KDM: Ada kelalaian konsultan hingga proyek AI Rp3,5 T Jatiluhur distop

Proyek Pusat Data AI Rp3,5 Triliun di Jatiluhur Ditahan Sementara

Kabarsatunusa.com – KDM – Pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, belum dapat diteruskan sampai seluruh persyaratan perizinannya terpenuhi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, keputusan penghentian sementara proyek BDX Data Centers itu tidak berkaitan dengan hambatan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Purwakarta ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi menyebut persoalan utama berada pada pihak konsultan yang belum menyerahkan data perizinan secara lengkap. Saat ia melakukan pengecekan di lokasi pada Selasa (28/7), sejumlah dokumen mendasar untuk pelaksanaan pembangunan masih belum tersedia.

“Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat.

Perizinan dan lingkungan menjadi dasar keputusan

Penghentian sementara tersebut dimaksudkan sebagai langkah kepatuhan terhadap aturan, terutama sebelum pembangunan skala besar dimulai di wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan Waduk Jatiluhur. Keberadaan pusat data membutuhkan kesiapan infrastruktur yang kuat, termasuk ketersediaan listrik, air, serta kepastian bahwa lokasi proyek tidak berada dalam kawasan dengan risiko bencana yang dapat mengganggu operasional maupun lingkungan sekitar.

Dalam kunjungan mendadaknya, Dedi meninjau langsung kesiapan lahan proyek. Pemeriksaan itu mencakup aspek ancaman banjir, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi. Selain itu, ia ingin memastikan investasi bernilai triliunan rupiah tersebut memiliki dukungan pasokan listrik dan air yang memadai sebelum konstruksi berjalan lebih jauh.

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadi salah satu unsur penting dalam proses tersebut. Amdal diperlukan untuk menilai potensi dampak pembangunan terhadap kondisi lingkungan serta kehidupan masyarakat di sekitar proyek. Bagi pemerintah daerah, kelengkapan dokumen ini juga berfungsi sebagai pijakan untuk menentukan apakah kegiatan dapat diteruskan, perlu disesuaikan, atau harus dibatasi.

Pemprov Jawa Barat melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia untuk memberikan telaah dan masukan yang bersifat independen mengenai kelayakan dampak lingkungan proyek pusat data AI tersebut. Langkah itu dilakukan agar keputusan tidak semata-mata dipandang dari sisi nilai investasi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan warga setempat.

“Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Akses air warga menjadi catatan utama

Perhatian terhadap air bersih menjadi isu yang menonjol dalam evaluasi proyek ini. Jatiluhur merupakan kawasan strategis bagi pasokan air, sehingga setiap rencana pemanfaatan air untuk kebutuhan industri perlu dipastikan tidak mengurangi hak masyarakat. Dedi menekankan bahwa warga Purwakarta tidak boleh terdampak oleh kebutuhan operasional pusat data.

Ia menjelaskan bahwa secara kapasitas, suplai air dari Waduk Jatiluhur masih dinilai cukup besar. PDAM Kabupaten Purwakarta memiliki alokasi resmi sebesar 3.000 liter per detik. Namun, selama puluhan tahun, pemakaian yang terserap disebut baru sekitar 380 liter per detik, atau kurang lebih 11 persen dari jumlah alokasi tersebut.

Dalam hitungannya, masih terdapat 89 persen jatah air yang belum digunakan PDAM. Sementara itu, perusahaan direncanakan memakai sekitar 14 persen. Karena itu, Dedi menilai kebutuhan air untuk proyek tidak otomatis menimbulkan kekurangan bagi masyarakat, selama pengelolaannya mengikuti ketentuan dan akses warga tetap dilindungi.

“Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana,” ujar Dedi.

Investasi tetap terbuka dengan syarat yang jelas

Penundaan pembangunan bukan berarti pintu investasi pusat data AI di Jatiluhur telah ditutup. Sikap pemerintah daerah justru menunjukkan bahwa proyek dapat dilanjutkan apabila seluruh persyaratan administrasi dan lingkungan telah dipenuhi secara objektif. Nilai investasi yang besar tetap penting bagi pengembangan ekonomi, tetapi pelaksanaannya harus berjalan seiring dengan perlindungan ekologi dan kepentingan publik.

Pusat data merupakan fasilitas yang menopang penyimpanan, pemrosesan, dan pengelolaan informasi digital. Untuk operasionalnya, fasilitas semacam ini memerlukan sistem kelistrikan yang stabil serta pengelolaan pendinginan yang dapat berhubungan dengan kebutuhan air. Karena itu, kajian atas daya dukung lokasi menjadi bagian penting sebelum pembangunan dan operasi dimulai.

Kasus di Jatiluhur memperlihatkan bahwa percepatan investasi perlu disertai kelengkapan dokumen sejak tahap awal. Keterlambatan pengajuan data perizinan dapat menghentikan pekerjaan di lapangan, sekalipun proyek memiliki nilai ekonomi besar. Di sisi lain, pemeriksaan ketat memberi kepastian bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek keselamatan, lingkungan, dan kebutuhan dasar penduduk.

Bagi warga Purwakarta, hasil evaluasi nantinya akan penting untuk memastikan dua kepentingan dapat berjalan bersama: hadirnya investasi teknologi dan tetap terjaganya pasokan air bersih. Keputusan akhir mengenai kelanjutan proyek akan bergantung pada pemenuhan izin serta hasil penilaian lingkungan yang sedang menjadi perhatian pemerintah daerah dan tim akademisi.