Key Discussion: Wamendagri Ribka Minta Pelibatan OAP di Sensus Ekonomi 2026
Key Discussion – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kembali mengingatkan pentingnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam penyusunan data ekonomi untuk Sensus Ekonomi 2026. Dalam sebuah rapat virtual di Jakarta, Senin (6/7), ia menekankan bahwa partisipasi aktif OAP bukan hanya menjadi keharusan, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan keakuratan data dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan. Ribka menekankan bahwa selain petugas lapangan, keikutsertaan warga lokal akan memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan data yang lebih lengkap dan objektif.
Strategi Partisipasi dan Sinergi Lokal
Dalam Key Discussion, Ribka mengusulkan strategi perekrutan SDM pengumpul data yang mencakup masyarakat asli Papua, terutama di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau. Menurutnya, dengan melibatkan OAP secara langsung, sensus ekonomi bisa lebih efektif menggambarkan kondisi ekonomi riil masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. “Keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada proses administratif, tetapi juga pada komitmen partisipasi masyarakat,” jelas Ribka. Ia menambahkan bahwa pola kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan lokal akan membantu mengatasi resistensi atau kesalahpahaman terkait proses pendataan.
Key Discussion juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam memastikan keterlibatan OAP. Ribka menekankan bahwa kolaborasi erat antara Kemendagri, BPS, dan institusi lokal seperti gubernur, bupati, dan Forkopimda menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat secara optimal. Dengan metode jemput bola yang diterapkan, seperti yang pernah digunakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sensus ekonomi diharapkan bisa mencakup lebih banyak kelompok yang kurang terwakili dalam data nasional.
Peran BPS dan Akurasi Data
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyetujui Key Discussion Ribka, mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 adalah alat penting dalam menilai kondisi ekonomi riil. “Data yang akurat adalah fondasi utama bagi kebijakan pembangunan nasional,” ujar Amalia. Ia menegaskan bahwa kejujuran masyarakat dalam melaporkan aktivitas ekonomi, seperti penghasilan, penggunaan tenaga kerja, dan jumlah usaha, menjadi faktor penentu dalam kualitas data yang dihasilkan.
Dalam Key Discussion, Ribka menyoroti bahwa ketidakakuratan data bisa menghambat keberhasilan program pembangunan yang telah direncanakan. Misalnya, jika data tentang pendapatan masyarakat di Papua tidak akurat, kebijakan subsidi atau bantuan pemerintah mungkin tidak tepat sasaran. Ia menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 harus menjadi acuan utama bagi pengambilan keputusan dalam sektor ekonomi, termasuk pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan.
Key Discussion juga menyoroti perluasan metode pengumpulan data. Ribka menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi mobile atau sistem pendataan online, bisa membantu mempercepat proses pengumpulan data dan meningkatkan transparansi. “Teknologi harus digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti, untuk memastikan data yang lebih lengkap dan efektif,” imbuhnya. Metode ini diharapkan bisa mengurangi kesenjangan data antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan budaya.
Kesiapan dan Verifikasi Rumah
Key Discussion menggarisbawahi pentingnya verifikasi rumah sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah daerah diminta mempercepat proses ini karena rumah menjadi unit dasar untuk menentukan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Dari 1,7 juta rumah yang diajukan, hanya sekitar 90 ribu yang memenuhi kriteria setelah melalui pemeriksaan. Ribka menegaskan bahwa data yang berasal dari rumah-rumah yang telah diverifikasi secara akurat akan menjadi dasar bagi analisis ekonomi yang lebih mendalam.
Sensus Ekonomi 2026, sebagai bagian dari kerja sama antara Kemendagri dan DPR RI, juga menitikberatkan pada upaya mengoptimalkan penggunaan dana. Ribka menekankan bahwa pemerintah daerah perlu fokus pada program yang sudah memiliki anggaran, agar pembangunan tidak terganggu oleh ketidakpastian data. “Keterlibatan OAP dalam Key Discussion ini bisa menjadi pengingat bahwa data yang relevan harus mencerminkan realitas mereka,” tambahnya. Ia juga meminta Pemprov Papua melakukan investigasi terhadap insiden yang terjadi selama sensus, guna memperkuat kepercayaan publik.
Key Discussion menyoroti bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi juga melibatkan peran aktif dari semua institusi terkait. Ribka menambahkan bahwa proses pendataan harus diawasi secara transparan agar tidak ada kesenjangan atau bias dalam pengumpulan informasi. Ia juga mengingatkan bahwa data sensus akan menjadi acuan untuk pembangunan daerah, termasuk dalam merancang kebijakan pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan warga dalam program ekonomi.
