Penerapan Key Strategy dalam Evaluasi MBG untuk Kelompok 3B dan Daerah 3T
Key Strategy menjadi pusat perhatian dalam upaya pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rencana perbaikan yang bertujuan meningkatkan efektivitas distribusi bantuan gizi, terutama kepada kelompok 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—serta daerah 3T yang termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Evaluasi yang sedang dijalankan berfokus pada kualitas pelaksanaan program, dengan harapan mampu mencapai target peningkatan gizi sehat di masyarakat.
Fokus Evaluasi pada Kelompok 3B dan Daerah 3T
Pemerintah telah mengidentifikasi bahwa kelompok 3B dan daerah 3T menjadi prioritas dalam Key Strategy untuk mengatasi stunting. Hal ini didasari oleh peran penting kelompok 3B dalam pembentukan tubuh anak dan ibu hamil, yang rentan terhadap kekurangan gizi. Dalam konferensi pers, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa program MBG saat ini perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
“Key Strategy ini dirancang untuk memastikan setiap langkah dalam MBG berdampak maksimal terhadap kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang kurang mendapatkan perhatian optimal,” kata Qodari, Jumat (26/6).
Dalam rangka meningkatkan keberhasilan program, evaluasi MBG tidak hanya melibatkan peninjauan kebijakan tetapi juga kerja sama dengan lembaga pendukung seperti Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Survei yang dilakukan DEN terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi bahan penting dalam menilai pelaksanaan di lapangan. Qodari menjelaskan bahwa Key Strategy ini juga mencakup rencana untuk memperkuat sistem distribusi bantuan, termasuk menekankan kebersihan makanan.
Refocusing MBG: Kemitraan dengan Pemerintah Daerah
Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menata ulang pengelolaan MBG. Key Strategy ini menekankan kolaborasi antara pusat dan daerah, agar pelaksanaan program lebih adaptif terhadap kondisi setempat. Qodari menegaskan bahwa penyesuaian akan dilakukan secara sistematis, termasuk memastikan dukungan dana dan infrastruktur untuk wilayah 3T.
“Dengan Key Strategy ini, BGN berharap mampu mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam MBG, sehingga keberhasilan program tidak hanya bergantung pada satu pihak,” jelasnya.
Menurut Qodari, evaluasi MBG juga mencakup analisis keberlanjutan program, termasuk efisiensi penggunaan dana dan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kualitas bantuan gizi. Hal ini penting karena angka stunting masih menjadi tantangan utama di beberapa wilayah, terutama di daerah dengan akses yang terbatas. Key Strategy dalam evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang praktis dan berkelanjutan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagai contoh, sedang memperkuat persiapan MBG di wilayah terpencil. Langkah ini sejalan dengan Key Strategy pemerintah untuk memastikan distribusi bantuan gizi merata dan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Qodari menambahkan bahwa evaluasi MBG tidak hanya fokus pada teknis, tetapi juga pada pengukuran dampak sosial dan ekonomi, seperti peningkatan pertumbuhan anak dan kesejahteraan keluarga.
Dalam upaya ini, Gapembi mengingatkan BGN untuk memastikan setiap kebijakan baru selaras dengan aturan yang berlaku. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaan Key Strategy. APPMBGI juga mendukung evaluasi MBG sebagai langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi dan memperkuat kolaborasi antar institusi. “Key Strategy dalam MBG adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang nyata,” tegas Gapembi.
Pelaksanaan MBG yang lebih sistematis dalam Key Strategy menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan program. Tantangan yang ditemukan di beberapa daerah, seperti keterlambatan distribusi bantuan atau kurangnya partisipasi masyarakat, menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian kebijakan. Qodari menegaskan bahwa evaluasi ini tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas gizi, tetapi juga pada penguatan kapasitas SDM dan manajemen risiko dalam program.
