Menkes Buka Pembicaraan tentang Perbedaan Gaji Dokter: Ada yang Puluhan Miliar, Ada yang Mirip Tukang Parkir
Latest Program – Dalam sebuah wawancara di Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas masalah ketimpangan pendapatan di bidang kedokteran. Menurutnya, perbedaan penghasilan antara dokter di Indonesia sangat signifikan, bahkan bisa mencapai ribuan kali lipat. “Saya merasa tidak nyaman menyampaikan di Jakarta, pasti para Bapak Ibu sudah mengetahui. Ada yang mendapat puluhan miliar, sementara ada yang hampir sama dengan penghasilan tukang parkir,” ujarnya.
“Variasi besaran penghasilan yang jauh berbeda, jauh sekali. Saya nggak enak menyampaikan di Jakarta sendiri pasti Bapak Ibu tahulah. Ada yang dapatnya, ordernya sebulan miliaran, ada yang dapatnya sebulan ya kita sering dengar itu seperti tukang parkir yang ratusan ribu,”
Budi mengungkapkan, dokter spesialis menjadi contoh jelas tentang perbedaan penghasilan yang meluas. Di Kabupaten Bone, tunjangan mereka hanya Rp3 juta, sementara di Mahakam Ulu mencapai Rp80 juta. “Kok teman saya di sana bisa dapat Rp80 juta, saya Rp3 juta. Ada dokter gigi di Indragiri Riau, Rp1 juta, di Cianjur Jawa Barat Rp30 juta tunjangannya,” tambahnya.
Kesenjangan dan Koordinasi Kementerian
Budi menekankan bahwa permasalahan ini membutuhkan penanganan bersama. Ia menyebut, Kementerian Kesehatan tidak memiliki kekuasaan penuh, sehingga perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri. “Masih ada dokter yang memiliki tiga Surat Izin Praktik (SIP), sementara dokter muda kesulitan mendapatkan tempat praktik,” katanya.
Menurut Budi, ketimpangan gaji ini memengaruhi distribusi tenaga medis. Banyak Puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter yang bertugas. “Padahal dokter-dokter yang lama itu mungkin kerjanya nggak penuh di rumah sakit, dan itu mendapatkan hasil penghasilannya mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru yang mau masuk,” paparnya.
Program Penguatan Karier dan Isu Pendidikan
Menteri Kesehatan juga menyebut bahwa sistem pendidikan PPDS saat ini menjadi penghalang bagi dokter yang sudah bekerja. “Hanya siswa dari kalangan berduit yang bisa menempuh PPDS karena mereka tidak mendapatkan insentif,” jelasnya. Selain itu, Budi mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap virus Nipah, terutama menghindari konsumsi buah yang telah terbuka.
Budi Gunadi Sadikin menyoroti tren dokter yang bersaing untuk menjadi spesialis. Ia menilai pemerintah sedang menyiapkan peningkatan karier dan kompetensi bagi dokter puskesmas. Program CKG kini tidak hanya fokus pada deteksi dini penyakit, tetapi juga mendorong tindak lanjut pengobatan untuk masyarakat yang membutuhkan.
Sistem Label Gizi dan Penyesuaian Pajak
Nutri Level, sistem label gizi berbasis warna dan huruf (A, B, C, D), telah diterapkan di kemasan makanan dan minuman siap saji. Penyesuaian BBH terakhir kali dilakukan pada 2022 setelah bertahan sejak 2016. Proses pemantauan saat ini diatur melalui Komite Internship.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan polisi yang diterima pada 11 Maret 2026. Sementara itu, Dokter Piprim Basarah Yanuarso SpA telah menerima surat keputusan pemecatan dari Menkes Budi.
Dalam wawancara tersebut, Budi mengakui kesalahan dalam komunikasinya. Ia menyatakan bahwa gaji yang ditawarkan profesi dokter terkadang menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin menekuni bidang tersebut. “Sistem pendidikan memang menyulitkan para dokter yang sudah memiliki pekerjaan tetap, karena hanya kalangan tertentu yang bisa menempuh PPDS,” tuturnya.
