Medvedev: Ukraina harus netral untuk selesaikan konflik dengan Rusia

Medvedev Tegaskan Tuntutan Rusia atas Netralitas Ukraina

Kabarsatunusa.com – Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev kembali memaparkan posisi Moskow terkait syarat yang dipandang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Ukraina secara berkelanjutan. Dalam wawancara dengan stasiun penyiaran Iran IRIB pada Sabtu, ia menyebut penarikan pasukan Ukraina dari wilayah yang kini diklaim Rusia sebagai salah satu unsur utama.

Selain persoalan wilayah, Medvedev menempatkan status politik dan keamanan Ukraina sebagai bagian penting dari penyelesaian yang diinginkan Rusia. Ia menyatakan Ukraina perlu memiliki status netral, tidak mempunyai senjata nuklir, serta menghentikan kebijakan yang ia sebut bernuansa nasionalis.

Status netral dan isu keamanan

Dalam penjelasannya, Medvedev menyatakan bahwa rangkaian tuntutan tersebut bukan merupakan posisi baru. Ia mengatakan garis kebijakan itu sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin.

“Persyaratan ini sudah diketahui. Persyaratan tersebut pertama kali disampaikan oleh Presiden Vladimir Vladimirovich Putin.”

Medvedev lalu menguraikan kembali poin yang berkaitan dengan kedudukan Ukraina. Rusia menuntut agar negara itu tidak menjadi pihak yang berpihak secara militer, tidak memiliki persenjataan nuklir, dan tetap berdaulat.

“Pertama dan terutama, ini mencakup status Ukraina yang netral, bebas senjata nuklir, dan merdeka.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Moskow mengaitkan penyelesaian konflik bukan hanya dengan penghentian pertempuran, melainkan pula dengan bentuk hubungan keamanan Ukraina pada masa mendatang. Status netral yang dimaksud Rusia menjadi salah satu bagian dari kerangka politik yang ingin diwujudkan dalam setiap kemungkinan penyelesaian.

Penekanan pada isu nuklir juga ditempatkan dalam konteks syarat keamanan. Medvedev tidak menguraikan rincian teknis mengenai mekanisme penerapan tuntutan itu dalam wawancara tersebut, tetapi ia memasukkannya sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari posisi Rusia.

Klaim wilayah menjadi pokok tuntutan

Aspek lain yang ditekankan Medvedev adalah penguasaan wilayah. Ia menyebut Donbas serta sejumlah wilayah baru lain yang tercantum dalam Konstitusi Rusia sebagai daerah yang harus berada dalam yurisdiksi Moskow.

“Yang ketiga, ini mencakup penempatan wilayah yang disebutkan dalam Konstitusi Rusia — khususnya wilayah Donbas dan beberapa wilayah baru lainnya — di bawah yurisdiksi Rusia.”

Bagi Rusia, tuntutan itu digambarkan Medvedev sebagai pemulihan kedaulatan. Posisi tersebut menjadikan persoalan teritorial sebagai bagian sentral dalam pernyataannya, bersamaan dengan tuntutan mengenai netralitas dan status nonnuklir Ukraina.

Donbas disebut secara khusus dalam wawancara itu, sementara Medvedev juga menggunakan istilah wilayah baru lainnya. Ia menghubungkan wilayah-wilayah tersebut dengan ketentuan yang telah dimasukkan ke dalam Konstitusi Rusia. Karena itu, pembicaraannya menegaskan bahwa perubahan atas pengaturan wilayah menjadi salah satu isu yang dipandang Moskow menentukan dalam proses penyelesaian.

Dalam konflik yang melibatkan tuntutan wilayah, pernyataan politik seperti ini memiliki arti penting karena menunjukkan batas posisi yang ingin dipertahankan oleh suatu pihak. Medvedev menyampaikan bahwa Rusia tidak memisahkan pembahasan perdamaian dari persoalan yurisdiksi atas daerah-daerah yang diklaimnya.

Kebijakan bahasa dan nasionalisme

Medvedev turut menyinggung kebijakan pemerintah Ukraina saat ini. Ia menyatakan Rusia menuntut penghentian kebijakan yang disebutnya nasionalis serta kecaman terhadap pembatasan penggunaan bahasa Rusia di Ukraina.

Isu bahasa menjadi salah satu bagian dari daftar keberatan yang disampaikannya. Dalam uraian Medvedev, tuntutan tersebut ditempatkan setelah aspek netralitas dan keamanan, lalu berdampingan dengan persoalan penguasaan wilayah. Hal itu menunjukkan bahwa Rusia memandang kebijakan domestik Ukraina juga relevan dalam gambaran penyelesaian yang diusulkannya.

Pernyataan Medvedev tidak memerinci bentuk kebijakan pengganti yang diinginkan maupun tahapan pelaksanaannya. Namun, ia dengan jelas memasukkan penggunaan bahasa Rusia dan penghentian kebijakan nasionalis sebagai unsur dalam syarat yang disebut perlu dipenuhi.

Diplomasi atau langkah militer

Medvedev mengatakan tujuan yang diuraikannya dapat dicapai melalui jalur diplomatik. Ia menegaskan Rusia tetap menyebut penyelesaian diplomatik sebagai kemungkinan untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan tersebut.

“Hal ini dapat dicapai melalui penyelesaian diplomatik, sebagaimana telah dinyatakan secara tegas.”

Meski demikian, ia juga menyampaikan peringatan bahwa Rusia akan menggunakan pilihan militer apabila hasil yang dikehendaki tidak tercapai. Pernyataan itu menggarisbawahi sikap Moskow bahwa diplomasi dan kekuatan militer ditempatkan sebagai dua jalur yang mungkin digunakan untuk mengejar tujuan yang sama.

“Jika hal itu tidak terjadi, kami akan melakukannya melalui cara militer.”

Wawancara tersebut pada akhirnya merangkum tiga penekanan utama Rusia: status Ukraina yang netral dan bebas senjata nuklir, penghentian kebijakan yang dipersoalkan Moskow termasuk terkait bahasa Rusia, serta pengakuan atas yurisdiksi Rusia di Donbas dan wilayah lain yang diklaimnya. Medvedev menegaskan bahwa ketiga hal itu dipandang sebagai dasar bagi penyelesaian konflik yang bertahan lama.