Special Plan: BPS Sasar UMKM Perempuan dalam Sensus Ekonomi 2026 untuk Kebijakan Inklusif
Special Plan menjadi salah satu strategi utama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Ekonomi 2026. Dengan bekerja sama antara BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM), pemerintah berupaya memastikan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh perempuan tidak terlewat dari survei nasional ini. Tujuan utama Special Plan adalah memperkuat basis data ekonomi agar lebih responsif terhadap peran wanita dalam perekonomian Indonesia, termasuk memfasilitasi kebijakan inklusif yang dapat mendorong partisipasi lebih besar perempuan di sektor produktif.
Kemitraan Strategis untuk Menjangkau UMKM Perempuan
Aliansi antara BPS, Kemen PPPA, dan PNM dalam Special Plan dirancang agar data UMKM perempuan lebih akurat dan lengkap. Kemen PPPA berperan aktif dalam mengidentifikasi pelaku usaha yang diakui sebagai perempuan pemilik usaha, sementara PNM memberikan dukungan logistik melalui program PNM Mekaar yang memfokuskan pada pengembangan UMKM ultramikro. Kemitraan ini penting karena perempuan seringkali menjadi penyumbang utama dalam sektor ekonomi, terutama dalam bidang produktif seperti jasa, pertanian, dan ekonomi kreatif. Dengan Special Plan, harapan besar diarahkan pada pengumpulan data yang bisa menjadi acuan untuk memperkuat peran gender dalam kebijakan ekonomi.
Mengapa UMKM Perempuan Penting dalam Sensus Ekonomi
UMKM perempuan tidak hanya menggerakkan perekonomian lokal tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa dari 2021 hingga 2025, jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan atas nama perempuan meningkat hingga 7,99 juta, atau 58,68 persen dari total NIB yang dikeluarkan. Angka ini menggarisbawahi dominasi perempuan dalam kepemilikan usaha. Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan naik dari 56,42 persen di Agustus 2024 menjadi 56,63 persen di bulan yang sama tahun 2025, dengan perempuan menjadi mayoritas di sektor ekonomi kreatif. Special Plan ingin memastikan data ini tidak hanya tercatat tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk memberikan wawasan strategis.
“UMKM perempuan adalah tulang punggung perekonomian yang tidak boleh diabaikan,” kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia menambahkan, “Dengan Special Plan, BPS ingin memastikan bahwa data UMKM perempuan terintegrasi ke dalam sistem kebijakan ekonomi nasional, sehingga dapat memberikan peran yang lebih optimal dalam pembangunan.” Dalam rangkaian Special Plan, BPS juga akan fokus pada wilayah yang rentan, seperti daerah pedesaan dan kota kecil, agar data tidak hanya mencakup sektor besar tetapi juga pengusaha muda perempuan yang belum tercatat sepenuhnya.
Mengoptimalkan Data untuk Kebijakan Lebih Solutif
Penyusunan Special Plan dalam Sensus Ekonomi 2026 melibatkan peningkatan metode pengumpulan data. BPS akan melakukan survei khusus pada UMKM perempuan, termasuk pemetaan kebutuhan pembiayaan, akses pasar, dan keterampilan manajerial. Langkah ini diharapkan mampu memberikan gambaran lengkap tentang kinerja ekonomi perempuan, yang selama ini seringkali kurang direpresentasikan dalam laporan nasional. “Data yang akurat dan lengkap akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif,” imbuh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi. Ia menekankan bahwa Special Plan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan menjangkau semua kelompok masyarakat.
Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam Special Plan adalah penyediaan informasi terkini mengenai kebutuhan pelaku UMKM perempuan. BPS juga akan mengintegrasikan data tersebut ke dalam berbagai program seperti pengembangan UMKM, pelatihan digital, dan pendanaan mikro. Dengan Special Plan, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi celah-celah yang ada dalam mendukung UMKM perempuan, seperti kesenjangan akses ke permodalan atau kesulitan dalam berkompetisi di pasar global. Selain itu, data dari UMKM perempuan akan menjadi acuan untuk kebijakan daerah dan nasional yang lebih responsif terhadap perempuan sebagai pengambil keputusan ekonomi.
Tantangan dan Peluang dalam Special Plan
Sejauh ini, UMKM perempuan menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terbatas ke keuangan, informasi pasar, dan pelatihan pengembangan usaha. Special Plan bertujuan mengatasi hal ini dengan memberikan data yang lebih komprehensif. Contohnya, peningkatan jumlah NIB perempuan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa banyak wanita mulai membangun usaha mereka, tetapi masih ada peluang besar untuk memperluas cakupan data. Dalam kont
