendasi bagi BGN untuk setiap SPPG yang diperiksa. Rekomendasi itu akan memuat penilaian terkait kelayakan dapur serta catatan mengenai unsur yang perlu dibenahi.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah berperan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya, sedangkan keputusan akhir terkait langkah terhadap sebuah SPPG tetap berada pada BGN. Dapur yang membutuhkan pembenahan dapat direkomendasikan untuk melakukan perbaikan, sementara temuan pelanggaran SOP akan menjadi dasar evaluasi lebih lanjut.

“Kalau ada yang tidak sesuai SOP, nanti akan kami rekomendasikan, hasilnya akan kami kirimkan ke BGN untuk evaluasi. Kami hanya bisa merekomendasikan, misal dapur ini layak atau dapur ini perlu diperbaiki. Keputusannya tetap dari BGN,” kata Risma Ardhi Chandra.

Evaluasi terhadap 172 SPPG di Pati menempatkan keamanan makanan dan kesiapan layanan sebagai dua perhatian utama. Langkah ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG tidak hanya bergantung pada tersedianya dapur, melainkan pada kemampuan tiap dapur menjalankan standar penyiapan makanan secara disiplin serta melayani penerima manfaat sesuai kapasitasnya.

Bagi penerima manfaat dan keluarga, pemeriksaan menyeluruh diharapkan dapat memperkuat kepercayaan bahwa makanan yang disiapkan melalui program tersebut diproses dengan perhatian terhadap kelayakan dapur, tata kelola, dan prosedur keamanan. Pemeriksaan langsung di seluruh lokasi akan menjadi tahap penting untuk menentukan perbaikan yang diperlukan pada masing-masing SPPG di Kabupaten Pati.