OTT ke-21, KPK tangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara
KPK Amankan Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam OTT ke-21 Tahun 2026
Kabarsatunusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan pada Senin dengan mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena. Kegiatan ini tercatat sebagai OTT ke-21 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.
Penindakan tersebut berlangsung di sejumlah wilayah. Total terdapat 14 orang yang diamankan tim KPK, termasuk Sirajudin Lasena. Lima orang berada di Jakarta, delapan orang lainnya diamankan di Sulawesi Utara, sedangkan satu orang ditangkap di Gorontalo.
“Benar, sedang ada kegiatan di lapangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Senin.
Sirajudin Lasena termasuk dalam kelompok lima orang yang diamankan di Jakarta. Selain bupati, pihak yang dibawa dalam kegiatan tersebut mencakup kepala dinas, aparatur sipil negara, serta unsur swasta. KPK belum menyampaikan secara rinci perkara yang mendasari operasi tersebut.
Status hukum masih dalam pemeriksaan
Setelah operasi tangkap tangan dilakukan, KPK memiliki batas waktu 1 x 24 jam untuk memeriksa para pihak yang diamankan dan menentukan status hukum mereka. Proses ini mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.
Dalam tahap awal, pemeriksaan biasanya diarahkan untuk mendalami peran masing-masing orang, hubungan antarpihak, serta dugaan peristiwa yang menjadi dasar penindakan. Penetapan status seseorang baru dapat disampaikan setelah rangkaian pemeriksaan awal selesai dilakukan.
“Dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Budi juga menjelaskan bahwa salah seorang yang diamankan di ibu kota adalah kepala daerah dari kabupaten di Sulawesi Utara tersebut.
“Lima orang diamankan di Jakarta. Salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara, salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Utara,” ucapnya.
Pembagian lokasi penangkapan menunjukkan bahwa operasi ini menjangkau lebih dari satu daerah. KPK masih memiliki waktu dalam ketentuan yang berlaku untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara, termasuk konstruksi dugaan peristiwa dan status pihak-pihak yang diperiksa.
Rangkaian OTT KPK sepanjang 2026
Operasi di Bolaang Mongondow Utara menambah daftar panjang kegiatan tangkap tangan KPK selama 2026. OTT pertama pada tahun ini berlangsung pada 9-10 Januari dan mengamankan delapan orang dalam dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021-2026.
Masih pada Januari, KPK melanjutkan penindakan melalui OTT kedua yang menjaring Wali Kota Madiun Maidi. OTT ketiga pada bulan yang sama melibatkan Bupati Pati Sudewo.
Pada Februari 2026, penindakan keempat dilakukan terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Dalam bulan yang sama, OTT kelima turut mengamankan Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
OTT keenam kemudian menyasar lingkungan peradilan dengan diamankannya Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta serta Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa penindakan KPK selama tahun berjalan mencakup sejumlah institusi dan tingkatan jabatan yang berbeda.
Memasuki Maret 2026, bertepatan dengan Ramadhan, KPK melakukan operasi terpisah yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Ketiganya ditangkap dalam OTT yang berbeda.
Pada April, KPK mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi ke-10. Tidak ada operasi tangkap tangan KPK yang tercatat sepanjang Mei 2026.
Penindakan berlanjut dari Juni hingga September
KPK kembali melakukan OTT pada Juni 2026. Dalam salah satu peristiwa, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri. Operasi ke-12 kemudian mengamankan Bupati Muara Enim Edison, disusul OTT ke-13 terhadap aparatur sipil negara Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai kelanjutan dari tangkap tangan sebelumnya.
Operasi ke-14 pada Juni juga berkaitan dengan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, yang menyerahkan diri. Pada Juli, KPK melaksanakan OTT ke-15 hingga ke-18. Sejumlah kepala daerah yang termasuk dalam rangkaian penindakan itu ialah Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Selanjutnya, OTT ke-19 pada Agustus 2026 menjangkau jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed. Pada September, KPK melakukan OTT ke-20 yang berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Dengan diamankannya Sirajudin Lasena dan 13 orang lainnya, operasi terbaru ini menjadi penindakan ke-21 KPK sepanjang tahun 2026. Publik masih menunggu hasil pemeriksaan awal KPK untuk mengetahui status hukum seluruh pihak yang terlibat serta perkara yang tengah didalami.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is OTT ke 21 KPK tangkap Bupati?OTT ke 21 KPK tangkap Bupati is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does OTT ke 21 KPK tangkap Bupati matter?OTT ke 21 KPK tangkap Bupati matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.