BPH Migas minta pemda ikut awasi distribusi BBM subsidi di Sultra

Perkuat Pengawasan BBM Subsidi, BPH Migas Ajak Pemda Sultra Turun Tangan

Kabarsatunusa.com – Wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan tersendiri dalam memastikan bahan bakar minyak bersubsidi sampai ke tangan masyarakat yang berhak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di provinsi itu agar turut aktif dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah penyalahgunaan dan menjaga agar penyaluran energi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Panggilan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, pada Kamis malam di Baubau, ibu kota Kabupaten Buton. Pernyataan itu ia sampaikan seusai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, serta lima kepala daerah yang mewakili wilayah-wilayah di sekitar Baubau.

“Fungsi kami dengan BPH Migas dan Dirjen Migas itu melakukan pengawasan. Namun pengawasan ini perlu diperkuat dari pemerintah daerah dan segenap Forkopimda.”

Siapa yang Hadir di Ruang Koordinasi

Rapat koordinasi tersebut mempertemukan jajaran regulator migas nasional dengan para pemimpin daerah yang wilayahnya paling rentan terhadap gangguan distribusi energi. Lima kepala daerah yang hadir meliputi Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Muna Bachrun Labuta, Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Bupati Wakatobi Haliana, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios. Kehadiran mereka menandai komitmen lintas yurisdiksi untuk menyatukan langkah pengawasan di tingkat lokal.

Pilihan lokasi di Baubau bukan tanpa alasan. Kota pelabuhan ini menjadi simpul logistik utama bagi pengiriman BBM ke sejumlah pulau dan kecamatan pesisir di kawasan Buton dan sekitarnya. Setiap keterlambatan atau penyimpangan di titik distribusi ini berisiko melumpuhkan aktivitas nelayan, transportasi laut, dan usaha kecil yang bergantung pada pasokan energi harian.

Mekanisme Pengawasan yang Diusulkan

Wahyudi Anas menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM memang merupakan mandat resmi BPH Migas bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di bawah Kementerian ESDM. Akan tetapi, cakupan geografis Sulawesi Tenggara yang tersebar di ratusan pulau kecil membuat pengawasan sentral saja tidak cukup efektif. Di sinilah peran pemerintah daerah dan Forkopimda menjadi krusial: mereka memiliki akses langsung ke lapangan, mengenal pola konsumsi lokal, dan mampu merespons keluhan masyarakat secara cepat.

Menurut Wahyudi, keterlibatan aktif pemda dan Forkopimda bertujuan memastikan tiga prinsip penyaluran energi terpenuhi secara simultan. Ketiga prinsip itu adalah ketepatan waktu, ketepatan sasaran penerima, dan ketepatan manfaat bagi masyarakat. Tanpa pengawasan berlapis, BBM subsidi berisiko mengalir ke pihak yang tidak berhak atau diperdagangkan di luar mekanisme resmi.

“Agar supaya tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat kepada masyarakat yang tepat. Dan BBM tidak dijualbelikan secara bebas yang membuat kesulitan masyarakat dan harganya semakin tinggi di luar dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.”

Konteks Tantangan Distribusi di Kawasan Kepulauan

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.000 pulau, sebagian besar berpenghuni. Jarak antar-pulau yang jauh, keterbatasan armada kapal pengangkut, serta cuaca musiman kerap memperlambat rantai pasok BBM. Dalam kondisi normal, keterlambatan beberapa hari masih dapat ditoleransi. Namun ketika terjadi kelangkaan, harga di tingkat pengecer lokal bisa melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, sehingga membebani rumah tangga berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro.

Praktik penjualan bebas BBM subsidi—yakni ketika solar atau bensin bersubsidi diperdagangkan di luar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) resmi—memperparah situasi. Masyarakat yang tidak mendapat jatah dari SPBU terpaksa membeli di pengecer dengan harga premium. Fenomena ini tidak hanya menggerus daya beli, tetapi juga menggerus anggaran subsidi nasional yang seharusnya dinikmati oleh kelompok sasaran.

Harapan dan Implikasi ke Depan

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan, BPH Migas berharap praktik penjualan bebas BBM subsidi dapat ditekan hingga titik minimum. Pengawasan yang lebih ketat di tingkat kecamatan dan kelurahan akan memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan distribusi, sekaligus mempercepat penanganan keluhan warga.

Bagi masyarakat Sultra, penguatan pengawasan ini membawa implikasi langsung: akses terhadap energi bersubsidi menjadi lebih terjamin, harga di tingkat konsumen tetap terkendali sesuai ketentuan pemerintah, dan tidak ada lagi kelompok yang menumpuk atau memperdagangkan BBM subsidi untuk keuntungan pribadi. Pada akhirnya, langkah koordinasi ini bukan sekadar urusan teknis distribusi, melainkan menyangkut keadilan energi dan stabilitas ekonomi rumah tangga di kawasan kepulauan yang selama ini paling rentan terhadap gejolak pasokan.