New Policy – Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan yang berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Minggu (21/6/2026). Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyerukan penguatan komitmen pemberantasan korupsi pangan serta pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam momentum peringatan 56 tahun wafatnya Proklamator RI Ir. Sukarno.
Seruan tersebut disampaikan dalam peringatan yang berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Minggu (21/6/2026), tempat yang memiliki nilai historis karena menjadi lokasi Bung Karno menyampaikan pledoi legendaris Indonesia Menggugat pada 1930. Dalam pernyataannya, Rieke menekankan bahwa pesan perjuangan Bung Karno tidak berhenti pada perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga relevan untuk menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan dan penyimpangan di masa kini, termasuk praktik korupsi yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat harus dijalankan sesuai amanat konstitusi dan dijaga dari potensi penyalahgunaan anggaran.
"MBG adalah amanat konstitusional untuk memenuhi hak dasar rakyat, dan ketika anggarannya dibelokkan, itu bukan sekadar tindak pidana, melainkan pengkhianatan terhadap konstitusi dan perjuangan kemerdekaan," kata dia. Rieke menilai penindakan terhadap pelaku korupsi saja tidak cukup apabila tidak disertai pembenahan sistem yang dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan. Karena itu, ia mendorong evaluasi terhadap regulasi yang dianggap perlu diperbaiki demi memperkuat pengawasan dan efektivitas program.
"Karena itu, membongkar pelaku saja tidak cukup. Sistem yang menjadi sarang mafia pangan juga harus dibongkar. Sikap kami tegas: cabut Perpres 83 Tahun 2024 dan Perpres 115 Tahun 2025 yang terbukti membuka celah kebocoran anggaran dan pengkhianatan terhadap hak gizi rakyat," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Rieke juga menyampaikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis melalui penyusunan regulasi baru yang lebih terintegrasi.
Ia menilai Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional perlu segera diterbitkan agar pelaksanaan program berjalan menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan berbasis potensi lokal, distribusi, hingga pengawasan yang melibatkan publik. Menurutnya, keberlanjutan MBG tetap penting sebagai program prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Program prioritas nasional ini harus terus berjalan, tetapi dengan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi,” tegasnya.
Rieke juga mengingatkan kembali relevansi pidato pembelaan Bung Karno dalam Indonesia Menggugat sebagai pijakan moral untuk menjaga hukum dan keadilan. Sebagaimana dikutip dalam pernyataan tersebut, Bung Karno pernah menyampaikan: “Kami bukan hendak melawan hukum, tetapi kami hendak menegakkan hukum yang sebenar-benarnya.” Melalui momentum peringatan wafat Bung Karno, ia turut mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis serta berbagai dugaan korupsi yang menyangkut pelayanan publik. “Di hari wafat Sang Proklamator, mari bulatkan tekad: perang melawan korupsi pangan adalah perang mempertahankan kedaulatan rakyat.
Lanjutkan programnya, hapus celahnya, usut tuntas korupsi MBG, bongkar korupsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bongkar korupsi imigrasi, tangkap dan adili seberat-beratnya,” kata dia. Di akhir pernyataannya, Rieke menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto diberikan kesehatan dan konsistensi dalam menjalankan agenda pemerintahan yang berpijak pada amanat konstitusi. “Pak Prabowo, terus sehat dan semangat.
Kembalikan Indonesia ke jalan konstitusi, ke semangat dalam pledoi Indonesia Menggugat,” katanya. Sebuah kiriman dibagikan oleh Rieke Diah Pitaloka (@riekediahp) Festival ini digelar sebagai momentum penting untuk merefleksikan kembali perjuangan serta pemikiran-pemikiran besar dari sang proklamator. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka Festival Bung Karno 2026, sebuah inisiatif penting untuk mengajak generasi muda merawat ingatan sejarah dan menghidupkan nilai-nilai kebudayaan bangsa. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, pemutaran kembali lagu ini bukan sekadar seremonial.
Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Bung Karno dan membuka seminar internasional peringatan 70 Tahun KAA di Blitar, menegaskan kembali relevansi semangat Asia-Afrika. Persatuan Alumni GMNI menegaskan bahwa Ajaran Bung Karno tetap relevan, menjadi inspirasi bangsa menghadapi berbagai tantangan zaman modern. Simak selengkapnya!
Pada puncak peringatan Bulan Bung Karno Juni 2025 ini, DPP PDI Perjuangan akan memusatkan acaranya pada tanggal 20 – 21 Juni 2025 di Makam Bung Karno. Budi Gunawan menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh penegak hukum tidak ragu-ragu dalam memberantas korupsi Acara tersebut diselenggarakan pimpinan MPR RI di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, hari ini. Acara bedah buku itu juga dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun menyaksikan pertunjukan wayang secara daring.
Memperingati Bulan Bung Karno tahun 2024, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar wayangan bersama Dalang Ki Warseno Slank dan Ki Amar Pradopo dengan Lakon Pandu Sw Dia menyakini belum ada yang bisa menandingi pemikiran Bung Karno dalam pleidoi Indonesia Menggungat tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperluas program Makan Bergizi Gratis Asmat di wilayah 3T, berpotensi menggandeng gereja setempat untuk jangkauan lebih luas. Perwakilan peternak mengeluhkan soal SPPG yang membeli telur ayam di bawah HAP.
Dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan di berbagai daerah. Di Jakarta, massa petani dan pedagang yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi di kawasan Patung Kuda pada Jumat (19/6). Massa aksi Simpatisan MBG Malang Raya berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026, menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah.
Gapembi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap kebijakan baru selaras dengan aturan yang berlaku agar tak menimbulkan multitafsir. KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.
Dengan membawa spanduk merupakan dukungan moral untuk Sudewo dan Sumarjiono Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.
