Bupati mendorong kolaborasi pemulihan pascabencana di Pidie Jaya

Pemulihan Pidie Jaya Butuh Satu Arah: Bupati Sibral Malasyi Tegaskan Sinergi Lintas Level Pemerintah

Kabarsatunusa.com – Pidie Jaya, Aceh — Proses pemulihan daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi kini memasuki fase krusial di mana kecepatan dan koordinasi menjadi penentu apakah ribuan warga dapat kembali ke kehidupan normal dalam waktu yang wajar. Menyadari urgensi tersebut, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi secara tegas menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan — dari tingkat pusat hingga desa — menyatukan langkah dalam satu kerangka kerja yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Desakan itu dilontarkan Sibral dalam forum evaluasi penanganan pascabencana hidrometeorologi yang digelar di Pidie Jaya pada Kamis. Forum tersebut bukan sekadar rapat rutin; ia dihadiri langsung oleh jajaran Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), satuan kerja perangkat daerah kabupaten, serta berbagai instansi terkait lainnya. Kehadiran lintas lembaga dalam satu ruangan menandai upaya menyelaraskan kebijakan pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten agar tidak lagi berjalan dalam silo-silo terpisah.

Evaluasi sebagai Titik Balik Strategis

Sibral menekankan bahwa forum evaluasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme koreksi arah. Tanpa titik temu antara program pusat, provinsi, dan kabupaten, risiko tumpang tindih atau justru kekosongan layanan menjadi sangat nyata. Dengan menyatukan data dan prioritas dalam satu meja kerja, pemerintah berharap setiap rupiah anggaran dan setiap jam kerja lapangan menghasilkan dampak yang dapat diukur oleh warga terdampak.

“Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Apa yang sudah selesai harus kita pastikan manfaatnya. Apa yang sedang berjalan harus kita percepat dan apa yang masih menjadi persoalan harus segera kita carikan solusi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemulihan benar-benar berjalan.”

Pernyataan tersebut merangkum inti dari seluruh agenda forum: transparansi data dan percepatan eksekusi. Sibral secara eksplisit meminta setiap organisasi perangkat daerah membuka data terkini secara terbuka dan terverifikasi — mencakup capaian yang telah terealisasi, program yang masih berjalan, serta hambatan yang memerlukan intervensi tambahan. Tanpa akuntabilitas data semacam itu, koordinasi lintas level hanya akan menjadi retorika.

Prioritas Pemulihan: Dari Hunian hingga Lahan Pertanian

Daftar prioritas yang diuraikan dalam forum mencakup spektrum kebutuhan mendasar yang saling terkait. Percepatan penyediaan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal menempati urutan terdepan, disusul pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik. Di sisi lain, penanganan sungai dan pengendalian banjir menjadi prasyarat agar siklus bencana tidak berulang setiap musim hujan.

Di sektor produktif, rehabilitasi jaringan irigasi dan lahan pertanian dipandang sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi rumah tangga petani Pidie Jaya. Tanpa akses air yang memadai untuk sawah dan kebun, warga akan tetap terjebak dalam kerentanan pangan. Selain itu, pemulihan pasokan air bersih dan penguatan ekonomi masyarakat terdampak turut masuk dalam daftar prioritas yang harus disinkronkan agar tidak terjadi duplikasi program atau justru kekosongan layanan di wilayah tertentu.

“Percepatan rehabilitasi and rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi harus dilaksanakan secara terukur, terintegrasi dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.”

Peran Satgas PRR sebagai Pengungkit Percepatan

Kehadiran Satgas PRR bersama kementerian dan lembaga terkait dinilai oleh Sibral sebagai faktor pengungkit yang dapat mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan yang selama ini menghambat eksekusi di tingkat daerah. Satgas PRR, yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai wilayah Indonesia, membawa kapasitas teknis, akses pendanaan, serta wewenang lintas kementerian yang tidak dimiliki pemerintah daerah secara mandiri. Sinergi antara kapasitas tersebut dengan pengetahuan lokal pemerintah kabupaten menjadi kunci agar program tidak terjebak dalam birokrasi berlapis.

Bagi Sibral, kehadiran lembaga-lembaga pusat di forum evaluasi bukan sekadar simbolis. Ia menegaskan bahwa setiap dukungan pemerintah harus diterjemahkan menjadi hasil konkret yang dapat dirasakan warga dalam waktu singkat, bukan dalam bentuk laporan tahunan yang baru dibaca setelah musim hujan berikutnya tiba.

Lebih dari Sekadar Membangun Ulang Infrastruktur

Dimensi yang tidak kalah penting dari agenda pemulihan adalah pemulihan psikososial. Sibral menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada tataran fisik — membangun kembali rumah, jalan, atau saluran irigasi. Lebih dari itu, proses tersebut harus mengembalikan rasa aman, harapan, dan keberlangsungan hidup masyarakat yang selama berbulan-bulan hidup dalam ketidakpastian pascabencana.

“Dengan kebersamaan dan koordinasi yang kuat, kita berharap pemulihan Kabupaten Pidie Jaya dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan berkelanjutan.”

Pidie Jaya sendiri merupakan kabupaten pesisir di bagian barat laut Aceh yang secara geografis rentan terhadap banjir bandang, longsor, dan gelombang pasang. Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini tidak hanya merusak aset fisik, tetapi juga memutus mata pencaharian berbasis pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dalam konteks tersebut, pemulihan yang lambat atau parsial berisiko memperdalam kemiskinan struktural dan mendorong migrasi paksa dari desa ke kota.

Apresiasi dan Ajakan Menutup

Di penghujung forum, Sibral menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Satgas PRR, Pemerintah Aceh, TNI, Polri, serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan bencana dan proses pemulihan di Pidie Jaya. Apresiasi tersebut disertai ajakan agar komitmen dan sinergi yang telah terbangun tidak melemah seiring berjalannya waktu.

“Mari satukan data, sinkronkan program dan percepat pekerjaan. Harapan kita satu, masyarakat harus segera pulih dan bangkit serta Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah tangguh bencana.”

Ajakan tersebut menempatkan Pidie Jaya bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang aktif membangun ketangguhannya sendiri. Dengan data yang terbuka, program yang tersinkron, dan eksekusi yang dipercepat, harapan agar wilayah ini kembali berfungsi sebagai ruang hidup yang aman dan produktif bukan lagi sekadar retorika — melainkan target operasional yang dapat diukur dari musim ke musim.