Hasil Rapat Meeting Results: Wamendagri Ribka Dorong Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus Papua
Meeting Results – Dalam Meeting Results yang berlangsung di Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta, Rabu (1/7), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengemukakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Meeting Results ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan pengelolaan dana yang lebih optimal. Ribka menekankan bahwa transformasi manajemen dana Otsus tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen bersama dalam memastikan realisasi kebijakan tersebut.
Strategi 5T sebagai Pondasi Reformasi
Meeting Results membahas penerapan strategi 5T—tepat sasaran, tepat administrasi, tepat manfaat, tepat jumlah, dan tepat waktu—sebagai cara mengoptimalkan alokasi dana Otsus. Ribka menyatakan bahwa strategi ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah mengakses manfaat kebijakan secara maksimal, terutama dalam mengatasi proses administrasi yang rumit serta siLPA yang masih tinggi. “Meeting Results ini menegaskan bahwa reformasi tata kelola harus menjadi prioritas untuk mencegah pemborosan dana,” tutur Ribka, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua.
“Dengan pendekatan 5T, kita bisa memastikan dana Otsus digunakan secara transparan dan akuntabel,” kata Ribka, menyoroti pentingnya harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal di Papua.
Dalam Meeting Results, Ribka menekankan bahwa penerapan strategi 5T tidak hanya sekadar menyederhanakan prosedur, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pihaknya berharap kepala daerah dapat lebih cepat merespons dinamika pengelolaan dana Otsus, karena proses pelaksanaan sering kali dihambat oleh keterlambatan komunikasi. “Meeting Results ini menjadi alat untuk menyinkronkan data dan kebijakan agar tidak ada lagi kehilangan potensi daerah,” imbuhnya.
Pencapaian Awal dan Harapan Masa Depan
Kemendagri mencatatkan hasil positif setelah menerapkan beberapa reformasi dalam Meeting Results. Tahun ini, realisasi dana Otsus mencapai 100 persen, yang merupakan langkah penting untuk mengurangi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di beberapa wilayah. Ribka menyebut pencapaian ini sebagai bukti bahwa strategi yang diusulkan dalam Meeting Results mulai menunjukkan dampak. “Dengan SIPD yang terpadu, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran lebih terarah,” katanya.
Meeting Results juga menyoroti perlunya percepatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAP) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua. Ribka menegaskan bahwa dana Otsus harus dikelola secara lebih sistematis, dengan memperhatikan kebutuhan daerah sekaligus menyelaraskan dengan kebijakan nasional. Ia berharap dengan tata kelola yang lebih baik, dana tersebut bisa memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dalam Meeting Results, Ribka menyebutkan bahwa keterlibatan pihak daerah sangat penting. “Kepala daerah perlu berperan aktif dalam mengawal penggunaan dana Otsus, karena keberhasilan reformasi bergantung pada keseriusan mereka,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan efisiensi anggaran nasional. Ribka mengatakan bahwa penguatan koordinasi akan menjadi kunci untuk menjaga konsistensi dalam implementasi dana Otsus.
Kehadiran dan Tantangan yang Harus Diatasi
Rapat Meeting Results dihadiri oleh Ketua KEPP Otsus Papua, Velix
