Key Discussion: Penjelasan UBK Soal Dugaan Penerimaan Uang Ketua BEM FH Ubah Titik Demo
Key Discussion – Universitas Bung Karno (UBK) memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penerimaan uang oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) yang diduga digunakan untuk mengubah titik demo mahasiswa. Pernyataan ini disampaikan oleh Rektor UBK, Sri Mumpuni, sebagai tanggapan atas tuntutan untuk menyelidiki kebenaran keterlibatan oknum BEM FH dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada 15 Juni 2026. Rektor menegaskan bahwa kampus menghargai aspirasi mahasiswa, namun setiap tindakan harus disertai tanggung jawab, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai lokasi aksi.
Key Discussion: Aspirasi Spontan atau Intervensi Eksternal?
Sri Mumpuni mengklaim bahwa pertemuan BEM FH dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 15 Juni 2026 adalah aspirasi murni dari mahasiswa, bukan instruksi resmi dari kampus. Ia menekankan bahwa UBK tidak mengetahui secara langsung mengenai alur dana Rp20 juta yang diduga diterima oleh ketua BEM FH. Pernyataan ini diharapkan mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan mengenai titik demo yang terjadi, serta menjaga reputasi kampus dari dugaan manipulasi eksternal.
“UBK mempercayai bahwa setiap keputusan aksi demo diambil berdasarkan keinginan mahasiswa sendiri. Namun, kami akan melakukan investigasi jika ada bukti bahwa oknum tertentu melakukan tindakan tidak jujur,” kata Sri dalam pernyataannya Selasa (23/6).
Key Discussion: Sembilan Poin Penjelasan UBK
Dalam rilis resmi, Sri Mumpuni merinci sembilan poin penjelasan yang menjadi dasar untuk menegaskan sikap UBK terhadap dugaan keterlibatan BEM FH dalam aksi demo. Poin-poin tersebut mencakup aspek-aspek seperti transparansi penggunaan dana, tanggung jawab organisasi mahasiswa, serta komitmen kampus untuk menjaga integritas akademik.
- UBK menegaskan bahwa aksi demo pada 15 Juni 2026 diawali dari aspirasi mahasiswa FH dan fakultas lainnya, yang didasarkan pada kepentingan untuk menyampaikan tuntutan mereka.
- Rektor meminta agar setiap partisipasi dalam aksi demonstrasi disertai dengan pertimbangan matang, termasuk dalam memilih lokasi pergerakan.
- Kampus bersedia menerima klarifikasi dari pihak luar jika ada bukti kuat tentang penerimaan uang untuk mengubah titik demo.
- UBK berupaya memastikan bahwa keputusan organisasi mahasiswa tetap berada di tangan mereka, bukan dipengaruhi oleh pihak eksternal.
- Rektor mengingatkan mahasiswa agar tidak terprovokasi oleh tekanan luar dan tetap menjaga keharmonisan di dalam kampus.
- Kampus menegaskan bahwa kebijakan mengenai aksi demo akan diatur secara jelas dan terbuka untuk semua pihak.
- Penggunaan dana dalam pergerakan mahasiswa akan diperiksa dengan objektif, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- UBK tetap konsisten dalam memperkuat etika dan kedisiplinan di lingkungan akademik.
- Rektor juga menyampaikan bahwa UBK menjadi ruang pendidikan yang mendukung kemandirian mahasiswa.
Sri Mumpuni menambahkan bahwa dirinya telah mengadakan pertemuan dengan ketua BEM serta perwakilan mahasiswa untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai dugaan penerimaan uang. Ia menekankan bahwa UBK akan memperkuat komitmen untuk menjaga kejelasan dan keterbukaan dalam semua proses pengambilan keputusan yang melibatkan organisasi mahasiswa.
Key Discussion: Dukungan dan Kritik dari Pihak Lain
Key Discussion juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. BEM UI, misalnya, menggelar demo di depan Gedung DPR RI pada 9 September 2025, sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan mahasiswa UBK. Aksi tersebut dilakukan sebagai protes terhadap kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang dinilai membebani mahasiswa. Namun, beberapa kalangan mengkritik kebijakan UBK yang dituduh memperketat pengawasan terhadap aksi demo, sementara yang lain mendukung upaya kampus untuk menjaga kejelasan dan keadilan.
“Key Discussion ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa aspirasi mahasiswa dihargai, tetapi juga diiringi dengan tanggung jawab,” ujar salah satu tokoh kampus dalam wawancara terpisah.
