Key Strategy: PHK Melonjak, Sektor Ini Terdampak Terbesar
Key Strategy menjadi fokus utama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menghadapi peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah sektor ekonomi. Menurut data terkini, hingga Juni 2026, jumlah korban PHK mencapai 43 ribu orang, dengan sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling terkena dampak. Anwar Sanusi, kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagannya, menjelaskan bahwa Kemnaker terus mengupdatenya dengan bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau enggak salah, kemarin sampai bulan Juni 43 ribuan, ya,” ujar Anwar saat ditemui di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (29/6).
Key Strategy yang diterapkan oleh pemerintah mencakup beberapa langkah strategis untuk meminimalkan risiko PHK dan membantu korban pengangguran. Selain memantau angka pengangguran, Kemnaker juga fokus pada penyediaan pelatihan kerja serta program bantuan yang dapat memperkuat kapasitas pekerja. Dalam situasi ekonomi global yang fluktuatif, Key Strategy ini dianggap penting untuk mengurangi dampak PHK terhadap masyarakat.
Pelatihan dan Bantuan untuk Korban PHK
Dalam upaya mengatasi PHK, Kemnaker telah mengaktifkan program Jaminan Ketenagakerjaan (JKP) sebagai bagian dari Key Strategy. Program ini memberikan bantuan uang tunai selama periode pengangguran, sehingga pekerja yang terkena PHK dapat menjaga stabilitas finansial sambil mencari peluang baru. “Bagi pekerja yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama, mereka mendapatkan kompensasi keuangan dalam bentuk cash benefit untuk membantu mencari pekerjaan,” jelas Anwar Sanusi.
Key Strategy juga melibatkan kolaborasi dengan serikat buruh dan sektor swasta untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang lebih spesifik. Pelatihan reskilling dan upskilling dirancang agar para korban PHK dapat menyesuaikan diri dengan perubahan industri. “Mereka juga mendapat manfaat dari pelatihan, baik reskilling maupun upskilling,” lanjut Anwar, menambahkan bahwa ini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko PHK berulang.
Pengaruh Ekonomi Global pada PHK
Menurut Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, PHK yang meningkat disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi global. “Kemunduran ekonomi dunia, penurunan daya beli masyarakat, kenaikan harga gas industri akibat konflik geopolitik, serta relokasi produksi perusahaan multinasional menjadi penyebab utama,” tutur Said Iqbal dalam pernyataan resmi, Minggu (28/6/2026).
Said Iqbal menegaskan bahwa pemerintah dan serikat buruh aktif mengambil tindakan untuk meminimalkan PHK. “Kami turun langsung ke lapangan agar bisa mengidentifikasi solusi optimal. Kalau PHK tak bisa dihindari, hak pekerja tetap harus dipenuhi sesuai aturan,” sambung Said Iqbal. Key Strategy ini juga mencakup strategi pencegahan dengan memperkuat kerja sama antara lembaga pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Kunjungan ke Perusahaan sebagai Langkah Mitigasi
Dalam beberapa minggu terakhir, pihak Kemnaker melakukan inspeksi ke berbagai perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Rencana kunjungan ke Kabupaten Tangerang dijadwalkan pada hari Senin (29/6/2026) sebagai bagian dari Key Strategy untuk mengevaluasi kondisi industri. Hasil dari upaya tersebut meliputi keberhasilan menahan relokasi produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto.
Key Strategy juga mencakup monitoring langsung terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK massal. “Cara ini dianggap lebih efektif dibanding hanya menerima laporan. Dengan kunjungan langsung, kita bisa memahami kondisi lapangan dan mencegah PHK yang lebih luas,” imbuh Said Iqbal. Dukungan dari pemerintah diharapkan dapat mencegah kegawemangan ekonomi yang berdampak pada pengangguran.
Peluang Kerja dan Dukungan Ekonomi
Pengelolaan PHK melalui Key Strategy juga berfokus pada pembukaan peluang kerja baru di sektor-sektor yang masih stabil. Anwar Sanusi menekankan bahwa Kemnaker bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. “Kami berupaya menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan industri saat ini agar hasilnya lebih efektif,” katanya.
Dalam konteks globalisasi, Key Strategy juga memperhatikan dampak dari perusahaan multinasional yang bergerak masuk atau keluar dari pasar lokal. “Kami memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar tetap menjaga komitmen terhadap hak pekerja, bahkan dalam situasi ekonomi yang sulit,” tambah Said Iqbal. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, pemerintah berharap dapat meminimalkan PHK dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
