BPJS Kesehatan pastikan pendaftaran Berani Sehat mudah dan cepat

Pendaftaran Berani Sehat di Palu Didukung Aplikasi Sehati

Kabarsatunusa.com – Masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan perlindungan kesehatan melalui program Berani Sehat dapat mendaftarkan diri dengan proses yang dirancang lebih praktis di fasilitas pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan Cabang Palu menyatakan aplikasi Sehati telah tersedia di setiap fasilitas kesehatan untuk membantu petugas memproses pendaftaran peserta.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Endang Triana Simanjuntak menjelaskan bahwa warga cukup menyiapkan dokumen kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang sah. Dokumen tersebut dapat berupa KTP maupun Kartu Keluarga, selama data identitasnya valid dalam sistem.

“Proses pendaftaran sangat mudah dan cepat,” kata Endang Triana Simanjuntak di Palu, Sabtu.

Ketersediaan aplikasi Sehati di fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan program ini. Dengan sistem tersebut, proses administrasi tidak semata-mata bergantung pada pengisian data secara manual. Warga yang datang ke tempat layanan dapat memperoleh bantuan petugas untuk memeriksa kelengkapan identitas dan memasukkan data kepesertaan ke dalam mekanisme yang berlaku.

Terintegrasi dengan Sistem JKN

Berani Sehat merupakan program jaminan kesehatan daerah yang telah diintegrasikan ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Integrasi ini dilakukan mengikuti ketentuan nasional yang mengarahkan pemerintah daerah untuk tidak lagi menjalankan skema jaminan kesehatan secara terpisah dari sistem JKN.

Dalam skema tersebut, BPJS Kesehatan menjalankan fungsi teknis dalam pengelolaan kepesertaan dan pembayaran iuran. Seluruh iuran peserta program Berani Sehat ditanggung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, warga yang memenuhi ketentuan program memperoleh akses kepesertaan tanpa harus membayar iuran secara mandiri.

“Pemerintah daerah tidak lagi menyelenggarakan jaminan kesehatan secara mandiri,” ujar Endang.

Penggabungan program daerah ke dalam JKN juga dimaksudkan untuk memberikan jalur perlindungan yang lebih jelas bagi masyarakat. Ketika kepesertaan terdaftar dan iuran telah aktif, layanan kesehatan dapat dibiayai melalui mekanisme BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan.

Bagi warga, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah keabsahan NIK dan kesiapan dokumen identitas saat mendaftar. Data kependudukan yang tidak sesuai atau belum valid dapat menghambat proses administrasi. Karena itu, KTP atau Kartu Keluarga perlu dibawa saat mengurus pendaftaran di fasilitas layanan kesehatan.

Menjangkau Warga yang Belum Terlindungi

Program Berani Sehat juga ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Selain itu, skema ini dapat menjadi pilihan bagi peserta JKN yang kartunya berstatus tidak aktif dan menghadapi kendala kepesertaan.

Ada ketentuan pelayanan yang perlu dipahami calon peserta. Warga yang didaftarkan melalui Berani Sehat harus bersedia menjalani perawatan di ruang Kelas III. Ketentuan ini menjadi bagian dari skema pembiayaan program yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan atau yang status kartu JKN-nya nonaktif dapat didaftarkan ke program Berani Sehat,” kata Endang.

Keberadaan program ini memberi kepastian bagi warga yang sebelumnya belum tercakup perlindungan kesehatan atau mengalami masalah pada status kepesertaan. Dalam situasi ketika layanan medis diperlukan, status kepesertaan yang aktif menjadi unsur penting agar pembiayaan dapat diproses sesuai aturan JKN.

Setelah iuran kepesertaan aktif, BPJS Kesehatan menyalurkan biaya layanan kepada fasilitas kesehatan yang memberikan perawatan. Alur ini membuat pembiayaan tidak dibayarkan langsung kepada peserta, melainkan melalui sistem pembiayaan kesehatan yang telah ditetapkan.

Skema Pembayaran Layanan Kesehatan

Pembayaran kepada fasilitas kesehatan dilakukan dengan mekanisme yang berbeda sesuai tingkat pelayanan. Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP, seperti puskesmas dan klinik pratama, BPJS Kesehatan menggunakan skema kapitasi.

FKTP merupakan pintu awal pelayanan kesehatan bagi peserta. Di tempat inilah warga dapat memperoleh layanan dasar sebelum mendapatkan rujukan apabila kondisi kesehatannya memerlukan penanganan lebih lanjut. Skema kapitasi digunakan untuk pembiayaan layanan di tingkat tersebut sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

Sementara itu, pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut atau FKRTL, termasuk rumah sakit, dibiayai melalui mekanisme klaim Indonesian Case Based Groups atau INA-CBGs. Sistem klaim ini digunakan untuk pembiayaan layanan rumah sakit dalam kerangka JKN.

Dengan integrasi Berani Sehat ke dalam JKN, pemerintah provinsi berperan menanggung iuran, sedangkan BPJS Kesehatan mengelola pelaksanaan teknis kepesertaan dan pembayaran layanan. Bagi masyarakat, langkah praktis yang dapat dilakukan adalah membawa identitas dengan NIK valid ke fasilitas kesehatan agar proses pendaftaran dapat segera diperiksa dan ditindaklanjuti.