Special Plan: 6 Mahasiswa dan Driver Ojek Online Ditangkap, Diduga Akan Bikin Rusuh di DPRD Jabar
Special Plan – Dalam rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di Gedung DPRD Jabar, polisi melakukan penangkapan terhadap enam individu, termasuk mahasiswa dan driver ojek online, sebagai bagian dari Special Plan untuk mengendalikan potensi kerusuhan. Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 11, 15, dan 17 Juni dianggap berpotensi memicu kekacauan, sehingga petugas mengambil langkah tegas untuk mengamankan para pelaku yang diduga memiliki rencana khusus. Dari 29 peserta yang ditahan, enam orang akan diproses lebih lanjut dalam penyidikan, sementara sisanya dinyatakan tidak terlibat langsung.
Deteksi Pelaku Rusuh dalam Rangka Special Plan
“Dari 29 orang yang ditahan, enam di antaranya akan kita lanjutkan ke penyidikan,” jelas Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, saat ditemui di kantor DPRD Jabar pada 18 Juni. Ia menegaskan bahwa Special Plan ini diluncurkan untuk memastikan aksi demonstrasi tetap berjalan aman dan terkendali. Meski sebagian besar peserta aksi mematuhi protokol, beberapa orang dianggap sengaja menyiapkan bahan yang bisa memicu bentrokan, seperti bom molotov dan petasan.”
Dari keenam tersangka, terdapat perbedaan latar belakang. AT (27), seorang pengangguran, ditemukan membawa enam botol kosong yang diperkirakan akan diisi bahan bakar untuk membuat bom molotov. Sementara SPA (19), fotografer, juga ditemukan memiliki beberapa botol berisi bahan bakar. AL (21), sebagai pengemudi ojek online, membawa botol oli yang terisi styrofoam. Tiga mahasiswa, MBA (21), GP (21), dan RR (21), diketahui membawa botol Pertalite dan tabung gas yang dililit petasan, yang kemungkinan besar akan dilemparkan ke aparat kepolisian.
Persiapan dan Strategi dalam Rangka Special Plan
Penyidik menyebut bahwa para pelaku telah melakukan persiapan intensif sebelum aksi. Dalam Special Plan ini, polisi mengintegrasikan tindakan pencegahan dan penegakan hukum untuk meminimalisir risiko kericuhan. Selain menyekat akses ke lokasi demo, petugas juga memberikan edukasi kepada peserta aksi agar memahami cara menghindari konflik. Hendra mengungkapkan, salah satu temuan penting adalah adanya tabung gas yang diledakkan serta petasan besar, yang menjadi bukti rencana terorganisir untuk merusak ketertiban.
Aksi kericuhan di Bali dan Karawang juga menjadi referensi dalam strategi Special Plan yang diterapkan di Jabar. Di Bali, bentrokan antara massa dan aparat kepolisian terjadi karena adanya provokasi dari sejumlah pelaku. Sementara di Karawang, aksi anarkis di depan Mapolres menyebabkan penahanan terhadap pelajar yang terlibat. Dengan mengamati situasi serupa di berbagai daerah, polisi mengambil langkah preventif untuk mengantisipasi kemungkinan rusuh di DPRD Jabar.
Sebelumnya, aksi demonstrasi di Jabar diikuti oleh mahasiswa, elemen masyarakat, dan sejumlah kelompok. Meski secara umum berjalan tertib, polisi tetap mengawasi keberadaan para peserta yang dianggap memiliki potensi memicu kekacauan. Special Plan ini tidak hanya fokus pada penahanan, tetapi juga edukasi untuk mencegah aksi yang tidak terkendali. Hendra menekankan bahwa langkah-langkah ini diambil setelah analisis risiko yang matang, guna memastikan keamanan selama aksi.
Sejumlah pelajar yang terlibat dalam aksi anarkis dianggap membawa bahan bakar dan tabung gas untuk merusak fasilitas publik. Dalam Special Plan yang berlaku, polisi tidak hanya mengawasi penampilan fisik para peserta, tetapi juga mengecek peralatan yang dibawa. “Kita mengamankan satu korek api dari para tersangka, yang merupakan elemen penting dalam pemicu ledakan,” tambah Hendra. Pemerintah daerah juga mendukung tindakan polisi untuk meminimalisir dampak negatif aksi demonstrasi.
Dalam beberapa hari terakhir, aksi unjuk rasa di Jabar berulang kali terjadi, dengan peserta yang tidak sepenuhnya tertib. Aksi di Jambi, misalnya, dipicu oleh kejadian di Jakarta, sehingga perlu diawasi secara ketat. Dengan Special Plan, polisi berharap bisa mencegah keterlibatan lebih banyak orang dalam aksi yang berpotensi memicu perang kota. Hendra juga menyebut bahwa setiap penahanan dilakukan setelah memastikan adanya bukti kuat, sehingga tidak terkesan terburu-buru.
