Perjalanan Kasus Nadiem Makarim hingga Divonis 10 Tahun Korupsi Chromebook
Main Agenda menjadi sorotan utama dalam kasus korupsi yang menimpa Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Setelah melewati berbagai tahapan penyelidikan dan persidangan, Nadiem akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 10 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 30 Juni 2026. Putusan ini mengakhiri proses hukum yang berlangsung selama lebih dari setahun, dengan menyebutkan bahwa kegiatan korupsi terkait pembelian Chromebook telah merugikan negara hingga Rp 1,98 triliun.
Detail Kasus Korupsi Chromebook
Kasus ini berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan yang dimulai pada 2019 dan berakhir pada 2022. Dalam program ini, Nadiem Makarim bertugas memastikan pengadaan Chromebook untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Namun, proses pengadaan dianggap tidak transparan karena keputusan teknis terkait penggunaan Chrome OS dan Chrome Device Management (CDM) diambil secara cepat tanpa cukup evaluasi. Main Agenda dalam kasus ini menekankan bagaimana pengambilan kebijakan di Kemendikbudristek berdampak langsung pada keberhasilan proyek tersebut.
“Kami yakin keputusan hakim akan menjadi titik balik dalam Main Agenda penyelidikan korupsi Chromebook,” ujar Purwanto S Abdullah, Ketua Majelis Hakim, setelah memberikan putusan pada Selasa, 30 Juni 2026.
Kasus ini diawali dengan penyelidikan yang memicu penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Pengadaan Chromebook dianggap menimbulkan kerugian negara karena penggunaan sistem Chrome OS yang disepakati melalui rapat tertutup, di mana Nadiem memerintahkan tim teknis untuk memilih spesifikasi tertentu. Selain itu, ditemukan indikasi pengalihan keuntungan kepada pihak tertentu melalui kontrak yang dianggap tidak kompetitif. Main Agenda penyelidikan ini berfokus pada pengelolaan dana dan keputusan teknis dalam proyek TIK.
Proses Persidangan dan Putusan Hakim
Persidangan Nadiem Makarim dimulai setelah dia ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2022. Dalam sidang pembacaan dakwaan yang berlangsung pada 5 Januari 2026, Nadiem dituduh melanggar UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 55 KUHP. Proses persidangan menghadirkan berbagai saksi dan dokumen, termasuk rencana pengadaan Chromebook yang dibuat dalam rapat tertutup pada Mei 2020.
“Saya yakin hasil Main Agenda ini akan menjadi pelajaran bagi institusi pemerintah dalam mengelola proyek besar,” kata Nadiem saat membacakan pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Putusan 10 tahun penjara diberikan karena Majelis Hakim menilai Nadiem terbukti bersalah dalam menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu, dia juga dihukum denda Rp 500 juta dan diperintahkan membayar uang pengganti Rp 1,6 miliar. Proses persidangan memperlihatkan bagaimana Main Agenda korupsi diawali dengan keputusan kecil yang kemudian berkembang menjadi skandal besar.
Penyebab Kerugian Negara
Kerugian negara mencapai Rp 2,18 triliun akibat dari pengadaan Chromebook yang dianggap tidak efisien. Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa korupsi terjadi karena keputusan pembelian berbasis teknologi Google diambil tanpa cukup persaingan. Pihak berwenang menemukan bahwa ada indikasi keuntungan finansial yang diperoleh oleh vendor melalui konsesi dalam pengadaan alat TIK. Main Agenda dalam penyelidikan ini menyoroti bagaimana kebijakan teknis berdampak pada keuangan negara.
“Program digitalisasi pendidikan harus menjadi keberhasilan, bukan alat untuk menyalahgunakan kekuasaan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, dalam konferensi pers 4 September 2023.
Kerugian tersebut terjadi karena proses evaluasi tender dilakukan secara singkat, sehingga pihak tertentu bisa memperoleh kontrak dengan harga lebih tinggi. Nadiem diduga memengaruhi tim teknis untuk memilih spesifikasi Chromebook yang lebih menguntungkan vendor tertentu. Main Agenda penyelidikan ini memperlihatkan bagaimana keputusan teknis bisa berdampak langsung pada akuntabilitas keuangan.
Penetapan Tersangka dan Penyidikan
Kasus korupsi Chromebook menghadirkan lima tersangka, termasuk Nadiem Makarim, JT, BAM, SW, dan MUL. Penetapan Nadiem sebagai tersangka terjadi setelah Kejaksaan Agung menyelidiki kerugian negara dari pengadaan alat TIK. Dalam penyidikan, ditemukan bahwa keputusan teknis mengenai Chromebook diambil secara cepat, dengan rapat tertutup yang dihadiri oleh sejumlah staf dan pihak terkait.
“Main Agenda penyelidikan ini mencakup semua aspek pengadaan Chromebook, mulai dari pemilihan vendor hingga pencairan dana,” jelas Anang Supriatna dalam jumpa pers 4 September 2023.
Dalam beberapa pertemuan, Nadiem Makarim memerintahkan tim teknis untuk menyusun kajian yang menetapkan Chromebook sebagai alat pendidikan utama. Keputusan ini dianggap mempercepat pengadaan tanpa mempertimbangkan opsi lain yang mungkin lebih ekonomis. Selain itu, ditemukan bukti bahwa Nadiem juga terlibat dalam pencairan dana hingga Rp 1,6 miliar untuk mendukung program tersebut.
Implikasi Kasus dan Publikasi
Putusan hukuman 10 tahun pada Nadiem Makarim menciptakan gelombang reaksi publik. Banyak pihak mengkritik kebijakan digitalisasi yang dianggap mempercepat proses korupsi. Main Agenda kasus ini juga menjadi bahan perdebatan mengenai transparansi pengambilan keputusan dalam proyek besar. Berbagai media menyebutkan bahwa kasus ini menyoroti ketidakseimbangan antara efisiensi proyek dan akuntabilitas keuangan.
“Kasus Nadiem Makarim menunjukkan bagaimana Main Agenda dalam pengambilan keputusan bisa menimbulkan konsekuensi serius,” tulis salah satu jurnalis dalam artikelnya di Merdeka.com.
Sebagai mantan menteri, Nadiem menjadi figur yang terkena dampak langsung dari Main Agenda korupsi ini. Proses penyidikan juga memperlihatkan bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi target dari praktik penyalahgunaan wewenang. Meski demikian, putusan ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi lembaga pemerintah dalam mengelola dana publik.
