Pesan Prabowo: Hukum Harus Jadi Pelindung Rakyat dengan Kebijakan Baru
New Policy menjadi tema utama dalam pidato Prabowo Subianto selama perayaan HUT ke-80 Polri di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Dalam acara tersebut, mantan ketua umum Partai Gerindra ini menekankan pentingnya menerapkan New Policy yang menjadikan hukum sebagai alat keadilan, bukan sekadar alat balas dendam politik. Prabowo menyatakan bahwa sistem hukum harus dirancang agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh masyarakat. “Kebijakan baru ini harus menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk pemimpin, bisa ditegakkan hukum secara objektif,” ujarnya, menyoroti New Policy sebagai bagian dari transformasi penegakan hukum di Indonesia.
Memperkuat Prinsip Keadilan di Tengah Kepolitikan
Prabowo mengkritik praktik hukum yang sering kali dipolitisasi, baik dalam kasus korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya. Menurutnya, dalam New Policy, sistem hukum harus dirancang agar tidak memihak pihak yang berkuasa, sekaligus melindungi masyarakat yang rentan. “Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi,” kata Prabowo, menambahkan bahwa New Policy bertujuan menjaga keadilan yang berlaku secara universal. Ia menyoroti kasus-kasus dimana pelaku korupsi tidak dikenai sanksi hukum, sementara warga biasa dihukum lebih berat, sebagai contoh nyata kelemahan sistem hukum saat ini.
“Dengan New Policy, kita ingin menyelaraskan kekuasaan politik dan penegakan hukum agar tidak menjadi alat untuk menguntungkan kelompok tertentu,” tambah Prabowo.
Kebijakan Baru untuk Melindungi Warga Negara
Prabowo menekankan bahwa New Policy perlu diimplementasikan secara konsisten, terutama dalam menghadapi isu-isu keadilan yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Ia mencontohkan bahwa kebijakan baru ini bisa berdampak signifikan pada kehidupan para petani yang sering menjadi korban diskriminasi atau penindasan. “Kebijakan baru harus menguntungkan rakyat, termasuk melindungi petani dari praktik penindasan yang merugikan mereka,” ujarnya. Selain itu, New Policy juga diharapkan mampu mencegah terjadinya kriminalisasi berlebihan terhadap individu yang tidak bersalah, serta menjamin bahwa proses hukum tetap transparan dan akuntabel.
“Kebijakan baru ini adalah kunci untuk menegakkan hukum yang adil, baik di dalam maupun di luar negeri,” terang Prabowo.
Implementasi Kebijakan Baru dalam Kebijakan Pemerintah
Menurut Prabowo, New Policy tidak hanya sekadar slogan, tetapi harus dijalankan melalui perubahan nyata dalam kebijakan pemerintah. Ia menyoroti pentingnya melakukan reformasi dalam struktur kelembagaan hukum agar tidak ada kekuasaan politik yang mengendalikan proses peradilan. “Kita perlu memastikan bahwa New Policy diaplikasikan dalam setiap tahap kebijakan, dari penyusunan hukum hingga penegakannya,” tegasnya. Prabowo juga mengkritik lambatnya respons pemerintah terhadap kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan dalam sistem hukum, seperti kasus penyelundupan di sektor pertanian atau kejahatan terorganisir.
“Tanpa New Policy, hukum hanya akan menjadi alat politik untuk menindas siapa yang tidak sejalan dengan kepentingan tertentu,” lanjut Prabowo.
Peran Kementerian Luar Negeri dalam New Policy
Prabowo menyebutkan bahwa New Policy juga mencakup aspek internasional, termasuk dalam menangani kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, menurutnya, harus lebih aktif dalam memastikan keadilan bagi warga negara Indonesia yang mengalami perlakuan tidak adil. Ia mengapresiasi langkah Kemlu yang cepat dalam menangani isu PMI di Libya, tetapi menekankan bahwa ini adalah bagian dari New Policy yang lebih luas. “Kebijakan baru ini harus menjadi standar dalam menangani masalah hukum di tingkat global,” ujarnya, menambahkan bahwa New Policy juga melibatkan koordinasi dengan lembaga internasional untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga negara Indonesia.
Pengembangan New Policy untuk Kesejahteraan Rakyat
Prabowo menekankan bahwa New Policy perlu dikembangkan secara terus-menerus agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Ia mencontohkan bahwa kebijakan baru ini bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, melalui penguatan ketahanan pangan dan perlindungan hukum terhadap kebijakan agraria. Selain itu, New Policy juga diharapkan menjadi acuan untuk memperbaiki sistem hukum di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. “Kita harus melihat New Policy sebagai jalan untuk membangun keadilan yang berkelanjutan, bukan sekadar kebijakan jangka pendek,” pungkas Prabowo, yang menegaskan bahwa kebijakan baru ini merupakan bagian dari visi pembangunan nasional.
“Kebijakan baru yang saya usulkan ini adalah upaya untuk menyelaraskan kekuasaan politik dan hukum, agar tidak menjadi alat untuk menguntungkan pihak tertentu,” tutur Prabowo.
Langkah Konkret untuk Membangun New Policy
Prabowo menyebutkan bahwa New Policy harus diiringi dengan langkah konkret, seperti penguatan lembaga penegak hukum, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Ia menyoroti bahwa kebijakan baru ini perlu dipadukan dengan kemampuan institusi seperti Polri dan Kemlu untuk menjalankan tugasnya secara profesional. “Dengan New Policy, kita bisa menciptakan sistem hukum yang mampu membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” ujarnya, menambahkan bahwa kebijakan ini juga bertujuan mencegah munculnya konflik berkepanjangan akibat ketidakadilan dalam penerapan hukum.
“Kita harus bersama-sama mengawasi penerapan New Policy, agar tidak ada kelemahan yang bisa dijadikan alat politik,” pesan Prabowo.
