Main Agenda Pemprov Kalbar Perluas Akses UMKM ke Pengadaan Pemerintah untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah
Main Agenda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) adalah memperluas akses usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke pengadaan pemerintah. Kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengakuan lebih besar terhadap pelaku usaha kecil. Kemitraan antara Pemprov Kalbar dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) RI menjadi fondasi untuk membangun sistem pengadaan yang lebih inklusif, membuka peluang bagi UMKM menjadi bagian dari rantai pasok pemerintah.
Strategi Pemprov Kalbar untuk Membangun Ekonomi Berbasis UMKM
Pemprov Kalbar memandang bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan instansi. Namun, lebih dari itu, kebijakan ini menjadi strategi penting untuk memperkuat ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa pengadaan pemerintah memiliki peran ganda: menyediakan pasokan dan menjadi platform untuk menumbuhkan usaha lokal. Dengan peningkatan kualitas produk UMKM, sektor ini diharapkan bisa menembus pasar nasional dan internasional.
Dalam rangka mencapai tujuan ini, Pemprov Kalbar melakukan langkah konkret seperti memastikan minimal sepuluh UMKM berbeda terlibat dalam setiap proses pengadaan. Langkah ini bertujuan menghindari dominasi perusahaan besar dan menjamin keadilan dalam distribusi peluang usaha. Harisson menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini, agar masyarakat mempercayai proses pengadaan yang dijalankan pemerintah.
“Pengadaan pemerintah harus menjadi alat yang kuat untuk memperkuat perekonomian lokal,” kata Harisson. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil, memungkinkan UMKM mengakses dana dan sumber daya yang sebelumnya sulit dicapai.
Potensi Produk Kalbar dalam Ekonomi Nasional
Kalimantan Barat memiliki banyak produk unggulan yang bisa diangkat ke pasar nasional dan internasional, seperti bubur pedas, kerupuk basah, madu kelulut, serta wastra dari Kapuas Hulu. Produk-produk ini memiliki nilai ekonomi tinggi, namun seringkali masih terbatas dalam pasar lokal. Dengan memperluas akses UMKM ke pengadaan pemerintah, Pemprov Kalbar berharap produk-produk daerah bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.
Produk anyaman rotan, bambu, dan ikan arwana, misalnya, memiliki potensi ekspor yang besar. Dengan dukungan program pemerintah, UMKM lokal diharapkan bisa mengembangkan kualitas, kemasan, dan daya saing produk mereka. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menambah nilai tambah bagi sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan daerah. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di wilayah pedesaan.
Program Peningkatan Kapasitas UMKM
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kalbar yang mencapai 7,9 persen pada tahun 2029, Pemprov Kalbar berkomitmen memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha. Program ini mencakup pelatihan pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengembangan keterampilan. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, UMKM akan lebih siap menghadapi persaingan pasar dan memenuhi standar pengadaan pemerintah.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP RI, Dwi Rahayu Eka Setyowati, menyatakan bahwa pengadaan pemerintah telah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi nasional. Platform Inapro dan Katalog Elektronik Versi 6, yang dikelola LKPP, membantu UMKM mengakses informasi dan persaingan secara lebih mudah. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan setara bagi UMKM perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, serta kelompok usaha lainnya.
Hingga Juni 2026, nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai sekitar Rp722,7 triliun, dengan lebih dari 52 persen atau Rp376,71 triliun dialokasikan untuk UMKM dan koperasi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal. Dengan partisipasi lebih luas dari UMKM, pemerintah bisa menjadi mitra strategis dalam membangun kekuatan ekonomi daerah.
