Ketua Komisi VI DPR: RI tak lagi impor beras prestasi luar biasa

Indonesia Pertahankan Setop Impor Beras, Cadangan Bulog Capai 4,7 Juta Ton

Kabarsatunusa.com – Penghentian impor beras sejak 2025 dinilai menjadi tonggak penting bagi pengelolaan pangan nasional. Indonesia yang pada 2024 masih mendatangkan sekitar 2 juta ton beras dari luar negeri, kini mampu mencukupi kebutuhan melalui produksi domestik sambil meningkatkan penyerapan gabah dan beras hasil kerja petani.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyampaikan apresiasinya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perum Bulog di Jakarta, Senin. Ia melihat perubahan tersebut sebagai capaian besar, terutama karena impor beras pernah menjadi bagian rutin dalam pemenuhan kebutuhan nasional pada tahun-tahun sebelumnya.

“Ini menarik sekali ya karena kebutuhan beras itu dari beberapa waktu yang lalu sebelum hari ini, kita selalu impor. Selalu impor. Hanya mulai 2025 tidak impor, 2026 tidak impor. Ini prestasi yang luar biasa menurut saya,” kata Anggia.

Perubahan dari Impor ke Penguatan Produksi Dalam Negeri

Anggia menekankan bahwa posisi Indonesia saat ini berbeda dibandingkan 2024. Pada periode tersebut, impor beras masih dilakukan dalam jumlah besar. Setelah itu, kebijakan pangan diarahkan untuk memperkuat hasil produksi nasional dan memastikan panen petani dapat terserap dengan baik.

Penyerapan hasil pertanian memiliki arti penting karena tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan beras untuk masyarakat. Mekanisme itu juga membantu memastikan produksi yang dihasilkan petani masuk ke rantai pasok pangan nasional. Ketika stok dalam negeri dikelola secara memadai, kebutuhan konsumsi dapat dipenuhi tanpa ketergantungan pada pasokan impor.

“Karena 2024 seingat saya masih 2 juta kalau enggak salah (impor beras). Masih impor dan kalau hari ini tidak impor. (Tetapi) menyerap (hasil produksi) petani, menyerap hasil para petani, itu luar biasa,” ujar Anggia.

Keberlanjutan kondisi tanpa impor beras menjadi perhatian utama. Anggia memandang capaian tersebut perlu dijaga melalui penguatan cadangan pangan, tata kelola distribusi, serta dukungan yang konsisten bagi petani agar produktivitas dapat terus ditingkatkan. Kemandirian pangan tidak hanya tercermin dari kemampuan berhenti mengimpor, melainkan juga dari kesiapan sistem dalam menjaga pasokan bagi masyarakat.

Stok Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog

Di sisi lain, Perum Bulog masih menyimpan cadangan beras pemerintah dalam jumlah besar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok beras pemerintah di gudang Bulog per 14 September 2026 mencapai 4,7 juta ton.

Jumlah tersebut turun dari posisi sebelumnya yang berada di kisaran 5,4 juta ton. Penurunan stok itu terjadi karena beras telah disalurkan dalam berbagai program pangan pemerintah sepanjang tahun berjalan. Dengan demikian, berkurangnya persediaan di gudang tidak semata-mata menunjukkan penyusutan cadangan, tetapi juga mencerminkan berlangsungnya distribusi kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran program.

“Total stoknya beras Bulog sekarang yang ada di gudang sudah turun, yang kemarin 5,4 juta ton, sekarang tinggal 4,722 juta ton. Kenapa angkanya jadi turun? Karena sudah banyak yang didistribusikan,” kata Rizal.

Cadangan beras pemerintah berperan sebagai salah satu instrumen untuk menjaga ketersediaan pangan. Persediaan di gudang Bulog digunakan dalam penyaluran program pemerintah dan menjadi bagian dari upaya memastikan beras tetap tersedia ketika dibutuhkan. Karena itu, pengelolaan stok perlu berjalan seiring dengan penyerapan produksi petani serta distribusi yang terukur.

Bagi masyarakat, keberadaan cadangan beras yang kuat memberi konteks penting atas kebijakan penghentian impor. Fokusnya bukan hanya pada asal pasokan beras, tetapi juga pada kemampuan sistem pangan nasional menyimpan, menyalurkan, dan menjaga kecukupan kebutuhan dalam negeri. Di tingkat hulu, kebijakan penyerapan panen membuka ruang lebih besar bagi hasil produksi petani untuk masuk ke pasar domestik.

Delapan Komoditas Strategis Telah Swasembada

Pencapaian pada sektor beras menjadi bagian dari perkembangan yang lebih luas di bidang pangan. Selain beras, Indonesia disebut telah mencapai swasembada untuk jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Rangkaian komoditas tersebut menunjukkan bahwa pembahasan swasembada tidak hanya berpusat pada beras. Ketersediaan bahan pangan pokok dan komoditas konsumsi sehari-hari membutuhkan kerja yang melibatkan produksi, penyerapan, penyimpanan, hingga distribusi. Setiap komoditas memiliki tantangan berbeda, sehingga capaian yang telah diraih perlu terus dipelihara melalui koordinasi lintas pihak.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa hasil tersebut lahir dari kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, petani, penyuluh, dan seluruh pemangku kepentingan pertanian. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa, 1 September.

“Ini luar biasa. Alhamdulillah dari 11 komoditas strategis ada delapan yang sudah swasembada,” kata Amran.

Dengan tidak adanya impor beras pada 2025 dan 2026 hingga saat ini, perhatian berikutnya tertuju pada kemampuan mempertahankan produksi nasional serta cadangan pangan. Penguatan petani, kelancaran penyerapan panen, dan pengelolaan stok yang baik akan tetap menjadi unsur penting agar capaian kemandirian pangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.