ESDM siapkan PLTS komunal untuk desa terisolasi di Sultra
PLTS Komunal Disiapkan untuk Menjangkau Desa Terpencil di Sulawesi Tenggara
Kabarsatunusa.com – Pemerintah menyiapkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal sebagai solusi bagi permukiman terpencil di Sulawesi Tenggara yang belum dapat dijangkau jaringan listrik utama. Skema ini terutama diarahkan ke desa-desa di kawasan pegunungan dan kepulauan, tempat kondisi geografis serta keterbatasan jalan membuat pembangunan jaringan konvensional menjadi lebih sulit.
Upaya tersebut menjadi bagian dari percepatan pemerataan akses listrik di Sultra. Hingga triwulan II 2024, rasio elektrifikasi provinsi ini berada pada angka 93,55 persen. Capaian itu masih terpaut dari tingkat nasional yang telah mencapai 99,84 persen.
Sejumlah daerah masih menjadi perhatian dalam program perluasan layanan kelistrikan, antara lain Kabupaten Muna Barat, Kolaka Timur, dan Buton Selatan. Pemerintah pusat kini melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan data lokasi yang akan masuk dalam program Kelistrikan Desa atau Lisdes 2026.
Energi Surya untuk Wilayah Sulit Dijangkau
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ahmad Amiruddin, menyampaikan bahwa PLTS komunal dipilih untuk wilayah yang aksesnya terbatas dan tidak memungkinkan dilalui pembangunan infrastruktur jaringan listrik.
“Pilihan satu-satunya bagi kawasan terisolasi adalah melalui PLTS komunal. Program ini ditujukan untuk melistriki masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses listrik namun jalurnya tidak memungkinkan untuk penarikan jaringan PLN,” kata Ahmad.
PLTS komunal merupakan sistem pembangkitan listrik berbasis sinar matahari yang dirancang untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat secara bersama-sama. Pilihan ini relevan bagi desa yang letaknya jauh dari jaringan PLN, karena pembangunan sambungan jaringan baru dapat memerlukan jalur panjang dan dukungan akses logistik yang memadai.
Dengan memanfaatkan sumber energi matahari, skema tersebut diharapkan membantu membuka akses listrik di tempat-tempat yang selama ini menghadapi hambatan geografis. Ketersediaan listrik memiliki arti penting bagi aktivitas rumah tangga dan pelayanan dasar masyarakat, terutama di desa yang berada jauh dari pusat layanan.
Tiga Jalur Pemerataan Listrik
Selain PLTS komunal, pemerintah tetap menggunakan pendekatan berbeda sesuai kondisi setiap wilayah. Desa atau permukiman yang berada dekat dengan instalasi PLN akan diprioritaskan melalui perluasan jaringan atau grid extension. Langkah ini memungkinkan masyarakat memperoleh pasokan listrik dari sistem jaringan yang telah tersedia.
Bagi rumah tangga kurang mampu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL. Program tersebut ditujukan untuk membantu keluarga yang telah berada di area berlistrik tetapi masih terkendala biaya penyambungan awal ke jaringan.
Kombinasi ketiga pendekatan itu menunjukkan bahwa penyediaan listrik desa tidak bisa dilakukan dengan satu metode untuk seluruh daerah. Wilayah yang dekat jaringan membutuhkan perluasan sambungan, keluarga berpenghasilan rendah membutuhkan dukungan pemasangan baru, sedangkan desa yang benar-benar terpisah oleh kondisi alam membutuhkan pembangkit lokal seperti PLTS komunal.
Sinkronisasi data menjadi tahapan penting agar lokasi program Lisdes 2026 sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan informasi mengenai desa sasaran, kondisi akses, kebutuhan warga, dan kesiapan lokasi dapat terhubung dengan perencanaan pemerintah pusat.
Dukungan Lahan dan Perizinan
Ahmad meminta pemerintah daerah ikut mendukung persiapan pembangunan PLTS komunal, khususnya dalam penyediaan lahan. Selain lahan, kelancaran perizinan dan tersedianya akses infrastruktur pendukung juga diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Persiapan tersebut penting karena PLTS komunal tidak hanya membutuhkan area untuk pemasangan panel surya, tetapi juga pengaturan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kesiapan lokasi dan administrasi akan menentukan kelancaran pelaksanaan program ketika proyek memasuki tahap pembangunan.
Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Dewi, menyatakan pemerintah provinsi berkomitmen mengawal pelaksanaan program listrik desa dari pemerintah pusat. Pengawalan itu diarahkan agar seluruh tahapan berjalan terarah, memiliki izin yang diperlukan, dan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
“Program listrik desa ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, yaitu tidak ada lagi program yang tidak terkoordinasi atau tidak berizin,” jelasnya.
Percepatan elektrifikasi di Sulawesi Tenggara akan bergantung pada kesesuaian solusi dengan kondisi tiap desa. PLTS komunal diharapkan menjadi jawaban bagi masyarakat di kawasan yang tidak dapat dilayani melalui penarikan jaringan PLN, sementara perluasan jaringan dan BPBL tetap berjalan untuk kelompok sasaran lain.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, program Lisdes 2026 diharapkan mampu mempersempit kesenjangan akses listrik di Sultra. Fokusnya bukan hanya meningkatkan angka rasio elektrifikasi, melainkan memastikan masyarakat di wilayah terpencil memiliki peluang yang lebih setara untuk memperoleh layanan listrik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is ESDM siapkan PLTS komunal untuk desa?ESDM siapkan PLTS komunal untuk desa is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does ESDM siapkan PLTS komunal untuk desa matter?ESDM siapkan PLTS komunal untuk desa matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.