Anggota DPR minta kenaikan harga avtur tidak jadi beban jamaah haji

Transparansi Biaya Avtur Jadi Sorotan dalam Pembahasan Haji 2027

Kabarsatunusa.com – Rencana biaya penyelengggaraan ibadah haji 2027 perlu disusun dengan perhitungan yang terbuka, terutama ketika harga bahan bakar pesawat atau avtur mengalami kenaikan. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa perubahan harga avtur tidak seharusnya langsung diterjemahkan menjadi tambahan beban bagi jamaah.

Perhatian ini muncul setelah harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta serta seluruh embarkasi pada September 2026 tercatat Rp22.471 per liter. Angka tersebut meningkat 6,49 persen dibandingkan periode sebelumnya yang berada di Rp21.102 per liter.

Kenaikan bahan bakar penerbangan memang relevan dalam perencanaan biaya perjalanan haji karena transportasi udara menjadi salah satu komponen penting. Namun, Selly menilai pemerintah perlu menunjukkan secara rinci pengaruh kenaikan itu terhadap biaya tiket masing-masing jamaah sebelum mengambil keputusan terkait BPIH 2027.

“Avtur naik, kita pahami. Berapa dampaknya terhadap tiket per jamaah? Berapa yang sudah terkontrak? Apa klausul kontraknya? Siapa yang menanggung risiko apabila terjadi perubahan harga atau force majeure? Ini harus terang sebelum satu rupiah pun dibebankan kepada jamaah,” ujar Selly.

Perlu Hitung Dampak Nyata pada Tiket

Dalam usulan BPIH 2027, asumsi harga avtur yang dipakai tercantum sebesar 82 US Cent untuk Garuda Indonesia dan 90 US Cent bagi Saudia Airlines. Perbedaan asumsi tersebut penting untuk dibuka dalam pembahasan karena biaya penerbangan dapat dipengaruhi oleh kesepakatan maskapai, waktu kontrak, serta ketentuan yang melekat pada pengadaan layanan.

Usulan tersebut juga memuat kemungkinan penerapan fuel surcharge, yaitu biaya tambahan dari perusahaan transportasi untuk merespons fluktuasi harga bahan bakar saat kegiatan operasional berlangsung. Bagi calon jamaah, mekanisme ini perlu dijelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami: kapan biaya tambahan dapat diterapkan, faktor apa yang menjadi pemicu, dan seberapa besar dampaknya terhadap biaya perjalanan.

Selly memandang satu komponen biaya yang meningkat tidak bisa dijadikan dasar otomatis untuk mengerek keseluruhan ongkos haji. Penghitungan harus memperlihatkan hubungan langsung antara perubahan harga avtur, nilai kontrak penerbangan, serta nominal yang akhirnya dibayarkan peserta.

Kejelasan itu menjadi penting karena biaya haji mencakup beragam kebutuhan, bukan hanya penerbangan. Karena itu, setiap perubahan komponen harus diuji dampaknya secara spesifik, bukan dihitung secara umum tanpa penjelasan yang dapat diperiksa dalam forum pembahasan BPIH.

Kontrak Penerbangan dan Risiko Bisnis

Mantan Pelaksana Tugas Bupati Cirebon tersebut juga mempertanyakan tata cara pengadaan tiket penerbangan haji. Ia menekankan perlunya melihat kapan kontrak dibuat serta bagaimana ketentuan kontrak mengatur risiko perubahan harga bahan bakar.

Jika kontrak penerbangan disepakati setelah kenaikan avtur terjadi, Selly menilai kondisi itu semestinya masuk dalam risiko bisnis yang melekat pada proses pengadaan. Dalam pandangan tersebut, jamaah tidak patut menanggung biaya tambahan hanya karena risiko harga telah menjadi bagian dari situasi ketika kontrak ditetapkan.

“Sebaliknya, kalau pemerintah meminta jemaah membayar untuk mengantisipasi risiko yang belum tentu terjadi, lalu risikonya ternyata tidak terjadi, apa jaminan uang tersebut kembali kepada jamaah?” ucap Selly.

Pertanyaan mengenai pengembalian dana menjadi bagian penting dari perlindungan jamaah. Bila terdapat pungutan untuk menghadapi kemungkinan lonjakan biaya yang ternyata tidak terwujud, perlu ada mekanisme yang jelas mengenai pengembalian, penyesuaian, atau penggunaan dana tersebut. Tanpa aturan yang transparan, jamaah akan sulit memahami alasan di balik jumlah yang dibayarkan.

Selain itu, pembahasan tidak cukup berhenti pada harga avtur di pasar atau di bandara. Pemerintah perlu memaparkan apakah tiket telah dikontrak, nilai kesepakatan yang berlaku, serta pihak yang memikul risiko ketika harga berubah. Informasi tersebut dapat membantu memastikan bahwa biaya yang dibebankan benar-benar mencerminkan kebutuhan aktual penyelenggaraan haji.

Keterbukaan dalam Penetapan BPIH 2027

Selly meminta struktur kontrak, asumsi harga, skenario risiko, dan tata cara pengembalian maupun penyesuaian biaya disampaikan secara terbuka dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027. Keterbukaan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dasar untuk memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada jamaah.

Dalam konteks perjalanan haji, kepastian biaya memiliki arti besar bagi calon peserta yang mempersiapkan keberangkatan jauh hari. Penjelasan yang rinci mengenai komponen biaya dapat memberi gambaran lebih jelas mengenai alasan perubahan angka dan langkah yang diambil untuk menekan pengeluaran yang tidak diperlukan.

Naiknya harga avtur dapat menjadi unsur yang harus diperhitungkan, tetapi bukan satu-satunya penentu biaya perjalanan. Pemerintah dan pihak terkait perlu membedakan antara kenaikan yang benar-benar telah memengaruhi kontrak serta biaya yang baru berupa potensi risiko. Pembeda tersebut menentukan apakah tambahan pungutan memang diperlukan atau belum memiliki dasar yang cukup kuat.

Pembahasan BPIH 2027 diharapkan menghasilkan skema yang adil, terukur, dan mudah diawasi. Dengan membuka dasar penghitungan tiket, ketentuan fuel surcharge, serta perlakuan terhadap risiko harga, jamaah dapat memperoleh kepastian bahwa biaya haji ditetapkan melalui perhitungan nyata, bukan sekadar antisipasi yang dibebankan tanpa kejelasan.