Bapanas tingkatkan pengawasan rantai pasok perberasan Jateng

Tim Gabungan Turunkan Pengawasan Ketat Rantai Pasok Beras di Jawa Tengah

Kabarsatunusa.com – Jawa Tengah kini menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan nasional. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengaktifkan mekanisme pengawasan berlapis terhadap seluruh mata rantai distribusi beras di provinsi tersebut, mulai dari tingkat produsen hingga titik penjualan akhir di pasar tradisional maupun gerai ritel modern. Langkah ini diumumkan melalui keterangan resmi yang disampaikan di Baubau, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, sebagai bagian dari operasi lintas sektor yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.

Mekanisme Satgas dan Kolaborasi Multipihak

Alat utama yang digerakkan dalam operasi ini adalah Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Bapanas merancang kerangka kerja sama yang mengintegrasikan peran Satgas Pangan Polri baik di tingkat pusat maupun daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta Perum Bulog. Tujuannya memastikan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dipatuhi secara konsisten, mutu produk terjaga, dan ketersediaan pasokan tidak terganggu di tengah fluktuasi musiman.

Rinna Syawal, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas, menjelaskan bahwa penguatan pengawasan ini bukan tindakan reaktif semata, melainkan bagian dari strategi preventif yang telah dirancang sebelumnya. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar tidak ada celah dalam pemantauan distribusi.

“Pemerintah mulai menggerakkan Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Kolaborasi multipihak yang digagas Bapanas ini melibatkan Satgas Pangan Polri, baik pusat maupun daerah, beserta pemerintah daerah dan Perum Bulog.”

Cakupan Pengawasan: Dari Lumbung hingga Laci Kasir

Berbeda dengan pendekatan lama yang cenderung berfokus pada titik penjualan akhir, operasi kali ini menjangkau seluruh segmen rantai pasok. Tim gabungan yang dibentuk bekerja bersama Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Tengah, dinas pangan, dinas perdagangan, dinas perizinan, dinas pertanian, serta perwakilan Bulog di wilayah tersebut. Fokus utama pengawasan tertuju pada komoditas beras dalam segala bentuknya.

Rinna menambahkan bahwa dirinya telah mengikuti rapat koordinasi bersama jajaran Polda Jateng di Semarang sebelum operasi diluncurkan. Dalam forum tersebut, disepakati bahwa sasaran pengawasan mencakup produsen, distributor, pasar tradisional, dan ritel modern secara simultan.

“Jadi nanti kita tidak hanya di pasar, tapi juga ke produsen dan juga distributor serta ke ritel modern. Untuk tugas kali ini kita fokus kepada komoditas beras.”

Tiga Kategori Beras dan Ambang Harga Zona 1

Secara teknis, pengawasan dibagi ke dalam tiga komponen produk: beras premium, beras medium, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Jawa Tengah termasuk dalam Zona 1 penetapan harga, sehingga ambang HET yang berlaku adalah sebagai berikut:

Beras premium ditetapkan maksimal Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.500 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.500 per kilogram. Tim di lapangan akan memverifikasi apakah harga jual di setiap titik distribusi berada di bawah atau tepat pada ambang tersebut, sekaligus memeriksa kesesuaian mutu dengan standar yang berlaku.

“Jadi tiga komponen yang akan kita lakukan adalah monitoring beras premium, beras medium, dan beras SPHP. Jateng itu di Zona 1 itu, jadi beras premiumnya di Rp14.900 per kilo. Kemudian beras mediumnya di Rp13.500 per kilo dan SPHP di Rp12.500 per kilo.”

Stok Nasional dan Kesejahteraan Petani

Di tengah kekhawatiran publik soal kenaikan harga, Kepala Bapanas yang merangkap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memberikan klarifikasi bahwa gejolak harga yang sesekali muncul bukan dipicu oleh penurunan cadangan beras nasional. Ia menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap memadai dan berfungsi sebagai bantalan intervensi pasar apabila terjadi gangguan pasokan.

Amran juga menyinggung capaian historis dalam sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) saat ini berada pada level tertinggi sepanjang catatan, yang berarti kesejahteraan petani mencapai titik optimal. Dengan demikian, tekanan harga di tingkat konsumen tidak boleh dibayar dengan mengorbankan margin keuntungan petani di hulu rantai pasok.

“Kemarin salah satu kami cek, bukan karena stok, kan beras banyak. Jangan lupa juga tertinggi kesejahteraan petani sepanjang sejarah NTP (Nilai Tukar Petani).”

Tindak Lanjut: Dari Peringatan hingga Penutupan Usaha

Bapanas menyatakan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggar HET bersifat berjenjang. Tahap pertama berupa pemberian peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang menjual di atas ambang. Apabila peringatan diabaikan dan pelanggaran berlanjut, sanksi diperberat hingga pada penutupan sementara atau permanen tempat usaha. Pendekatan ini dimaksudkan agar pelaku distribusi memahami bahwa kepatuhan terhadap regulasi harga pangan bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan secara administratif maupun pidana.

Operasi pengawasan di Jawa Tengah ini menjadi bagian dari pola nasional yang diterapkan Bapanas di berbagai provinsi. Dengan mengaktifkan Satgas secara simultan di hulu dan hilir rantai pasok, pemerintah berharap masyarakat memperoleh kepastian bahwa harga beras yang mereka beli di warung, pasar, maupun supermarket tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan, tanpa mengorbankan kualitas produk maupun keberlangsungan usaha petani dan penggilingan padi di daerah penghasil.