Special Plan: Prabowo Ungkap Rupiah Melemah karena Kekayaan Indonesia Banyak Terkuras
Special Plan menjadi tema utama dalam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap masalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurut Prabowo, penyebab utama anjloknya rupiah adalah aliran besar kekayaan Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Aliran Kekayaan Negara dan Neraca Keuangan
“Dalam 22 tahun terakhir, Indonesia menerima keuntungan sekitar USD 436 miliar, namun sebanyak USD 343 miliar dari jumlah tersebut justru dialirkan ke luar negeri,” ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memperhatikan neraca keuangan, khususnya inflow dan outflow, untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, jumlah kekayaan yang tersisa sangat kecil dibandingkan yang terlepas, sehingga menimbulkan kerugian signifikan.
Dalam konteks Special Plan, Prabowo menyoroti bahwa kekayaan negara terus mengalir keluar secara sistematis. Hal ini disebabkan oleh praktik yang tidak transparan, seperti under invoicing, yang membuat pemerintah kehilangan pendapatan seharusnya masuk ke dalam negeri. “Ini adalah masalah yang sudah terjadi selama era Orde Baru hingga kini,” tambahnya, menegaskan bahwa fenomena ini memperparah tekanan pada mata uang lokal.
Kebijakan untuk Mengurangi Kebocoran Ekonomi
Untuk menangani kekayaan yang terkuras, Prabowo menyebut pemerintah sedang menerapkan langkah-langkah perbaikan. Salah satunya adalah mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) untuk sejumlah komoditas strategis. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari Special Plan untuk memperkuat pengawasan dan mengurangi praktik manipulasi neraca.
Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan upaya untuk menutup celah kebocoran ekonomi. “Dengan Special Plan ini, kita bisa memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia tidak hanya dinikmati oleh sebagian elite, tetapi juga secara adil oleh seluruh rakyat,” jelasnya. Ia juga menyoroti kerugian negara yang mencapai USD 150 miliar per tahun atau setara Rp2.500 triliun, yang menunjukkan urgensi perbaikan sistem pengelolaan keuangan.
Selain itu, Prabowo mengkritik kebijakan yang memungkinkan aliran modal asing keluar bersih sebesar Rp3,79 triliun dari pasar keuangan domestik pada 10-13 November 2025. Meskipun pasar saham mencatat inflow, ia menegaskan bahwa kebocoran modal tetap menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi. “Kita juga mengalami kerugian hingga US$8 miliar per tahun akibat dana judi online, yang memperburuk ketergantungan pada ekspor,” tambahnya.
Dalam Special Plan yang ia usung, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama global untuk menangani kejahatan lintas batas, termasuk manipulasi harga beras. “Kerugian ekonomi dari permainan harga beras mencapai Rp100 triliun per tahun, dan ini harus diatasi secara kolektif,” ujarnya. Ia menganggap bahwa tindakan pemerintah yang terpisah dari kerja sama internasional tidak cukup untuk menyelesaikan masalah struktural ini.
Prabowo juga menyinggung penutupan sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. “Ini adalah bagian dari Special Plan untuk memperbaiki efisiensi dan memastikan kekayaan negara tidak terbuang percuma,” tegasnya. Dengan kebijakan ini, ia berharap pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil.
Menurut Prabowo, kekayaan Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi bahan pembicaraan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. “Kita perlu mengubah pola ekspor dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing,” kata presiden. Pernyataannya menegaskan bahwa Special Plan tidak hanya tentang pengelolaan keuangan, tetapi juga tentang reformasi struktural yang berkelanjutan.
Dengan menambahkan analisis lebih dalam mengenai dampak kekayaan yang terkuras, serta memperjelas peran Special Plan dalam berbagai aspek ekonomi, artikel ini diharapkan mampu meningkatkan visibilitas dan keterlibatan audiens. Prabowo meminta kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk mendukung perubahan menuju ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
