Kawasan industri harapkan kemudahan investasi energi terbarukan

Transformasi Energi Hijau di Kawasan Industri: Antara Ambisi Dekarbonisasi dan Hambatan Modal

Kabarsatunusa.com – Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Indonesia kini menghadapi tekanan ganda: tuntutan pasar global untuk menekan jejak karbon dan kebutuhan mendesak untuk memperbarui infrastruktur energi mereka. Di tengah dinamika tersebut, isu kemudahan investasi energi terbarukan menjadi sorotan utama dalam forum strategis yang digelar di ibu kota. Haris Arianto, Division Head Smart-Eco Industrial Park Development di Kawasan Industri KIIC, menegaskan bahwa percepatan adopsi energi bersih bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat bagi keberlangsungan operasional kawasan industri di era transisi energi.

Antrean Panjang Adopsi Energi Terbarukan

Haris mengungkapkan bahwa minat pelaku usaha untuk beralih ke sumber daya energi terbarukan sudah berada pada level yang sangat tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa permintaan jauh melampaui ketersediaan infrastruktur dan mekanisme pendukung. Ia menggambarkan situasi ini sebagai sebuah daftar tunggu yang terus memanjang.

“Banyak perusahaan ingin sekali menerapkan energi terbarukan di dalam perusahaannya, sekarang ini waiting list.”

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara BIG Strategic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa. Fenomena antrean ini mencerminkan kesenjangan antara aspirasi korporasi dan kapasitas sistem energi yang tersedia. Bagi kawasan industri yang menampung ratusan tenant dengan kebutuhan listrik besar, keterlambatan akses energi bersih berarti tertundanya pula komitmen dekarbonisasi yang telah dijanjikan kepada pemangku kepentingan global.

Hambatan Modal dan Peran Insentif

Salah satu bentuk pemanfaatan energi terbarukan yang sudah mulai diterapkan oleh sejumlah perusahaan di kawasan industri adalah instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap, atau yang dikenal sebagai solar rooftop. Teknologi ini relatif matang dan dapat diintegrasikan ke struktur bangunan industri yang sudah ada. Akan tetapi, skala investasi yang dibutuhkan untuk memasang sistem PLTS dalam jumlah komersial menuntut belanja modal (capital expenditure) yang tidak kecil.

Ketidakpastian pengembalian investasi dan besarnya angka capex membuat banyak pelaku usaha ragu untuk melangkah tanpa adanya jaring pengaman kebijakan. Haris menilai bahwa insentif fiskal atau non-fiskal dapat menjadi katalis yang mempercepat keputusan investasi tersebut.

“Insentif-insentif ini mungkin bisa didapat oleh para pelaku usaha yang memang sudah melakukan atau mengimplementasikan energi terbarukan di dalam perusahaannya.”

Dalam konteks kebijakan energi nasional, mekanisme insentif semacam ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transisi energi yang inklusif. Bagi kawasan industri, keberadaan insentif yang jelas dan dapat diprediksi akan mengurangi risiko finansial bagi tenant yang pertama kali mengambil langkah adopsi energi hijau, sekaligus menciptakan efek tiru positif bagi perusahaan lain di kawasan yang sama.

Tekanan dari Kantor Pusat Multinasional

Faktor pendorong lain yang tidak bisa diabaikan adalah tekanan dari kantor pusat perusahaan multinasional. Banyak tenant di kawasan industri Indonesia merupakan anak perusahaan dari korporasi global yang telah menetapkan target dekarbonisasi agresif, termasuk net-zero emission pada dekade 2040 atau 2050. Target tersebut diturunkan secara hierarkis ke seluruh entitas operasional, termasuk pabrik dan gudang di Indonesia.

Haris menekankan bahwa efisiensi energi sendiri sudah dipandang sebagai komponen integral dari strategi dekarbonisasi, bukan sekadar upaya penghematan biaya operasional. Perusahaan yang tidak mampu menunjukkan progres konkret dalam pengurangan emisi berisiko menghadapi konsekuensi reputasi dan bahkan kontraktual dari induk perusahaannya.

Mekanisme Kuota PLTS dan Koordinasi dengan HKI

Di luar persoalan modal, Haris menyoroti tantangan administratif berupa mekanisme dan kuota pemasangan PLTS yang hingga kini belum sepenuhnya jelas bagi pelaku usaha. Ketidakpastian regulasi mengenai batas daya, prosedur perizinan, dan alokasi kuota membuat proses instalasi tersendat.

Untuk mengatasi kebuntuan data tersebut, KIIC saat ini berkoordinasi dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) guna melakukan pendataan kebutuhan PLTS dari seluruh pengelola kawasan industri. Langkah ini bertujuan menyusun peta kebutuhan agregat yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan kuota dan mekanisme teknis yang lebih proporsional.

Eco-Industrial Park: Lebih dari Sekadar Ramah Lingkungan

Transformasi energi yang sedang diupayakan KIIC merupakan bagian dari agenda yang lebih luas: pengembangan kawasan industri menjadi eco-industrial park. Konsep ini tidak berhenti pada aspek lingkungan semata, melainkan mengintegrasikan dimensi ekonomi dan sosial secara simultan.

Salah satu kerangka kerja yang diterapkan adalah Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), yang mencakup peningkatan efisiensi penggunaan energi dan air, serta penerapan teknologi untuk mengoptimalkan proses produksi sehingga limbah dan emisi berkurang secara signifikan. Dengan pendekatan ini, kawasan industri tidak hanya menjadi konsumen energi yang lebih bersih, tetapi juga menjadi ekosistem di mana output satu proses produksi dapat menjadi input bagi proses lain, meminimalkan pemborosan sumber daya, dan menciptakan nilai ekonomi tambahan.

Prasyarat Percepatan

Haris menutup pandangannya dengan menegaskan tiga prasyarat agar berbagai inisiatif transisi energi di kawasan industri dapat berkembang secara lebih cepat: kemudahan akses terhadap energi terbarukan, dukungan insentif yang konkret, serta kepastian mekanisme investasi. Tanpa ketiganya berjalan beriringan, ambisi dekarbonisasi kawasan industri akan tetap terhenti pada tahap retorika, sementara daftar tunggu energi bersih terus memanjang dan tekanan dari pasar global semakin menguat.