Meeting Results: Kemendagri Tolak Usulan Rehabilitasi Rumah Tak Tepat Sasaran
Meeting Results – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan bahwa banyak usulan rehabilitasi rumah yang diajukan daerah tidak tepat sasaran. Dari total 1,7 juta rumah yang diklaim memenuhi syarat, hanya sekitar 90 ribu yang lolos verifikasi setelah diperiksa secara menyeluruh. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus memastikan setiap usulan bantuan sesuai dengan kondisi rumah yang benar-benar tidak layak huni.
Tomsi Tohir menjelaskan hal ini selama memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta. Ia menyatakan bahwa kelayakan usulan dari daerah masih rendah karena banyak rumah yang diusulkan kondisinya masih layak huni. “Tidak semua usulan itu layak, banyak yang belum benar-benar membutuhkan bantuan. Ini yang menyebabkan beberapa unit tidak lolos,” ujarnya.
“Kami tidak bisa membiarkan usulan yang tidak sesuai dengan target. Rumah yang diterima harus benar-benar mengalami kerusakan parah atau kondisi ekstrem. Jika tidak, maka ruang bantuan akan terbuang sia-sia,” tambah Tomsi Tohir dalam Meeting Results.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, Kemendagri menetapkan target sebanyak 400.000 rumah tidak layak huni untuk tahun ini dan 2 juta rumah pada tahun depan. Menurut Tomsi, keberhasilan program ini bergantung pada kualitas pendataan yang akurat. “Data yang masuk harus benar-benar memenuhi kriteria. Jika tidak, maka Meeting Results akan tetap menemui hambatan,” jelasnya.
Kemendagri juga mengingatkan bahwa daerah harus memperbaiki proses pengajuan bantuan. Dalam Meeting Results, Tomsi menyebutkan bahwa beberapa usulan rumah subsidi dari Pemda tidak memenuhi syarat karena kondisi rumah yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. “Kami memahami bahwa rumah miskin mungkin terletak di tempat yang sulit, seperti lereng gunung atau pantai. Tapi itu bukan alasan untuk tidak tepat sasaran,” tutur Tomsi.
Persoalan Kelayakan dan Proses Verifikasi
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 29,9 juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Namun, dalam Meeting Results, Tomsi menyatakan bahwa sebagian besar usulan dari daerah justru mengandalkan rumah yang kondisinya bisa diperbaiki. “Seringkali, data yang masuk hanya menggambarkan masalah umum, bukan kebutuhan spesifik masyarakat. Ini menghambat efisiensi bantuan,” tambahnya.
Untuk mempercepat proses verifikasi, Kemendagri meminta Pemda melengkapi data dengan dokumen yang lengkap, termasuk foto rumah dari berbagai sudut. Tomsi menekankan bahwa dokumen ini sangat penting agar keputusan Meeting Results lebih objektif. “Dengan foto, kita bisa melihat secara visual keadaan rumah, bukan hanya berdasarkan laporan tertulis,” jelasnya.
Dalam beberapa kasus, Pemda terkadang mengabaikan kriteria minimal seperti jumlah keluarga yang tinggal di dalam rumah, kondisi struktur bangunan, atau kebutuhan masyarakat. “Banyak usulan rumah subsidi yang tidak sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Mereka membangun rumah yang layak, tapi tidak tepat sasaran,” kata Tomsi dalam rapat tersebut.
Evaluasi Daerah dan Target Pemenuhan
Meeting Results menyoroti pentingnya evaluasi terhadap usulan daerah, terutama dari sisi kelayakan dan keberlanjutan. Tomsi Tohir menilai bahwa beberapa daerah tidak memperhatikan kriteria yang ditetapkan. “Kami perlu memastikan bahwa anggaran bantuan digunakan secara optimal, bukan hanya untuk mencapai jumlah tertentu,” tutur dia.
Selain itu, Tomsi juga meminta Pemda mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga pemerintah lain. “Setiap usulan rehabilitasi rumah harus dikonsultasikan dengan pihak terkait agar tidak ada kesalahan penilaian,” jelasnya. Pemda yang mampu memenuhi kriteria akan mendapatkan prioritas dalam penerimaan bantuan. “Ini adalah strategi untuk menghindari kesalahan dalam penerapan Meeting Results,” terang Tomsi.
Sebagai contoh, di Kabupaten Ngawi, puluhan ribu rumah tidak layak huni dianggap sebagai tantangan besar. Pemda setempat berupaya memperbaiki pendataan dengan menggandeng pihak swasta dan organisasi masyarakat. “Dengan kerja sama yang lebih baik, kita bisa meningkatkan kualitas Meeting Results dan memastikan bantuan sampai tepat sasaran,” katanya. Hal serupa juga dilakukan di Kota Bengkulu, di mana 300 unit bantuan dari program BSPS diterima, namun hanya 174 unit yang lolos verifikasi.
Dalam Meeting Results, Tomsi Tohir menyebutkan bahwa evaluasi daerah juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan. “Kami perlu memantau setiap tahap, dari pengajuan hingga pemberian bantuan. Jika ada kesalahan, kita segera memperbaikinya,” katanya. Dengan pendekatan ini, Kemendagri berharap program rehabilitasi bisa mencapai target secara tepat waktu dan efektif.
