Prabowo Terkejut: Banyak Kekayaan Indonesia Hilang, Anggap Kelalaian Bersama
Special Plan menjadi tema utama dalam pidato Prabowo Subianto pada acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Presiden memaparkan kekecewaannya terhadap kebocoran kekayaan negara yang terus terjadi, menyebabkan banyak sumber daya alam dan aset nasional mengalir ke luar negeri. Ia menilai masalah ini sangat serius dan memengaruhi kesejahteraan rakyat yang belum sepenuhnya tercapai.
Kebocoran Kekayaan: Penyebab Utama Krisis Ekonomi
“Penyimpangan-penyimpangan ini, menurut keyakinan saya, menjadi penyebab bangsa kita berada dalam kondisi seperti sekarang, di mana banyak kekayaan negara menghilang dan diambil dari hak rakyat,” kata Prabowo. Pernyataan tersebut menggambarkan kegundahan tentang kebocoran anggaran yang mencapai USD 150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Special Plan dianggap sebagai langkah strategis untuk menangani situasi ini dengan tegas.
Dalam Special Plan, Prabowo menyoroti bahwa kekayaan nasional tidak seluruhnya dinikmati oleh masyarakat luas, melainkan hanya berlabuh pada kelompok tertentu. Ia menunjukkan data bahwa aliran dana signifikan ke luar negeri, sehingga potensi kekayaan Indonesia tidak optimal dimanfaatkan. “Memperkaya segelintir orang saja, bahkan kekayaan tersebut mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di bangsa Indonesia,” ujarnya. Kritik ini menyoroti kelemahan sistem tata kelola keuangan dan penguasaan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak transparan.
Komitmen dan Langkah-Langkah dalam Special Plan
Prabowo menegaskan bahwa terwujudnya Special Plan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. “Saya harus melaksanakan yang terbaik agar tidak melanggar sumpah saya kepada rakyat dan bangsa,” imbuhnya. Ia menyatakan bahwa penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas, termasuk terhadap pejabat yang terlibat korupsi, meski terkadang ada yang mencoba kabur. Dalam Special Plan, pemerintah diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Presiden juga menyoroti bahwa para elite di Indonesia gagal dalam melindungi kekayaan sumber daya alam. Meski mengakui bangsa ini sangat kaya, ia menegaskan bahwa tantangan serius muncul dalam mengelola kekayaan tersebut. Dalam kurun waktu 80 tahun kemerdekaan, Indonesia mengalami fluktuasi, dan ia mempertanyakan penggunaan anggaran yang belum optimal. Special Plan dianggap sebagai wadah untuk mereformasi kebijakan ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan dana nasional.
Salah satu isu yang menarik perhatian Prabowo dalam Special Plan adalah kelemahan nilai tukar rupiah. Ia menambahkan bahwa aliran kekayaan ke luar negeri dan praktik under invoicing berdampak negatif pada stabilitas ekonomi. BUMN yang tidak produktif justru menambah beban keuangan negara. Dalam Special Plan, ia berharap bisa memperbaiki sistem BUMN dan memastikan kebijakan yang lebih berkelanjutan untuk rakyat.
Prabowo mengungkapkan keberadaan sebuah tambang ilegal yang beroperasi selama 8 tahun tanpa rasa khawatir. Ia menyebut rasa nyaman dan aman berada di tengah warga NU menjadi bagian dari dukungan yang diterimanya. Bahkan, neneknya pernah menjadi anggota Nahdlatul Ulama, sementara banyak kader NU menjadi menteri di kabinetnya. Dalam Special Plan, ia berharap kolaborasi dengan para ulama bisa memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Dalam Special Plan, Prabowo menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam semua sektor. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kekayaan nasional. “Kita semua saling terlibat dalam proses ini, baik pejabat maupun warga rakyat,” tegasnya. Kebijakan ini diharapkan bisa mencegah kebocoran dana dan memperkuat posisi Indonesia dalam menciptakan ekonomi yang adil dan sejahtera.
Prabowo menegaskan bahwa Special Plan bukan sekadar janji, melainkan komitmen nyata untuk mereformasi sistem. Ia berharap dengan adanya rencana ini, kekayaan yang hilang bisa dikembalikan ke masyarakat. “Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggap ini sebagai kelalaian bersama,” ujarnya. Pidato ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat tentang tata kelola kekayaan nasional dan keberhasilan pemerintahan dalam menangani isu tersebut.
