Satpol PP Trenggalek segel gerai minuman beralkohol usai didemo ormas

Gerai Minuman Beralkohol di Trenggalek Disegel Setelah Aksi Penolakan

Kabarsatunusa.com – Sebuah gerai penjualan minuman beralkohol bernama Sari Jaya di Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dihentikan sementara aktivitasnya melalui penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran setempat. Tindakan itu dilakukan setelah adanya penolakan dari organisasi masyarakat Ansor-Banser serta pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen usaha.

Penyegelan melibatkan tim gabungan pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dilakukan di lokasi belum menemukan dokumen perizinan usaha yang dapat ditunjukkan oleh pengelola gerai. Kondisi tersebut menjadi dasar penghentian sementara kegiatan penjualan di tempat itu.

“Langkah ini kami ambil untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP dan Damkar Trenggalek Purwo Edi Prawito.

Izin Usaha Belum Diajukan Melalui OSS

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Trenggalek, Saniran, turut hadir dalam proses penyegelan. Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bahwa izin usaha gerai tersebut belum diajukan melalui sistem online single submission atau OSS.

“Jadi, benar-benar belum punya izin,” ujar Saniran.

Gerai Sari Jaya diketahui mulai beroperasi pada 3 Oktober 2026. Sebelum tindakan penyegelan, pemerintah daerah telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait keberadaan usaha tersebut. Petugas kemudian meminta pihak pengelola menyerahkan data legalitas usaha dan rincian barang yang diperdagangkan.

Permintaan itu belum dipenuhi hingga tim gabungan datang untuk melakukan penindakan. Dalam kegiatan usaha, dokumen perizinan menjadi unsur yang terpisah dari legalitas barang yang dijual. Sebuah produk dapat memiliki penanda resmi, tetapi tempat atau pihak yang menjualnya tetap harus memenuhi ketentuan usaha yang berlaku.

Produk Ditemukan Memiliki Pita Cukai dan Barcode

Saat inspeksi dilakukan, petugas menemukan sejumlah jenis minuman beralkohol di dalam gerai. Di antara barang tersebut terdapat produk dengan kadar alkohol hingga 43 persen. Pemeriksaan awal menunjukkan produk-produk itu dilengkapi pita cukai dan barcode yang dinilai asli atau legal.

Namun, temuan itu tidak mengakhiri persoalan administratif gerai. Purwo menegaskan bahwa keabsahan barang tidak otomatis memberikan izin bagi kegiatan penjualan apabila persyaratan usaha belum dipenuhi.

“Untuk produk memang legal, ada pita cukai dan barcode-nya. Cuma, untuk penjualan harus ada izinnya,” ujar Purwo.

Perbedaan antara status barang dan izin penjualan menjadi bagian penting dalam penanganan kasus ini. Pita cukai serta barcode berkaitan dengan identitas dan pengawasan terhadap produk, sedangkan izin usaha menyangkut kegiatan perdagangan di lokasi tertentu. Karena itu, pemeriksaan pemerintah tidak hanya berhenti pada kemasan barang yang tersedia di gerai.

Aksi Ansor-Banser Mendahului Penyegelan

Penyegelan berlangsung setelah puluhan anggota Ansor dan Banser menyampaikan aspirasi mereka. Massa lebih dulu berkumpul di depan Gedung Nahdlatul Ulama Trenggalek, lalu mendatangi gerai Sari Jaya di Kelurahan Ngantru.

Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Trenggalek Muhammad Izuddin Zakki, yang dikenal sebagai Gus Zaki, meminta agar penanganan tidak hanya berupa penutupan lokasi usaha. Ia juga mendesak agar seluruh persediaan minuman beralkohol di dalam gerai diangkut sehingga tidak kembali beredar secara sembunyi-sembunyi.

“Kami tidak hanya ingin tempat ini ditutup, tetapi seluruh mirasnya juga harus diangkut. Kami akan terus mengawal sampai benar-benar tidak ada lagi di sini,” kata Gus Zaki.

Gus Zaki memberi tenggat 2 x 24 jam untuk pengangkutan seluruh stok yang tersisa. Ia menyatakan Ansor-Banser siap kembali ke lokasi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut belum dijalankan dalam batas waktu itu.

Aksi tersebut menggambarkan bahwa persoalan gerai tidak semata dipandang sebagai urusan administrasi usaha. Penolakan warga dan organisasi masyarakat turut menjadi perhatian dalam upaya menjaga ketertiban lingkungan. Pemerintah daerah kemudian dihadapkan pada kebutuhan untuk menindaklanjuti temuan administrasi sekaligus merespons aspirasi publik secara proporsional.

Pemilik Dipersilakan Berkoordinasi

Setelah penyegelan, pemilik usaha tetap diberi kesempatan untuk berkoordinasi dengan Satpol PP. Koordinasi itu diperlukan jika pemilik ingin mengambil barang-barang yang masih tersimpan di dalam gerai.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga akan membahas langkah berikutnya, termasuk kemungkinan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan lanjutan akan menentukan status usaha tersebut setelah persoalan perizinan dan barang di lokasi ditangani.

Bagi masyarakat, kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berhubungan dengan produk beralkohol. Pelaku usaha perlu memastikan seluruh proses administratif telah dipenuhi sebelum membuka operasional, sementara pemerintah berkewajiban memeriksa kepatuhan usaha ketika terdapat pengaduan atau potensi gangguan ketertiban di lingkungan sekitar.