Luhut: China berharap Menkeu Suahasil hadir di pertemuan APEC

China Dorong Kehadiran Suahasil Nazara pada Agenda Menteri Keuangan APEC 2026

Kabarsatunusa.com – Luhut – Pemerintah China mengharapkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadiri pertemuan menteri keuangan negara-negara anggota APEC yang dijadwalkan berlangsung di Hong Kong pada Oktober 2026. Kehadiran Indonesia dipandang penting dalam rangkaian agenda ekonomi kawasan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Shenzhen pada November tahun yang sama.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa permintaan tersebut muncul dalam pembicaraannya dengan pejabat China di Beijing. Ia kemudian menghubungi Suahasil Nazara dan memperoleh konfirmasi bahwa Menteri Keuangan akan hadir.

“Bisa tidak Pak Menteri Suahasil hadir di APEC Ministerial Meeting di Hong Kong?”

Luhut mengatakan respons dari pihak China sangat positif setelah mendapatkan kepastian mengenai partisipasi Indonesia. Pertemuan tingkat menteri itu akan menjadi salah satu forum penting sebelum para kepala negara dan pemerintahan berkumpul dalam KTT APEC di Shenzhen.

Agenda puncak APEC pada November 2026 berpotensi menghadirkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, serta sejumlah pemimpin dunia lain. Dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian, forum tersebut dapat menjadi ruang dialog mengenai perdagangan, investasi, stabilitas ekonomi, dan kerja sama lintas kawasan.

Kelanjutan Pembahasan Panda Bond

Selain soal kehadiran dalam forum APEC, China juga menunjukkan minat agar Indonesia meneruskan pembahasan Panda Bond. Luhut menyatakan Suahasil Nazara bersedia melanjutkan proses tersebut, sebuah sikap yang disambut antusias oleh pihak China.

“Mereka ingin agar Pak Sua melanjutkan Panda Bond dan Pak Sua mau, jadi mereka senang sekali.”

Panda Bond merujuk pada instrumen obligasi yang diterbitkan oleh pihak asing dalam mata uang yuan di pasar obligasi domestik China. Pembahasan mengenai instrumen ini relevan bagi kerja sama keuangan Indonesia-China, terutama dalam konteks pengembangan pilihan pendanaan dan hubungan pasar keuangan kedua negara.

Kunjungan Luhut ke Beijing mencakup pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China Wang Dongfeng, serta Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Zheng Shanjie. Pertemuan-pertemuan tersebut juga membahas kepastian kebijakan bagi pelaku ekonomi dan investor.

Kepastian Aturan Jadi Perhatian

Dalam dialog dengan Wang Yi, isu konsistensi regulasi menjadi salah satu perhatian yang disampaikan. China memahami bahwa kebijakan suatu negara dapat berubah, tetapi mengharapkan setiap perubahan dilakukan dengan kepastian dan tidak berlangsung mendadak.

“Kalau ada perubahan aturan, jangan tiba-tiba.”

Luhut menjelaskan Indonesia masih melewati masa transisi kebijakan. Namun, ia melihat dalam satu hingga dua tahun ke depan, arah regulasi akan semakin memiliki pola yang lebih tetap. Kepastian aturan penting bagi kerja sama ekonomi karena dunia usaha membutuhkan dasar yang jelas untuk membuat keputusan investasi maupun rencana jangka panjang.

Pembicaraan ini mencerminkan pentingnya komunikasi pemerintah dengan mitra internasional ketika terjadi penyesuaian kebijakan di dalam negeri. Bagi Indonesia, menjaga dialog dengan berbagai negara tetap sejalan dengan posisi diplomasi yang terbuka terhadap kerja sama tanpa berpihak pada blok kekuatan tertentu.

Pandangan dari Forum di Hangzhou

Sebelum bertemu sejumlah pejabat di Beijing, Luhut menghadiri undangan Dewan Ekonomi dan Sosial China atau CESC di Hangzhou pada 15 September 2026. Forum tersebut diikuti oleh perwakilan dari 20 negara dan menjadi tempat bertukar pandangan mengenai keadaan ekonomi serta geopolitik global.

Ia menilai negara-negara Global South memiliki dorongan untuk memperkuat kebersamaan di tengah kondisi dunia yang semakin terfragmentasi. Ketidakpastian mengenai perang Iran-Amerika Serikat dan waktu pembukaan Selat Hormuz disebut masih membawa dampak luas yang sulit dihitung secara pasti.

“Negara-negara Global South ingin bersatu karena sekarang dunia terfragmentasi.”

Selat Hormuz merupakan jalur laut yang memiliki arti besar bagi arus energi dunia. Karena itu, gangguan atau ketidakjelasan mengenai akses di kawasan tersebut dapat memengaruhi sentimen ekonomi internasional, perdagangan, dan perkiraan biaya logistik. Luhut menekankan bahwa dampak situasi tersebut masih luas serta sulit diprediksi.

Di tengah perkembangan tersebut, Indonesia tetap menempatkan diri sebagai negara yang aktif bekerja sama dengan seluruh pihak. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga ruang dialog dan peluang ekonomi, tanpa mengikat diri pada satu kelompok kekuatan tertentu.

Fondasi Ekonomi Indonesia

Luhut juga menyoroti sejumlah indikator domestik yang ia nilai menjadi modal bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Ekonomi Indonesia disebut tumbuh 5,1 persen, inflasi berada di bawah 3 persen, dan rasio utang masih kurang dari 40 persen.

“Modal kita cukup kuat: ekonomi tumbuh 5,1 persen, inflasi terkendali di bawah 3 persen, rasio utang masih di bawah 40 persen.”

Indikator tersebut, menurut Luhut, menempatkan kondisi fiskal Indonesia pada posisi yang lebih sehat dibandingkan banyak negara maju. Stabilitas dalam negeri menjadi unsur penting ketika pemerintah membangun kerja sama internasional, termasuk dalam pembicaraan investasi, pembiayaan, perdagangan, dan agenda ekonomi APEC.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Luhut didampingi Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Sekretaris Eksekutif DEN Setiwan Hario Seto, Direktur Eksekutif DEN Mochammad Firman Hidayat, anggota DEN Heriyanto Irawan, Penasihat Khusus Bidang Hubungan Internasional Jona Widhagdo Putri, serta pejabat terkait lainnya.