Lestari minta Ruang Bersama Indonesia jangan berhenti seremonial

Ruang Bersama Indonesia Didorong Hadir Nyata hingga Desa dan Kelurahan

Kabarsatunusa.com – Perlindungan bagi perempuan dan anak perlu terasa sampai ke lingkungan terdekat masyarakat, bukan berhenti pada penetapan kebijakan di tingkat nasional. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penerapan Ruang Bersama Indonesia (RBI) secara nyata di desa dan kelurahan agar warga yang membutuhkan perlindungan dapat memperoleh dukungan yang tepat.

RBI dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dokumen tersebut ditandatangani di Jakarta pada 14 September 2026 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Inisiatif ini dirancang sebagai ruang kolaborasi yang menyatukan program, sumber daya, dan layanan terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Tantangan berikutnya adalah memastikan kerangka itu diterjemahkan menjadi kegiatan yang mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Aturan Harus Dipahami dan Dijalankan

Lestari mengingatkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin keselamatan perempuan dan anak. Pemahaman aparat serta masyarakat terhadap langkah perlindungan, akses layanan, dan mekanisme penanganan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan RBI.

“Perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan tidak semata melalui adanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana hukum itu bisa dipahami dan dilaksanakan,” ujar Lestari.

Pesan tersebut menempatkan desa dan kelurahan sebagai titik penting dalam pelaksanaan kebijakan. Di tingkat inilah warga berinteraksi dengan layanan publik sehari-hari dan persoalan kerentanan dapat lebih cepat dikenali. Karena itu, kebijakan yang telah disepakati di pusat memerlukan penyesuaian program sesuai kebutuhan daerah tanpa mengabaikan tujuan perlindungan yang sama.

Lestari, yang juga anggota Komisi X DPR, memandang keberhasilan RBI tidak hanya ditentukan oleh penyusunan aturan atau koordinasi antarkementerian. Pemerintah daerah perlu mampu mengubah arah kebijakan menjadi tindakan yang dapat dijalankan secara konsisten, termasuk melalui layanan, pendampingan, serta komunikasi yang dapat dijangkau warga.

“Kepentingan nasional harus menjadi kompas, dan itu hanya bisa terwujud jika ada orkestrasi yang baik antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Tantangan Perlindungan di Era Digital

Kebutuhan akan sistem perlindungan yang kuat semakin relevan karena bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi dalam ruang fisik. Perkembangan teknologi digital membuka banyak kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga memunculkan risiko baru yang perlu diantisipasi melalui kesiapan layanan dan peningkatan pemahaman masyarakat.

“Perkembangan dunia digital bukan semata hadir dengan teknologi yang mempermudah aktivitas manusia. Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan ancaman bagi perempuan dan anak sehingga dibutuhkan sistem perlindungan yang tepat,” katanya.

Dalam konteks RBI, perlindungan yang memadai berarti adanya kemampuan untuk mengenali kerentanan sejak awal, mengarahkan warga pada saluran bantuan yang tersedia, dan membangun lingkungan yang tidak membiarkan korban menghadapi persoalan sendirian. Pendekatan ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparatur lokal hingga masyarakat di sekitarnya.

Pelaksanaan program juga perlu didukung indikator keberhasilan yang jelas. Ukuran yang dapat dipantau membantu pemerintah melihat apakah kebijakan telah menjangkau kelompok yang membutuhkan, apakah pendampingan berjalan, serta bagian mana yang masih memerlukan perbaikan. Tanpa evaluasi yang terukur, program berisiko hanya terlihat lengkap dalam administrasi tanpa menghasilkan perubahan yang nyata bagi warga.

Penguatan Aparatur dan Anggaran Lokal

Lestari mendorong agar aparatur desa dan kelurahan memperoleh kapasitas yang memadai untuk menjalankan RBI. Pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan diperlukan agar pelaksana di lapangan memahami peran mereka, mampu merespons kebutuhan warga, serta dapat menghubungkan kasus atau persoalan yang muncul dengan layanan yang relevan.

“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang sampai ke mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Jangan sampai RBI hanya menjadi laporan di atas kertas, sementara perempuan dan anak di desa masih berjuang sendiri,” ucap Lestari.

Selain kesiapan sumber daya manusia, arah penggunaan anggaran desa dan kelurahan juga menjadi perhatian. Dukungan pembiayaan perlu memberi ruang bagi program perlindungan perempuan dan anak, termasuk kegiatan penguatan kapasitas aparat serta pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan.

RBI akan lebih bermakna apabila masyarakat turut dilibatkan dalam mekanisme pemantauan dan pelaporan. Keterlibatan warga dapat memperkuat deteksi dini terhadap situasi yang berpotensi membahayakan perempuan dan anak. Pada saat yang sama, partisipasi tersebut dapat membantu membangun kesadaran bahwa perlindungan bukan semata tanggung jawab lembaga pemerintah, melainkan kepedulian bersama di lingkungan tempat tinggal.

Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur desa, kelurahan, dan masyarakat, RBI diharapkan tidak sekadar menjadi kesepakatan formal. Pelaksanaannya perlu hadir dalam bentuk dukungan yang dapat dikenali, diakses, dan dirasakan oleh perempuan serta anak di seluruh lapisan masyarakat.