Pesan Tri Tito Usai Melantik Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Barat
Ketua Umum TP PKK Dilantik, Fokus pada Pemberdayaan Keluarga
Main Agenda – Tri Tito Karnavian, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), melantik Samantha Dewi Erwan Setiawan sebagai Ketua TP PKK serta Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Barat di Gedung Widya Chandra, Jakarta, Senin (29/6). Dalam pidatonya, Tri menekankan bahwa posisi ini menjadi bagian dari Main Agenda nasional untuk memperkuat peran keluarga sebagai penggerak utama pembangunan. “Main Agenda ini menuntut kolaborasi yang lebih solid antara TP PKK dan Tim Pembina Posyandu, karena keduanya memiliki kontribusi besar dalam memastikan layanan dasar masyarakat berkualitas,” jelasnya.
“Amanah yang diemban sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Barat adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk menggerakkan pemberdayaan keluarga dan meningkatkan layanan dasar masyarakat,” ujar Tri.
Dalam acara pelantikan tersebut, Tri juga mengingatkan bahwa TP PKK dan Posyandu harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan. Dengan 46.024 Posyandu yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, serta dukungan 248.504 kader, Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam mengembangkan layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. “Kita perlu memastikan bahwa setiap keluarga merasakan manfaat dari Main Agenda ini, baik melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” tambahnya.
Transformasi Posyandu Menjaring Berbagai Bidang
Perubahan posyandu kini tidak hanya fokus pada bidang kesehatan, tetapi mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman umum, serta perlindungan sosial. Transformasi ini dirasa sangat relevan dalam konteks Main Agenda nasional, yang menekankan keberlanjutan pengembangan masyarakat melalui partisipasi aktif keluarga. “Dengan peningkatan cakupan layanan ini, kita bisa memastikan bahwa kebutuhan masyarakat lebih terakomodasi,” lanjut Tri.
“Sinergi antara TP PKK dan Tim Pembina Posyandu menjadi bagian penting dalam memperkuat keluarga sebagai penggerak utama pembangunan,” tegas Tri.
Menurut Tri, pelantikan ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi antara kelembagaan dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa TP PKK Jawa Barat harus berperan aktif dalam memastikan bahwa semua SPM tercapai secara merata, terutama di daerah dengan akses yang masih terbatas. “Main Agenda ini juga melibatkan komitmen untuk membangun kelembagaan yang kuat, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara maksimal dalam pengembangan kualitas hidup mereka sendiri,” tambahnya.
Tri menyoroti pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam membangun Posyandu. “Kader kini bukan hanya penyelenggara layanan, tetapi juga pelaku perubahan yang mampu menginspirasi anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya. Dengan keberadaan 46.024 Posyandu, ia berharap masyarakat bisa lebih terhubung dengan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi aktif keluarga.
Langkah Strategis Melalui Peraturan dan Kolaborasi Daerah
Pelantikan Samantha Dewi Erwan Setiawan dianggap sebagai bagian dari Main Agenda pemerintah untuk mendorong keterlibatan keluarga dalam berbagai bidang pembangunan. Tri menyebut pelantikan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden 99/2017 tentang Gerakan PKK, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri 36/2020 dan 13/2024. “Dengan peraturan ini, kita memiliki kerangka kerja yang jelas untuk menyebarluaskan kebijakan melalui kelembagaan yang lebih efektif,” jelasnya.
Tri mengapresiasi kinerja Pemerintah Aceh dan Aceh Utara, yang dinilai berhasil menerapkan Posyandu berbasis enam SPM. Ia menilai inisiatif tersebut menjadi contoh bagus untuk Main Agenda nasional. “Kita perlu meniru model-model yang telah terbukti sukses, tetapi juga terus berinovasi sesuai kebutuhan lokal,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, pelantikan juga berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Senin (14/7).
Kehadiran TP PKK di tingkat daerah diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Tri berharap ketua TP PKK Jawa Barat dapat memimpin program sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. “Main Agenda ini tidak hanya tentang pelaksanaan program, tetapi juga transformasi mindset masyarakat untuk lebih peduli pada kesejahteraan keluarga,” pungkasnya. Ia menekankan bahwa kolaborasi antarlembaga dan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi program tersebut.
