Gubernur Papua tegaskan cetak sawah harus berikan manfaat nyata

Ketahanan Pangan Papua: Gubernur Tuntut Bukti Nyata dari Program Cetak Sawah 2026

Kabarsatunusa.com – Di tengah tantangan pangan yang kian menekan wilayah timur Indonesia, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pemangku kepentingan: pembukaan lahan persawahan baru tidak boleh berhenti pada angka administratif. Program konstruksi cetak sawah yang dijadwalkan sepanjang tahun 2026 harus menghasilkan dampak konkret bagi petani dan masyarakat di setiap daerah yang menjadi lokasi proyek. Pernyataan itu ia sampaikan ketika membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua di Kota Jayapura, Sabtu.

Makna Strategis di Balik Lahan Persawahan Baru

Cetak sawah merupakan istilah teknis untuk kegiatan pembukaan dan konstruksi lahan persawahan baru, mencakup penggalian saluran irigasi, pembentukan petak sawah, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Bagi Papua, program ini bukan sekadar proyek infrastruktur pertanian biasa. Wilayah dengan luas daratan lebih dari 312.000 kilometer persegi itu menyimpan cadangan lahan yang belum tergarap secara optimal, namun konversi potensi tersebut menjadi produktivitas pangan memerlukan perencanaan matang dan pendampingan berkelanjutan.

Fakhiri menekankan bahwa program ini menempati posisi sentral dalam upaya membangun ketahanan pangan dan kemandirian pangan di tingkat provinsi. Tanpa pasokan pangan lokal yang memadai, masyarakat Papua akan terus bergantung pada pengiriman dari luar wilayah, sebuah kondisi yang rentan terhadap gangguan logistik dan fluktuasi harga.

“Program cetak sawah memiliki arti strategis dan tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya menambah luas areal persawahan.”

Kriteria Keberhasilan yang Lebih dari Sekadar Luas Lahan

Gubernur Papua merinci sejumlah indikator yang harus dipenuhi agar program benar-benar berhasil. Pertama, kesiapan dan kelayakan lahan harus terverifikasi sebelum konstruksi dimulai. Kedua, kualitas konstruksi fisik—mulai dari kedalaman petak, kemiringan, hingga ketahanan struktur—harus memenuhi standar teknis. Ketiga, ketersediaan sumber air dan sarana produksi pertanian menjadi prasyarat agar lahan yang telah dibuka tidak menjadi lahan tidur.

Keempat, dan yang paling krusial menurut Fakhiri, adalah kesiapan petani lokal dalam mengelola lahan secara mandiri. Tanpa kapasitas teknis dan motivasi yang memadai dari petani penerima manfaat, lahan yang telah dibangun berisiko tidak produktif dalam jangka panjang.

“Produktivitas juga harus menjadi perhatian agar lahan yang telah dibuka dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.”

Evaluasi Objektif dan Proses Addendum

Salah satu agenda utama rakor tersebut adalah evaluasi menyeluruh terhadap progres konstruksi yang telah berjalan. Fakhiri menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan berbasis data lapangan. Pekerjaan yang sudah rampung, yang masih berlangsung, maupun yang mengalami hambatan teknis maupun administratif harus diidentifikasi secara eksplisit, lengkap dengan analisis penyebab dan rekomendasi solusi.

Untuk pekerjaan yang memerlukan perubahan lingkup atau spesifikasi—yang dalam terminologi pengadaan disebut addendum—gubernur menegaskan prosesnya harus dijalankan secara profesional dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap usulan addendum wajib disertai data teknis, hasil pengukuran lapangan, dokumentasi visual, spesifikasi yang jelas, serta perhitungan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

“Apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan addendum, prosesnya harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kondisi Lokal sebagai Penentu Utama

Fakhiri mengingatkan bahwa karakteristik geografis dan sosial tiap lokasi di Tanah Papua sangat beragam. Dari dataran aluvial di Merauke hingga lereng pegunungan di Jayapura, kesesuaian lahan, ketersediaan sumber air, aksesibilitas jalan, serta kesiapan masyarakat setempat berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan satu-ukuran-untuk-semua tidak akan efektif.

“Kami menilai kondisi lokal harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program, mulai dari kesesuaian lahan, ketersediaan sumber air, aksesibilitas, hingga kesiapan masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat.”

Pernyataan ini menggarisbawahi prinsip bahwa keberhasilan program pertanian tidak dapat diukur semata-mata dari persentase penyelesaian fisik konstruksi. Lahan yang telah digali namun tidak memiliki aliran air memadai, atau petani yang belum menerima pelatihan pengelolaan, pada hakikatnya belum menghasilkan manfaat apa pun bagi ketahanan pangan daerah.

Implikasi dan Arah Kebijakan

Rakor evaluasi ini menjadi mekanisme kontrol yang memastikan program cetak sawah 2026 tidak terjebak dalam formalitas birokrasi. Dengan menuntut bukti manfaat nyata di tingkat lokasi, Gubernur Fakhiri menempatkan petani dan masyarakat sebagai tolok ukur akhir dari seluruh rangkaian kegiatan konstruksi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis hasil (outcome-based) yang semakin diadopsi dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia.

Bagi petani di berbagai kabupaten Tanah Papua, pesan dari Jayapura tersebut membawa harapan sekaligus tuntutan: bahwa investasi publik dalam infrastruktur pertanian akan benar-benar berujung pada peningkatan produksi pangan lokal, peningkatan pendapatan rumah tangga tani, dan pengurangan ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah. Keberhasilan atau kegagalan program ini akan terukur bukan di ruang rapat, melainkan di sawah-sawah yang mulai menghasilkan panen.