Polri Rotasi Pejabat Utama dan Kapolres Polda Sulut, Daftar Lengkapnya
Key Discussion – Pergeseran struktur organisasi Polri di Polda Sulawesi Utara (Sulut) kembali dilakukan dalam rangka menyegarkan dinamika kepemimpinan dan meningkatkan kinerja lembaga. Langkah ini juga bertujuan mengoptimalkan sumber daya manusia serta menciptakan keseimbangan tugas di berbagai divisi. Manado – Rotasi jabatan yang diumumkan melalui Surat Telegram Kapolri pada 25 Juni 2026 melibatkan perubahan posisi di jabatan strategis seperti Karo SDM, Dirlantas, dan Kabagrenmin. Dengan ini, Polri mencoba memperkuat kapasitas organisasi dan menjawab kebutuhan adaptasi terhadap dinamika situasi keamanan di wilayah Sulut.
Perubahan Struktur Organisasi di Polda Sulut
Pergeseran pejabat utama ini mencakup beberapa nama penting. Karorena Polda Sulut, yang sebelumnya diisi oleh Kombes Pol Andy Kemala, kini dipercayakan kepada Kombes Pol Muchamat Muchdori. Pergantian ini menunjukkan Polri mengutamakan pengembangan karier melalui Key Discussion yang terus berlangsung. Sementara itu, Kombes Pol Sucahyo Hadi yang sebelumnya menjabat di bidang Karo SDM kini bertugas di Sespimmen Lemdiklat Polri. Di sisi lain, AKBP Guki Ginting menggantikan posisi Karo SDM yang sebelumnya dipegang oleh Kombes Pol Sucahyo Hadi, menjadi kepala SPN Polda Sulut.
Dalam bidang lalu lintas, Kombes Pol Yudi Kristanto mengisi posisi Dirlantas Polda Sulut setelah sebelumnya menjabat di Polda Maluku. Rotasi ini menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat kompetensi di sektor kritis. Sementara itu, Kombes Pol Slamet Waloya dipindahkan ke Div TIK Polri sebagai Kabagrenmin, menggantikan tugas sebelumnya sebagai Kabagrenmin Polda Sulut. Perubahan ini juga menyoroti peran teknologi dalam peningkatan efektivitas tugas kepolisian.
“Rotasi jabatan adalah bagian dari Key Discussion pembinaan karier Polri yang terus berlangsung. Tujuannya tidak hanya menyegarkan struktur organisasi, tetapi juga meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penegakan hukum,” ujar Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan.
Rotasi di level Kapolres juga menarik perhatian. AKBP Reza Morandy Tarigan menjabat sebagai Kapolres Bolaang Mongondow (Bolmong) setelah menggantikan AKBP Lido Ratri Antoro yang kini menempati posisi baru di Sespim Lemdiklat Polri. Di Bolmong Utara, AKBP Andhika Fitransyah mengambil alih jabatan dari AKBP Juleigtin Siahaan. Rotasi ini memastikan adanya penyesuaian kepemimpinan yang lebih sesuai dengan dinamika wilayah hukum.
Penyesuaian Kepemimpinan di Wilayah Hukum Polda Sulut
Pergantian Kapolres di Kepulauan Talaud dan Sangihe juga menjadi bagian dari Key Discussion penyegaran organisasi. AKBP Arie Sulistyo Nugroho menjadi Kapolres Kepulauan Talaud setelah menggantikan AKBP Albert Zai, sementara AKBP Rully Robinson Polii menjabat sebagai Kapolres Kepulauan Sangihe. Dalam kecamatan lain, AKBP Abdul Kholik mengisi posisi Kapolres Kotamobagu, menggantikan AKBP Novrial Alberti Kombo yang kini menjadi Kapolres Tomohon. Perubahan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja operasional di seluruh wilayah.
Rotasi jabatan ini juga mencakup penyesuaian tugas kepolisian di beberapa daerah. Misalnya, AKBP Nur Kholis yang sebelumnya menjabat Kapolres Tomohon kini dipromosikan ke Wadirlantas Polda Kalimantan Timur. Sebaliknya, AKBP Novrial Alberti Kombo diangkat sebagai Kapolres Tomohon. Proses rotasi yang terstruktur ini dianggap sebagai langkah rutin dalam Key Discussion pengelolaan sumber daya aparatur negara, sekaligus mengukur kesiapan para pejabat untuk menangani tantangan baru.
Manfaat dari rotasi ini dijelaskan oleh Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan sebagai Kabid Humas Polda Sulut. Menurutnya, penggantian pejabat memberikan peluang bagi pengembangan potensi anggota Polri serta memastikan adanya penyesuaian antara kompetensi dan tugas. “Dengan Key Discussion rotasi jabatan, Polri dapat memperkuat kapasitas SDM dan meningkatkan kecepatan respons terhadap kejadian-kejadian di wilayah Sulut,” tambahnya.
Rotasi ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi Key Discussion meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengganti posisi-posisi strategis, Polri memastikan adanya pembagian tugas yang lebih optimal. Pergeseran jabatan di divisi-divisi kritis seperti SDM, lalu lintas, dan teknologi diharapkan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Para pejabat yang dirotasi dianggap telah memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga layak dipindahkan ke posisi yang lebih menantang.
