Hasil Meeting Results: Gapasdap NTB Desak Pemerintah Sesuaikan Tarif Penyeberangan
Meeting Results – Hasil Meeting Results yang diadakan oleh Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) cabang Nusa Tenggara Barat menyoroti perlunya penyesuaian tarif penyeberangan di wilayah tersebut. Pertemuan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kenaikan biaya operasional yang terus meningkat, yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha perusahaan angkutan laut. Pihak-pihak yang terlibat, termasuk operator, pengusaha, dan otoritas terkait, sepakat bahwa penyesuaian tarif harus segera dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.
Pengaruh Kenaikan Biaya Operasional terhadap Operator Perahu
Menurut Firman Dandy, ketua dewan pimpinan cabang (DPC) Gapasdap Lembar, tarif yang berlaku saat ini belum mampu menutupi biaya operasional yang terus mengalami peningkatan. Kenaikan harga oli kapal hingga 60 persen, beserta kenaikan suku cadang sebesar 30 hingga 40 persen, membebani operator. Selain itu, biaya dok kapal serta pembaruan klasifikasi kapal juga mengalami kenaikan sekitar 20 persen. “Tarif angkutan penyeberangan saat ini masih jauh dari kemampuan untuk menutupi biaya operasional,” ujar Firman Dandy dalam Meeting Results yang diadakan pada Sabtu (20/6).
Kondisi ini semakin memperparah beban operator, terutama di tengah penurunan frekuensi perjalanan ferry. Meski jumlah izin operasi kapal justru meningkat, kebutuhan akan penggunaan kapal secara optimal justru berkurang. Hal ini menyebabkan tekanan keuangan yang signifikan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Kesulitan mempertahankan standar keselamatan dan kenyamanan laut menjadi tantangan utama, karena kegagalan dalam memenuhi persyaratan dapat berujung pada pencabutan izin operasi.
“Dalam Meeting Results, kami sepakat bahwa penyesuaian tarif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing sektor angkutan penyeberangan,” terang Firman Dandy. Perusahaan berharap pemerintah dapat memberikan insentif atau regulasi yang memudahkan perusahaan untuk menyesuaikan tarif sesuai kondisi pasar.
Kebutuhan untuk menyesuaikan tarif juga didukung oleh hasil evaluasi yang dilakukan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Perhubungan dan lembaga perlindungan konsumen. Evaluasi tahun 2019 menyebutkan bahwa tarif penyeberangan masih berada di bawah harga pokok produksi sebesar 31,8 persen. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil. Dalam Meeting Results, Gapasdap meminta pemerintah segera mempertimbangkan usulan mereka untuk menyesuaikan tarif, dengan memperhitungkan kenaikan biaya yang telah terjadi.
Langkah Pemerintah dan Tantangan di Depan
Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah diharapkan mengevaluasi kembali kebijakan tarif yang diterapkan. Gapasdap menilai bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan industri angkutan penyeberangan. Meski Kementerian Perhubungan menyatakan akan menyesuaikan tarif setelah harga avtur kembali stabil, mereka menegaskan bahwa faktor eksternal seperti kenaikan nilai tukar mata uang asing tidak boleh menjadi alasan utama untuk menunda keputusan.
Tantangan lain yang dihadapi operator adalah kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Penyesuaian tarif penyeberangan dianggap sebagai solusi untuk menutupi kebutuhan operasional, sehingga mampu mengurangi risiko penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, rencana penyesuaian juga diharapkan dapat memperkuat keseimbangan antara pengusaha dan masyarakat yang mengandalkan transportasi laut sebagai sarana pengangkutan utama.
Gapasdap NTB menekankan pentingnya kebijakan yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan tarif, sekaligus memperhatikan kesejahteraan operator. Dalam Meeting Results, mereka menyatakan bahwa pihak pemerintah harus segera memproses usulan penyesuaian, karena kegagalan dalam mengambil keputusan akan berdampak pada kelangsungan operasional dan keselamatan transportasi laut. Perusahaan juga mengingatkan bahwa penyesuaian ini tidak hanya penting bagi bisnis angkutan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan transportasi.
