Menko Pangan: Daerah darurat jadi prioritas penanganan sampah

Bogor Raya Disiapkan Jadi Prioritas Penanganan Sampah Darurat

Kabarsatunusa.com – Pemerintah menempatkan wilayah dengan persoalan sampah paling mendesak sebagai sasaran utama pembangunan fasilitas pengolahan. Bogor Raya menjadi salah satu kawasan yang diprioritaskan melalui proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) serta penggunaan teknologi pirolisis di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Langkah tersebut dirancang untuk menghadapi dua persoalan sekaligus: sampah yang terus datang setiap hari dan tumpukan lama yang telah berada di lokasi pemrosesan selama bertahun-tahun. PSEL akan diarahkan untuk mengolah sampah baru menjadi listrik, sedangkan pirolisis dipakai untuk mengurangi akumulasi sampah lama di Galuga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kondisi darurat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan wilayah yang didahulukan. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian pembangunan PSEL Bogor Raya 1 di TPAS Galuga pada Kamis, 17 September.

“TPAS Galuga termasuk yang kondisinya darurat. Karena itu, yang kita dahulukan adalah daerah-daerah yang darurat dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat,” kata Zulhas.

Masalah lintas wilayah memerlukan kerja bersama

Skala persoalan sampah di Bogor Raya membuat penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Kabupaten Bogor menghasilkan sekitar 3.000 ton sampah setiap hari. Di sisi lain, Kota Bogor menghasilkan sekitar 700 hingga 1.000 ton sampah per hari. Volume tersebut menunjukkan perlunya sistem yang mampu mengelola arus sampah secara konsisten, bukan sekadar memindahkan masalah dari kawasan permukiman ke tempat pembuangan akhir.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mengambil peran bersama agar pembangunan fasilitas serta pengelolaan operasionalnya dapat berjalan lebih cepat. Keterlibatan lintas pemerintah juga penting karena sampah yang masuk ke fasilitas Bogor Raya berasal dari lebih dari satu wilayah administrasi.

“Persoalan sebesar ini tidak mungkin diselesaikan Bogor sendiri. Pemerintah pusat harus turun dan kita kerjakan bersama-sama,” ujar Zulhas.

PSEL Bogor Raya ditargetkan mampu menerima dan mengolah sekitar 1.500 ton sampah baru setiap hari dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Sampah yang diproses akan dikonversi menjadi energi listrik dengan kapasitas sekitar 20 sampai 30 megawatt. PT PLN (Persero) direncanakan menjadi pihak yang menyerap listrik hasil pengolahan tersebut.

Keberadaan offtaker listrik menjadi bagian penting dalam rancangan proyek, karena energi yang dihasilkan dari sampah perlu memiliki jalur penyerapan yang jelas. Dengan demikian, pengolahan sampah tidak hanya ditujukan untuk menekan volume residu, melainkan juga memberi keluaran energi yang dapat dimanfaatkan.

PSEL untuk sampah baru, pirolisis bagi timbunan lama

Model di Galuga menggabungkan dua teknologi dalam satu kawasan. PSEL disiapkan untuk menangani sampah yang terus masuk setiap hari agar timbunan baru tidak semakin bertambah. Sementara itu, pirolisis ditujukan untuk mengolah sekitar 700 hingga 1.000 ton sampah lama per hari dari TPAS Galuga.

Penggabungan ini memiliki arti penting bagi kawasan yang telah lama menanggung beban sampah. Jika hanya sampah baru yang diolah, tumpukan lama tetap bertahan. Sebaliknya, jika penanganan hanya berfokus pada sampah lama, arus sampah harian dapat kembali membentuk penumpukan baru. Karena itu, dua skema tersebut dirancang berjalan saling melengkapi.

“Ini yang pertama di Indonesia. Sampah yang datang setiap hari kita selesaikan melalui PSEL menjadi energi listrik. Tetapi kita tidak berhenti di sana. Sampah lama yang sudah bertahun-tahun menumpuk juga harus kita tuntaskan dengan teknologi pirolisis,” ucap Menko.

Melalui pirolisis, pemerintah menargetkan pengurangan bertahap atas timbunan yang selama ini mengakumulasi beban di TPAS Galuga. Pendekatan tersebut tidak menjanjikan penyelesaian seketika, tetapi diarahkan untuk memastikan sampah lama terus berkurang sambil aliran sampah baru diproses dalam sistem yang berbeda.

Penyederhanaan prosedur untuk proyek mendesak

Selain pembangunan fasilitas, pemerintah melakukan konsolidasi antar kementerian dan lembaga serta menyederhanakan prosedur. Tujuannya ialah mempercepat realisasi proyek di daerah yang membutuhkan respons segera. Proses pembangunan fasilitas pengolahan sampah sebelumnya dinilai terhambat oleh mekanisme panjang dan kompleks yang berlangsung sekitar 11 tahun.

Penyederhanaan aturan dipandang penting agar kebutuhan penanganan sampah tidak tertinggal oleh laju penumpukan di lapangan. Dalam proyek berskala besar, koordinasi perizinan, pembangunan infrastruktur, pengolahan sampah, dan pemanfaatan energi perlu bergerak dalam arah yang sama.

“Dulu penanganan sampah rumit karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Atas perintah Presiden kemudian dilakukan penyederhanaan prosedur dan aturan. Kita ingin masalah sampah diselesaikan, bukan dipersulit oleh aturan,” tutur Zulhas.

PSEL Bogor Raya termasuk dalam tiga proyek PSEL gelombang pertama yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Dua proyek lain berada di Kota Bekasi dan Denpasar Raya. Namun, Bogor Raya memiliki karakter tersendiri karena memasangkan pengolahan sampah harian melalui PSEL dengan pengurangan sampah lama menggunakan pirolisis dalam area yang sama.

Jika pelaksanaannya berjalan sesuai target, pola ini dapat menunjukkan cara penanganan sampah yang lebih terpadu di wilayah dengan kondisi darurat. Sampah baru tidak lagi hanya menambah beban tempat pemrosesan akhir, sementara sampah lama memperoleh jalur penanganan bertahap. Pemerintah juga mengarahkan hasil pengolahan sampah lama menjadi bahan bakar untuk diesel.

“Kita ingin membuktikan bahwa persoalan sampah bisa diselesaikan secara tuntas. Sampah baru menjadi energi listrik, sampah lama kita bereskan menjadi bahan bakar untuk diesel. Kalau model ini berhasil, Bogor bisa menjadi contoh bagaimana Indonesia menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh,” kata Menko Pangan.