Korupsi dalam Proyek Pengadaan CCTV dan Alat Sidik Jari MBG Rp300 Miliar Dituduhkan ke Sony Sonjaya
Key Strategy – Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diduga melibatkan Sony Sonjaya sebagai salah satu tersangka. Dalam pernyataannya, kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengungkapkan adanya temuan terkait proyek pengadaan CCTV dan alat sidik jari senilai lebih dari Rp300 miliar. Proyek ini diklaim tidak berjalan optimal, dengan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) – Dadan Hindayana, Lodewyck Pusung, dan Sony Sonjaya – ditetapkan sebagai tersangka. Temuan ini menjadi bagian dari upaya Key Strategy untuk mengungkap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran MBG.
Pengadaan Alat Tidak Sesuai Target
Menurut informasi yang disampaikan Krisna, sebelum Sony Sonjaya menjabat, BGN telah menjalin kerja sama dengan vendor untuk memasang lima kamera CCTV serta perangkat sidik jari di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kontrak berjangka waktu hingga 19 Februari 2026, dengan target pemasangan di 5.000 titik SPPG. Namun, saat diperiksa, Sony dituduh tidak mampu memberikan bukti konkret mengenai lokasi pemasangan alat tersebut. Krisna menyatakan, vendor gagal menjelaskan detailnya, bahkan tidak mengetahui posisi di lapangan.
“Pak Sony menyebut tidak bisa memperlihatkan titik pemasangan. Jadi, dugaan ini memperlihatkan adanya penggelapan dana,” tegas Krisna.
Keluhan ini disampaikan dalam rangka Key Strategy untuk memperkuat investigasi korupsi. Menurut Krisna, temuan ini mendorong tim hukum Sony mengajukan permohonan JC (Judicial Complaint) sebagai langkah awal untuk menuntut pihak-pihak yang terlibat. Permohonan JC ini ditujukan ke Jaksa Agung, sebagai bagian dari upaya Key Strategy mengungkap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam proyek MBG.
Pemecahan Kode Penyimpangan
Permohonan JC telah diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh tim hukum Sony Sonjaya. Dalam proses tersebut, beberapa anggota tim dituduh tidak konsisten dalam menyampaikan informasi. Elza Syarief, salah satu anggota tim, mengundurkan diri karena merasa dibohongi dan menyoroti ketidakpuasan terhadap kelayakan Sony sebagai JC. Ia menegaskan bahwa proyek MBG tidak hanya menyangkut pengadaan alat, tetapi juga penggunaan dana yang dikaitkan dengan Surat Edaran Johnny G Plate sebagai menteri.
Hasil penggeledahan dari kejaksaan menyita berbagai dokumen, serta perangkat elektronik seperti handphone dan laptop milik tersangka. Dalam Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) 2025, Sony Sonjaya melaporkan total harta mencapai Rp12,987 miliar. Key Strategy dalam investigasi ini mencakup analisis latar belakang kekayaan Sony, serta hubungannya dengan keberhasilan proyek MBG. Pihak penyidik terus berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri untuk memverifikasi dugaan korupsi tersebut.
Kerugian Negara Diprediksi Besar
Keluhan terkait kerugian negara semakin membesar setelah ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi proyek. Krisna Murti menegaskan, temuan ini mengarah pada dugaan bahwa dana yang dialokasikan untuk pengadaan CCTV dan alat sidik jari mungkin tidak terpakai secara optimal. “Pak Sony menyebut ini sebagai total loss. Artinya, ada dugaan alat tidak terpasang sesuai target,” jelasnya. Key Strategy dalam proses ini juga menyoroti efek domino dari korupsi, yakni pengurangan kualitas layanan MBG yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin.
Tim hukum Sony Sonjaya terus menggali fakta-fakta terkait pengadaan alat. Sebelumnya, terdapat 26 nama yang dianggap terlibat dalam pemberian titik SPPG. Krisna menyatakan, beberapa dari nama tersebut terbukti tidak jelas identitasnya, termasuk vendor yang ditunjuk. Key Strategy dalam kasus ini mencakup pemeriksaan saksi, dokumen, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengadaan alat. Proses investigasi masih berlangsung, dengan kejaksaan menargetkan penyelesaian dalam waktu dekat.
Transparansi Jadi Fokus Utama
Kejaksaan Agung memberikan penekanan pada transparansi dalam mengungkap dugaan korupsi. Key Strategy dalam penyidikan ini mencakup verifikasi keberadaan alat dan dokumen pendukungnya. Dalam pemeriksaan Sony pada 18 Juni, kejaksaan mengecek validitas permohonan JC yang diajukan. Krisna menyebutkan, meski Sony lupa nama vendor, informasi yang disampaikan tetap bermanfaat untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam proyek MBG. Key Strategy ini menunjukkan upaya penyidik untuk memastikan setiap aspek proyek diperiksa secara mendalam.
Perkembangan kasus ini menarik perhatian publik, terutama karena nilai proyek mencapai lebih dari Rp300 miliar. Dengan Key Strategy yang terus dijalankan, penyidik berharap dapat memberikan jawaban terhadap kecurigaan masyarakat akan penggunaan dana yang tidak transparan. Kegiatan pengadaan CCTV dan alat sidik jari, yang awalnya diharapkan meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan, justru menjadi titik kontroversi dalam program MBG. Proses investigasi kejaksaan dianggap penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan proyek besar.
Hasil Temuan dan Tantangan Selanjutnya
Pelaksanaan Key Strategy dalam investigasi korupsi terus berjalan, dengan beberapa temuan yang mengejutkan. Salah satu titik kontroversi adalah keberadaan satu vendor yang tidak tercatat secara jelas. Krisna Murti menyatakan, vendor tersebut dianggap menjadi penghubung antara pihak-pihak yang menguntungkan dan proyek pengadaan alat. Dalam Key Strategy ini, kejaksaan berupaya mengidentifikasi alur dana serta keterlibatan pihak tertentu dalam penggelapan.
Proses pemeriksaan terus dilanjutkan, dengan tim hukum Sony Sonjaya berupaya membuktikan kejelasan penggunaan dana proyek. Key Strategy ini juga mencakup analisis komunikasi antara BGN dan vendor, serta keterlibatan Johnny G Plate dalam memberikan surat edaran yang dinilai mempercepat pengadaan alat. Dengan berbagai bukti yang terus dikumpulkan, kejaksaan berharap dapat menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan tersebut.
Perkembangan kasus ini menjadi contoh penting dalam Key Strategy pengawasan korupsi di tingkat lokal. Dengan penegakan hukum yang tepat, kejaksaan diharapkan mampu memberikan pelajaran bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam mengelola dana besar. Selain itu, proses ini juga menunjukkan komitmen kejaksaan untuk meningkatkan transparansi dalam setiap proyek publik. Key Strategy yang dijalankan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem pengawasan di masa depan.
