Main Agenda: BEM UI Demo di Mabes Polri, Bawa Keranda Mayat
Main Agenda – Sebagai bagian dari Main Agenda dalam rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-80, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi simbolik di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/7/2026). Demonstran menunjukkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan reformasi kepolisian yang dianggap tidak memberikan perubahan signifikan. Main Agenda ini juga menyoroti isu-isu kritis yang mengemuka dalam sektor keamanan nasional. Para peserta aksi, yang terdiri dari mahasiswa, membawa keranda mayat yang dihiasi kain berwarna hitam dengan tulisan “Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun Kepolisian Republik Indonesia” serta karangan bunga sebagai bentuk penekanan terhadap pernyataan mereka.
Pendahuluan Aksi dan Latar Belakang
Aksi ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap Undang-Undang Reformasi Polri yang baru disahkan, menurut Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Haernanda. Main Agenda aksi tersebut bertujuan mengkritik kelemahan materiil dan formil dalam regulasi tersebut. Dalam wawancara dengan Liputan6.com, Hafidz mengungkapkan, “Main Agenda reformasi Polri ini justru memberikan kesan bahwa pemerintah tidak serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kita harus menunjukkan keberatan secara nyata agar perubahan bisa terjadi.”
Aksi yang dijuluki #MatinyaReformasi ini diadakan di kawasan Jalan Trunojoyo, tepat di depan Museum Polri. Para peserta menyampaikan pernyataan tuntutan mereka melalui slogan dan lagu perjuangan. Main Agenda aksi ini tidak hanya menargetkan penegakan hukum terhadap institusi kepolisian, tetapi juga meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam pengawasan kebijakan reformasi. Tuntutan mereka menyeruak dalam berbagai bentuk ekspresi, termasuk penyalinan kain mayat sebagai simbol ketidakpuasan.
Kontribusi Aksi dan Aktivitas Pendukung
Sebagai bagian dari Main Agenda yang lebih luas, aksi BEM UI juga mendapat dukungan dari organisasi mahasiswa lain, seperti ratusan peserta Aksi Solidaritas 1.000 Lilin dari Amikom Yogyakarta. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban kecelakaan mobil Brimob yang menabrak pengemudi ojol Rheza Sandy Pratama, seorang mahasiswa yang meninggal dunia. Selain itu, peserta aksi juga melakukan Shalat Ghaib untuk mendoakan Affan Kurniawan, korban kecelakaan mobil Brimob di Babel.
Aksi tersebut menjadi penanda kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dalam reformasi kepolisian. Main Agenda demonstrasi ini tidak hanya mengkritik kebijakan yang dianggap tidak memadai, tetapi juga memperkuat solidaritas antar mahasiswa. Sejumlah peserta aksi mengatakan bahwa kekecewaan mereka terhadap institusi kepolisian tidak hanya berdampak pada tuntutan langsung, tetapi juga menginspirasi tindakan-tindakan yang lebih luas di luar lingkaran kampus.
Respons Kepolisian dan Proses Aksi
Kepolisian mengizinkan aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri dan menyediakan area yang aman bagi peserta. AKBP Nugraha, Kapolsek Kebayoran Baru, menyatakan, “Main Agenda aksi ini akan dijalankan secara damai, dan kita siap memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung.” Namun, aksi sempat terhambat saat peserta berkumpul di samping Gedung ASEAN sebelum menuju Mabes Polri. Alur aksi berubah dari rencana awal yang difokuskan di area Monas dan Bundaran HI menjadi perjalanan menuju Gedung DPR sebagai bagian dari Main Agenda yang lebih menyeluruh.
Dalam penegakan hukum, pihak kepolisian menempatkan sekitar 4.000 personel untuk menjaga ketertiban. Selama aksi, mereka juga mengajak peserta berdoa bersama saat buka puasa sebagai bentuk harmonisasi antara aktivis dan institusi. Aksi berlangsung hingga pukul 17.15, saat peserta mulai membubarkan diri. Meski Main Agenda aksi tidak sepenuhnya tercapai, sebagian kecil massa tetap berkumpul sambil menyanyikan lagu perjuangan untuk menunjukkan komitmen mereka.
Aksi ini menjadi perhatian publik karena memadukan simbol-simbol yang menarik dan isu-isu yang relevan. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, seorang anggota Brimob, Abdi, mengakui menerima uang Rp20 juta sebagai bentuk insentif. Penyebab ini menjadi bagian dari Main Agenda yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap sistem kepolisian yang dianggap terlalu berpihak pada pihak tertentu. Selain itu, Main Agenda aksi ini juga diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap penerapan UU Reformasi Polri.
