Legislator minta Polri usut kematian warga saat ricuh di Pejompongan

Kematian Pedagang Cermin di Pejompongan Picut Tuntutan Penyelidikan Tuntas dari Komisi III DPR

Kabarsatunusa.com – Seorang pria berusia 59 tahun berinisial BS ditemukan tewas setelah keluar dari kediamannya di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8) malam, saat gelombang kericuhan melanda wilayah tersebut menyusul aksi penyampaian aspirasi di sekitar kompleks Gedung DPR/MPR. Insiden ini langsung memicu desakan keras dari dunia legislatif agar aparat kepolisian tidak berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan membongkar seluruh rantai komando di balik kekerasan yang menewaskan warga sipil itu.

Desakan Legislasi: Bongkar Akar Masalah, Bukan Sekadar Pelaku Lapangan

Abdullah, anggota Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum, menyampaikan pernyataan resmi pada Senin di Jakarta. Ia menegaskan bahwa tugas kepolisian dalam kasus ini jauh melampaui sekadar menangkap orang yang secara fisik melakukan pemukulan. Menurut legislator tersebut, aparat wajib mengidentifikasi asal-usul pelaku, siapa yang menggerakkan mereka, apa motif di balik tindakan itu, serta apakah ada instruksi dari pihak tertentu di belakang layar.

“Informasi itu yang harus dibongkar oleh polisi. Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah? Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan.”

Abdullah, yang akrab disapa Abduh, menambahkan bahwa proses penyidikan harus dijalankan secara menyeluruh dan transparan. Ia khawatir bahwa ketertutupan dalam penanganan kasus semacam ini akan memunculkan spekulasi liar di ruang publik dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks aksi demonstrasi, ia mengingatkan bahwa menjaga ketertiban merupakan kewenangan utama Polri, sehingga pengungkapan kasus secara terbuka menjadi prasyarat agar warganegara tidak kehilangan keyakinan pada mekanisme hukum negara.

Potensi Penjeratan Pasal Berat

Dalam pernyataan yang sama, Abduh membuka kemungkinan penerapan pasal pidana yang lebih berat apabila penyidik menemukan bukti perencanaan di balik tindakan kekerasan tersebut. Ia menyebut bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengeroyokan berpotensi dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, meskipun unsur perencanaan harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum.

“Semua yang terlibat dalam pengeroyokan ini berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana, tetapi tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang terdapat unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban.”

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pengecualian berdasarkan latar belakang sosial, politik, maupun organisasional. Setiap orang yang terbukti terlibat wajib diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Tangkap semua massa tak dikenal yang terlibat dan proses sesuai hukum. Kalau memang terbukti ada keterlibatan organisasi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Jangan sampai negara dan pemerintah dinilai tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan hingga tugas pokok dan fungsinya seolah-olah digantikan oleh orang-orang yang melakukan kekerasan dengan cara preman.”

Kronologi: Pedagang Cermin yang Tak Pernah Kembali

BS, yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang cermin, tinggal di kawasan Pejompongan, salah satu permukiman padat di jantung Jakarta Pusat yang berbatasan langsung dengan jalur menuju Gedung DPR/MPR. Pada Kamis (27/8) sore, ketika massa mulai berdatangan di sekitar lokasi penyampaian aspirasi, BS memutuskan untuk menutup usahanya lebih awal demi keamanan.

Istrinya, Sudarsi (56), menuturkan bahwa setelah situasi dinilai mereda, BS keluar rumah untuk mengecek kondisi lingkungan sekitar. Namun, pria itu tidak pernah kembali hingga larut malam. Sudarsi berupaya mencari keberadaan suaminya tanpa hasil. Keluarga baru memperoleh informasi mengenai lokasi BS pada Jumat (28/8) dini hari, dan itu pun bukan melalui kontak langsung melainkan lewat sebuah video yang beredar.

“Kita tahunya dari video. Kita enggak ada yang lihat jelas posisi dia, posisi dia dipukulin, posisi dia dibawa, kita enggak tahu,”

Sudarsi menduga suaminya telah meninggal di lokasi kejadian sebelum sempat dibawa ke fasilitas medis. Informasi yang diterima keluarga kemudian mengarahkan mereka ke Rumah Sakit Polri, tempat jenazah BS berada.

Pemakaman dan Dampak bagi Kepercayaan Publik

Jenazah BS dimakamkan pada Jumat (28/8) di kawasan Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat. Kematian seorang warga sipil yang sekadar keluar rumah untuk melihat kondisi sekitar, di tengah gejolak politik ibu kota, menambah tekanan publik terhadap aparat keamanan agar menunjukkan akuntabilitas penuh dalam setiap insiden kekerasan yang menyangkut demonstrasi.

Komisi III DPR, sebagai komite yang mengawasi kinerja Polri, Kejaksaan Agung, dan lembaga peradilan, memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan. Tuntutan Abdullah agar kasus ini ditangani secara terbuka dan tanpa pandang bulu mencerminkan fungsi pengawasan tersebut. Bagi masyarakat Jakarta, khususnya warga permukiman padat seperti Pejompongan yang kerap menjadi zona rawan saat aksi di kawasan DPR, kejelasan hukum atas kasus semacam ini menjadi penentu apakah mereka masih merasa aman tinggal di lingkungan yang berdekatan dengan pusat kekuasaan negara.

Penyelidikan yang transparan, penerapan pasal secara proporsional, dan pemrosesan hukum tanpa diskriminasi menjadi tiga pilar yang, menurut legislator tersebut, harus dipenuhi agar insiden di Pejompongan tidak menjadi preseden yang melemahkan fondasi kepercayaan publik terhadap negara hukum.