Gubernur NTT tegaskan dana gempa Flores diawasi berlapis

Supervisi Berlapis Jadi Garis Keras Penanganan Dana Gempa Flores

Kabarsatunusa.com – Di tengah skala kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pulau Flores, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menempatkan integritas pengelolaan keuangan bencana sebagai prioritas utama. Pernyataan tegas itu ia sampaikan di Kupang pada Sabtu, ketika seluruh mata dunia masih tertuju pada pulau yang diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada akhir Agustus 2026. Bagi Melki, transparansi bukan sekadar slogan birokrasi melainkan prasyarat mutlak agar setiap rupiah yang mengalir benar-benar menyentuh warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan rasa aman.

Alokasi Bantuan Presiden dan Tanggung Jawab Daerah

Pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Presiden dengan total nilai Rp200 miliar untuk pemulihan pascagempa di Flores. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menerima porsi Rp40 miliar, sementara delapan kabupaten yang berada di daratan Flores masing-masing memperoleh Rp20 miliar. Alokasi ini diumumkan langsung oleh Melki saat menghadiri rapat penanganan gempa dan percepatan pemulihan di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, pada 26 Agustus 2026.

“Terima kasih, Bapak Presiden. Sesuai arahan Bapak Presiden, semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi mendapatkan Rp40 miliar. Ini sangat membantu kami untuk menggerakkan penanganan secara lebih maksimal agar bisa membantu para pengungsi.”

Melki menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan fiskal tersebut. Ia menekankan bahwa dana ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan instrumen penyelamatan bagi ratusan ribu warga yang kini hidup di tenda pengungsian atau rumah-rumah yang sudah tidak layak huni.

Mekanisme Pengawasan: Berlapis dan Berjenjang

Inti dari pernyataan gubernur terletak pada mekanisme pengawasan yang ia sebut harus berjalan secara berlapis dan berjenjang. Artinya, tidak ada satu titik kendali tunggal; setiap tahap pencairan, distribusi, dan penggunaan anggaran akan melewati beberapa lapis pemeriksaan—mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Pendekatan ini dirancang untuk menutup celah sekecil apa pun yang bisa dieksploitasi untuk praktik korupsi atau penyalahgunaan.

“Tidak boleh ada celah sedikit pun untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Pokoknya, pengawasan terhadap semua bantuan yang masuk harus dilakukan secara berlapis dan berjenjang.”

Ia juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dan pemerataan menjadi landasan distribusi. Baik pada fase tanggap darurat maupun pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan datang, setiap penerima manfaat harus teridentifikasi dengan jelas dan bantuan harus sampai tanpa diskriminasi wilayah atau kelompok sosial.

“Semua dana dan bantuan yang masuk untuk penanganan gempa Flores ini harus dipastikan tersalur secara adil dan merata untuk kepentingan penanganan bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun nanti pasca-bencana untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi.”

Skala Dampak: Angka yang Menentukan Prioritas

Urgensi pengawasan berlapis menjadi semakin nyata ketika melihat data kerusakan yang tercatat oleh BPBD Provinsi NTT per 4 September 2026. Gempa magnitudo 7,7 itu menewaskan 130 orang dan memaksa 96.385 warga meninggalkan rumah mereka. Total 99.568 unit rumah dilaporkan rusak, sementara infrastruktur publik turut terpukul berat: 600 rumah ibadah, 2.633 fasilitas pendidikan, 673 kantor pemerintah, dan 663 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat.

Dampak terhadap sektor kesehatan dan pendidikan membawa konsekuensi berkepanjangan. Sekolah-sekolah yang hancur berarti anak-anak kehilangan ruang belajar selama berbulan-bulan, sementara fasilitas kesehatan yang rusak memperlemah kapasitas penanganan medis di daerah yang sudah terisolasi. Kondisi ini membuat setiap rupiah dari anggaran pemulihan harus diarahkan dengan presisi tinggi agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pemulihan.

Gempa Susulan dan Status Darurat

Kondisi seismik di Flores masih jauh dari stabil. BMKG mencatat hingga 5 September 2026 pukul 05.00 WIB, sebanyak 12.438 gempa susulan telah terjadi. Dari jumlah itu, 174 guncangan dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Sebanyak 36 gempa susulan tercatat berkekuatan di atas magnitudo 5—angka yang cukup untuk memicu kepanikan dan kerusakan tambahan pada struktur yang sudah retak.

Status tanggap darurat bencana masih berlaku hingga 12 September 2026. Perpanjangan status ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap mengakses mekanisme darurat dalam pengadaan dan distribusi bantuan, sekaligus menjadi dasar hukum bagi pengawasan ketat terhadap setiap transaksi keuangan yang dilakukan dalam kondisi luar biasa.

Pemetaan Kebutuhan dan Kepatuhan Teknis

Melki menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten penerima agar segera mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai petunjuk teknis kementerian terkait serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh, ia meminta para bupati bekerja sama dengan jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap setiap lokasi terdampak. Tujuannya agar kebutuhan riil masyarakat dapat diidentifikasi secara akurat dan bantuan disalurkan tepat sasaran tanpa tumpang tindih atau kekosongan.

Pemetaan ini bukan sekadar administrasi; ia merupakan fondasi dari seluruh rantai distribusi. Tanpa data lokasi dan kebutuhan yang valid, pengawasan berlapis kehilangan objeknya dan anggaran berisiko menumpuk di titik-titik yang sudah terlayani sementara wilayah terpencil tetap terabaikan.

Implikasi Jangka Panjang

Keputusan untuk menerapkan pengawasan berlapis terhadap dana gempa Flores mengirim sinyal kuat ke seluruh birokrasi daerah: era di mana dana bencana dikelola secara longgar dan minim akuntabilitas telah berakhir. Dengan ratusan ribu pengungsi dan infrastruktur yang harus dibangun ulang dalam waktu singkat, tekanan untuk mempercepat pencairan sangat besar. Namun justru di titik itulah godaan untuk memangkas prosedur pengawasan paling kuat. Melki memilih jalur sebaliknya—kecepatan harus berjalan seiring ketelitian, bukan mengorbankan salah satu demi yang lain.

Pemerintah Provinsi NTT menyatakan akan terus memastikan bahwa seluruh dukungan yang diterima beroperasi secara berjenjang, sehingga setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak, baik selama tanggap darurat berlangsung maupun pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan memakan waktu jauh lebih panjang. Bagi 96 ribu lebih pengungsi yang masih menunggu kepastian, komitmen itu bukan retorika—ia adalah janji yang akan diukur dari hasil, bukan dari pidato.