Menhut Finalisasi Regulasi Perdagangan Karbon, Menko Pangan Minta Percepatan di Sektor Lain
Meeting Results – Pada acara persetujuan Kementerian Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK), Senin (6/7), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi kecepatan Kemenhut dalam mengimplementasikan Perpres 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi regulasi operasional.
Peluncuran mekanisme perdagangan karbon di sektor kehutanan dinilai sebagai penanda penting dalam mewujudkan kebijakan iklim nasional. Zulhas menekankan bahwa pemerintah ingin menunjukkan kesiapan mekanisme tersebut dengan landasan hukum yang jelas.
“Saya sangat terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang bergerak cepat menerjemahkan Perpres 110 Tahun 2025 dalam regulasi operasionalnya,” ujar Zulhas.
Regulasi yang dikeluarkan oleh Menhut, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026, diharapkan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pasar karbon. Ini menjadi fondasi kunci dalam mempercepat pengembangan sektor kehutanan.
Persetujuan Regulasi dan Langkah Percepatan
Menko Zulhas menyebut kecepatan Kemenhut bisa menjadi contoh untuk kementerian lain. Ia berharap sektor seperti SDM dan energi juga dipercepat dalam mengadopsi regulasi pendukung perdagangan karbon.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum The Coalition Senior Representatives Meeting, yang berlangsung di tengah rangkaian London Climate Action Week. Menhut Raja Juli Antoni menambahkan bahwa Indonesia kini memasuki fase baru pengelolaan hutan, dengan fokus tidak hanya pada kayu.
Permenhut 6/2026 menjadi sorotan utama, karena memberikan kejelasan dan stabilitas bagi pelaku proyek karbon. Regulasi ini juga memberi peluang Indonesia untuk menjadi bagian dari pasar global yang berintegritas tinggi.
Komitmen Global dan Energi Terbarukan
Delegasi Indonesia berdiskusi dengan VERRA di COP30 untuk mematangkan potensi perdagangan karbon sukarela, didukung aturan baru yang membuka ruang investasi lebih luas. Zulhas menegaskan bahwa program ini memungkinkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan lain, Zulhas meminta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk segera mengirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Ia menekankan pentingnya menu yang sesuai dengan selera anak, termasuk Spaghetti dan Chiken Teriyaki.
“Diperkirakan Maret 2026 kita sudah bisa mencapai 82,9 juta penerima MBG,” kata Menko Pangan Zulhas.
Zulkifli Hasan juga memaparkan capaian sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo di Jakarta, Selasa (21/10/2025). Menurutnya, kebijakan ini berawal dari rapat terbatas yang diadakan di London, Inggris, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
Kehadiran Prabowo di London disambut dengan pukulan bahu oleh Purbaya dan Raja Juli Antoni. Raja Juli menunjukkan komitmen Presiden Prabowo terhadap konservasi satwa, terlihat saat pertemuan dengan Raja Inggris, King Charles.
Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerja sama internasional untuk mengembangkan Pasar Karbon Global yang transparan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
