Key Discussion: Perkuat Sinergi Wilayah untuk Pengendalian Karhutla
Key Discussion – Dalam menghadapi tantangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah prediksi El Niño pada 2026–2027, Wamendagri Akhmad Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi antarwilayah. Menurutnya, keterlibatan semua pihak adalah kunci dalam mencegah dan mengatasi permasalahan karhutla yang memengaruhi wilayah luas. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, kekompakan daerah menjadi solusi terbaik,” ujar Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Khusus di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Kamis (18/6/).
Kerja Sama Wilayah dan Regulasi Pendukung
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong penerapan skema sinergi daerah untuk respons cepat terhadap bencana karhutla. Dalam Key Discussion tersebut, Wiyagus menjelaskan bahwa regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 menjadi dasar hukum untuk kerja sama lintas batas. “Meskipun tidak tercantum dalam rencana pembangunan daerah, sinergi ini tetap bisa dilakukan saat situasi darurat seperti karhutla,” tambahnya.
Untuk memperkuat keberhasilan Key Discussion, Kemendagri menekankan perlunya integrasi perencanaan dan alokasi anggaran antarwilayah. Selain itu, pelatihan dan penguatan kemampuan aparatur seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Satpol PP harus ditingkatkan. Wiyagus juga menekankan pentingnya peran desa dan kelurahan dalam memantau kondisi lahan selama musim kemarau. “Kerja sama tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat dan daerah, tapi juga masyarakat,” ujarnya.
Kebijakan Nasional dan Peran Generasi Muda
Key Discussion yang disampaikan Wiyagus menyoroti kontribusi program strategis nasional dalam pengendalian karhutla. Ia menyebut percepatan penyusunan RAP (Rencana Aksi Pemangku Kepentingan) di Kalimantan Tengah sebagai contoh sinergi yang sukses. “Dengan memperkuat koordinasi, kita bisa meminimalkan dampak karhutla secara lebih efektif,” jelasnya.
“Penguatan generasi muda adalah pilar utama untuk masa depan bangsa,” kata Bima Arya Sugiarto, Wamendagri lainnya, dalam Key Discussion yang sama.
Sekolah GenIUs diapresiasi sebagai inisiatif yang mendorong pengembangan kompetensi pemuda. Program ini sejalan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan PARD 2025–2029. Wiyagus juga menyoroti perlu adanya kebijakan pemekaran wilayah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanganan karhutla di Papua.
Dalam Key Discussion, Wiyagus menekankan bahwa ekonomi dan sosial daerah tidak bisa dipisahkan dari upaya mengatasi karhutla. Dampak langsung karhutla mencakup kerusakan lingkungan, penurunan kualitas udara, serta gangguan pada sektor pertanian dan perikanan. “Kita harus mengubah pola pikir, masyarakat perlu sadar bahwa karhutla merugikan seluruh lapisan,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah diwajibkan mengintegrasikan pengendalian karhutla ke dalam kebijakan pembangunan. Wiyagus menyoroti perlu adanya komitmen bersama untuk memperkuat kapasitas respondif. “Key Discussion ini menjadi acuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan di lapangan,” pungkasnya.
