Meeting Results: Kubu Ade Kuswara Klaim Utang, Jaksa Tegaskan Pengaturan Proyek
Meeting Results – Hasil sidang terkini dalam kasus dugaan korupsi di Pemkab Bekasi kembali memicu perdebatan mengenai aliran dana yang melibatkan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi nonaktif, dan sang ayah HM Kunang. Dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin (22/6), kubu terdakwa dan jaksa mengemukakan pandangan berbeda mengenai status uang miliaran rupiah yang diterima Ade. Kubu Ade menegaskan bahwa dana tersebut bersifat utang pribadi, sementara jaksa mengklaim uang tersebut berasal dari pengaruh proyek.
Perselisihan Seputar Sumber Dana
Salah satu saksi yang dipanggil dalam sidang adalah Sarjan, pengusaha yang terlibat dalam menyuap Ade Kuswara. Sarjan menjelaskan bahwa Ade meminjam uang sebesar Rp 8 miliar melalui perantara Sugiarto, dengan alasan membayar utang ke orang tua. Menurut keterangan Sarjan, peminjaman uang tersebut terjadi secara bertahap sejak awal tahun 2025. Dalam proses penyidikan, tim jaksa menegaskan bahwa uang yang diberikan berasal dari keuntungan proyek, bukan utang pribadi.
“Uang yang diberikan kepada Pak Ade adalah keuntungan dari proyek-proyek yang dikerjakan di lingkungan Pemkab Bekasi. Saya menyerahkan dana tersebut karena ada permintaan khusus untuk memuluskan pengadaan,”
Penjelasan ini memperjelas bahwa aliran dana bukan hanya terkait pengadaan, tetapi juga proses pengaturan proyek yang diduga memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Kubu Ade Kuswara, melalui kuasa hukumnya I Wayan Suka Wirawan, membela bahwa uang tersebut hanya berupa utang, bukan suap. Dalam Meeting Results, perbedaan ini menjadi pusat perhatian para penyidik.
Proses Pemanggilan Saksi dan Bukti yang Dibawa
Sidang ini juga melibatkan pihak terlibat lainnya, seperti seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan warga swasta. Kehadiran saksi-saksi ini bertujuan memperjelas mekanisme pencairan dana dan penggunaannya. Jaksa Ade Azharie menegaskan bahwa pengakuan Sarjan memperkuat dugaan bahwa aliran uang terkait langsung dengan proyek yang memperoleh keuntungan.
“Dari keterangan Sarjan, terlihat jelas bahwa uang dari proyek tersebut diberikan sebagai imbalan untuk mempercepat proses pengadaan. Dugaan korupsi terus berkembang berdasarkan bukti-bukti yang diungkap dalam Meeting Results ini,”
Di sisi lain, kubu Ade Kuswara menyatakan bahwa penerimaan dana hanya sebagai bentuk bantuan keuangan. Mereka berpendapat bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, bukan untuk menyuap atau mengatur proyek. Dalam sidang, para pengacara terdakwa mencoba memecah dugaan keterlibatan Ade dengan memfokuskan pada sifat utang-piutang.
Korelasi Dana dan Proyek yang Disuap
Pemanggilan saksi Sarjan dianggap sebagai poin kunci dalam Meeting Results kali ini. Uang sebesar Rp 8,5 miliar yang diterima Ade Kuswara diklaim Sarjan berasal dari 10 persen keuntungan proyek yang dikerjakan di lingkungan Pemkab Bekasi. Angka ini menjadi bukti bahwa ada hubungan antara penerimaan dana dan keuntungan dari proyek-proyek tertentu.
“Dari proyek-proyek saya, Pak Ade memperoleh keuntungan sebesar 10 persen. Uang tersebut digunakan untuk memuluskan proses kerja, bukan hanya utang pribadi,”
Jaksa menilai bahwa dana dari proyek tersebut jelas terkait dengan tindakan korupsi, karena dianggap sebagai alat untuk memengaruhi pihak-pihak tertentu. Pemanggilan saksi yang berbeda dalam setiap sesi sidang membantu menggali lebih dalam mengenai hubungan antara dana, proyek, dan penerimaan suap.
Kehadiran Wakil Ketua DPRD Jabar dalam Sidang
Para saksi juga melibatkan Wakil Ketua DPRD Jabar, Yayat, dan Ono Surono. Yayat mengakui mengenal Sarjan sebagai orang yang menyuap Ade Kuswara dan HM Kunang. Menurutnya, Sarjan berperan aktif dalam mengatur proyek-proyek yang dilakukan di Bekasi. Ono Surono, yang juga diperiksa, membantah adanya aliran uang ke kantong pribadi atau partai setelah rumahnya digeledah KPK.
Dalam Meeting Results, pihak jaksa menggunakan keterangan para saksi untuk menggambarkan keterlibatan Yayat dan Ono Surono dalam kasus ini. Mereka menegaskan bahwa pengakuan saksi menjadi bukti kuat bahwa aliran uang bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan di Pemkab Bekasi.
Perkembangan Kasus dan Keterlibatan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menginvestigasi kasus ini, termasuk memeriksa aliran dana dan aset terkait. Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Sarjan memberikan uang sekitar Rp 600 juta sebagai bagian dari suap. Penerimaan dana tersebut diduga dilakukan bertahap, dengan total Rp 11,4 miliar yang diterima Ade Kuswara.
“Dana yang diterima Pak Ade bersifat transparan dan didokumentasikan. Namun, dari perspektif jaksa, dana tersebut tidak hanya untuk keperluan pribadi, tetapi juga untuk mengatur proyek dan menyuap pihak-pihak tertentu,”
KPK menekankan bahwa aliran dana dalam kasus ini memperlihatkan adanya sistem yang terstruktur untuk menyuap para pejabat. Dalam Meeting Results, para saksi diperiksa secara mendalam untuk memastikan bahwa hubungan antara dana, proyek, dan keuntungan yang diperoleh benar-benar terbukti. Kasus ini masih menjadi fokus utama penyidik untuk mengungkap korupsi yang melibatkan dua terdakwa.
